Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

KINERJA KADER PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) TINGKAT DEWAN PERWAKILAN CABANG (DPC) RUMBAI PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2014 Perdana, Muhammad Adrian
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 3, No 2: WISUDA OKTOBER 2016
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the performance of the organization which in thiscase is the performance of the DPC PKS cadres Tassel winning smoothparliamentary elections in 2014 dapil Rumbai. PKS increased the vote in eachperiod of the elections at both national and regional levels, particularly duringthe parliamentary elections in the Riau region experienced two periods reinforcethe recent elections. It is certainly not out of the performance of cadres whosuccessfully captured the public sympathy meilih for Islamic political ideology.The method used in this research is descriptive research with qualitative analysis.Qualitative research is an approach that uses a specific social situation with adescription of the true reality, formed by words based on the techniques ofcollecting and analyzing relevant data and obtained from the scientific situation.Qualitative research is to describe the characteristics of a real situation, butreports of an incident without scientific intervention.The results showed that there is still no maximum performance PKScadres DPC Tassel in winning the parliamentary elections in 2014, it can beknown from less than the maximum deployment of cadres to many existing areasdikecamatan Tassel, the PKS cadres is ditngkat national things result concernedthe motivation to drop the cadres and affect the image of the PKS was also loweramong people with only a few frames be incentives.Keywords: PKS, Performance, Organizational
ANALISIS KEBIJAKAN IMPOR INDONESIA BERDASARKAN PENDEKATAN EKONOMI POLITIK Perdana, Muhammad Adrian
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 5 No. 4 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v5i4.6560

Abstract

Indonesia adalah negara berkembang dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil pertanian, perkebunan, laut, hingga sektor pertambangan dan migas. Potensi ini, jika dikelola dengan kebijakan ekonomi yang tepat, berpeluang besar mendukung kesejahteraan rakyat. Namun, realita menunjukkan Indonesia masih bergantung pada impor untuk komoditas tertentu, seperti garam dan beras. Misalnya, data dari Kementerian Perdagangan tahun 2015 menunjukkan impor garam mencapai 1,51 juta ton, sementara di sektor beras, pemerintah mengimpor ratusan ribu ton beras tiap tahun untuk menjaga stabilitas harga. Kondisi ini mengindikasikan kelemahan dalam kebijakan ekonomi yang bertujuan memanfaatkan sumber daya domestik secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan ekonomi politik Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alam, dengan fokus pada upaya pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor melalui pendekatan teori kebijakan publik. Indonesia is a developing country with abundant natural resources, including agriculture, plantations, marine products, as well as mining and oil and gas sectors. This potential, if managed with appropriate economic policies, holds significant promise for supporting national welfare. However, Indonesia remains dependent on imports for certain commodities, such as salt and rice. For instance, data from the Ministry of Trade in 2015 showed that salt imports reached 1.51 million tons, while hundreds of thousands of tons of rice are imported each year to stabilize prices. This situation highlights weaknesses in economic policies aimed at optimizing domestic resources. This study seeks to analyze Indonesia's economic policy in natural resource management, focusing on the government’s efforts to reduce import dependency through the lens of public policy theory.
Dampak Kebijakan Anti-Korupsi Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kota Pekanbaru Perdana, Muhammad Adrian
Prosiding Vol 6 (2024): SNISTEK
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the impact of anti-corruption policies on the procurement of goods and services in the Pekanbaru Government, using the Principal-Agent Theory and Good Governance Theory. The study examines how the implementation of anti-corruption policies influences transparency, accountability, efficiency, participation, and equity in the procurement process. The research method used is a literature review, combining various scholarly sources, government reports, and case studies related to anti-corruption policies in Pekanbaru. The findings show that anti-corruption policies have successfully increased transparency and accountability in the procurement of goods and services through the implementation of e-procurement systems and stricter oversight. The implementation of these policies has also enhanced efficiency by reducing the time and costs of the procurement process and encouraging greater participation and collaboration among stakeholders. However, challenges remain in the form of bureaucratic resistance, a lack of skilled human resources, and varying levels of political support. This study concludes that anti-corruption policies have strengthened the principles of Good Governance in the procurement of goods and services in the Pekanbaru city Government, but improvements in implementation are needed to achieve greater effectiveness. The implications of these findings suggest recommendations for strengthening bureaucratic capacity, increasing political support, and improving coordination among stakeholders to achieve clean, transparent, and equitable governance
Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Beritikad Baik dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Ramadhan, Satria; Perdana, Muhammad Adrian
Journal of Science Education and Management Business Vol. 5 No. 1 (2026): JOSEMB (Journal Of Science Education And Management Business)
Publisher : Riset Sinergi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji perlindungan hukum bagi penyedia barang/jasa yang bertindak dengan itikad baik dalam pelaksanaan kontrak pengadaan pemerintah. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi peran asas itikad baik ( good faith )—khususnya dimensi objektif atau kepatutan—sebagai landasan teoretis dan operasional untuk menjamin kepastian hukum dalam relasi kontrak yang cenderung tidak seimbang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (studi pustaka), dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen (literatur dan regulasi) dan dianalisis secara kualitatif-deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas itikad baik merupakan norma fundamental yang melengkapi prinsip-prinsip PBJP dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Perlindungan hukum bagi penyedia yang beritikad baik diwujudkan dalam dua bentuk: preventif (melalui klausul kontrak yang adil seperti force majeure dan penyesuaian harga) dan represif (melalui hak klaim ganti rugi dan pilihan forum penyelesaian sengketa). Meskipun kerangka hukum telah tersedia, terdapat kesenjangan implementasi akibat ketidakseimbangan posisi tawar. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan urgensi optimalisasi penegakan asas itikad baik secara konsisten oleh aparatur pemerintah untuk mewujudkan keadilan substantif dalam PBJP.
Mengukur Dampak Sosial Pengadaan Pemerintah: Analisis Hubungan Antara Pola Pengadaan Dan Indikator Kemiskinan Di Riau Perdana, Muhammad Adrian; Septiani, Anggela
Journal of Science Education and Management Business Vol. 5 No. 1 (2026): JOSEMB (Journal Of Science Education And Management Business)
Publisher : Riset Sinergi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) dan indikator kemiskinan di Provinsi Riau periode 2021–2024. Menggunakan pendekatan studi pustaka, penelitian ini menganalisis data sekunder dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP dan Badan Pusat Statistik (BPS) Riau. Fokus utama diberikan pada proporsi PBJ yang bersifat padat karya, swakelola berbasis masyarakat, serta alokasi untuk infrastruktur dasar, sebagai proksi kebijakan pro-poor. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun total belanja PBJ di Riau relatif besar, desain alokasinya belum sepenuhnya mendorong penurunan kemiskinan secara merata. Terdapat ketimpangan spasial: wilayah perkotaan mengalami penurunan kemiskinan, sementara kabupaten pedalaman seperti Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi justru stagnan atau memburuk. Temuan ini mengindikasikan bahwa PBJ di Riau masih rentan terhadap elite capture dan kurang mengalirkan manfaat ekonomi langsung kepada kelompok miskin. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas PBJ dalam pengentasan kemiskinan tidak ditentukan oleh besaran anggaran, melainkan oleh orientasi kebijakan, partisipasi masyarakat, dan tata kelola yang inklusif.
Strategi Adaptasi Organisasi Wirausaha Sosial Menghadapi Hambatan Birokrasi dalam Proses Tender Pemerintah Septiani, Anggela; Perdana, Muhammad Adrian
Journal of Science Education and Management Business Vol. 5 No. 1 (2026): JOSEMB (Journal Of Science Education And Management Business)
Publisher : Riset Sinergi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi adaptasi yang dikembangkan oleh organisasi wirausaha sosial dalam menghadapi hambatan birokrasi pada proses tender pengadaan barang/jasa pemerintah. Menggunakan pendekatan studi pustaka, penelitian ini mengintegrasikan tiga kerangka teoretis utama teori strategi, teori agensi (agency theory), dan manajemen perubahan untuk memahami bagaimana wirausaha sosial menavigasi ketegangan antara misi sosial dan tuntutan birokrasi formal. Hasil kajian menunjukkan bahwa organisasi wirausaha sosial mengembangkan strategi adaptasi multidimensi: (1) secara strategis, mereka mengadopsi postur hibrida yang memadukan stabilitas misi dengan fleksibilitas operasional; (2) secara relasional, mereka membangun kredibilitas institusional untuk mengurangi agency costs dan ketidakpercayaan dari pihak pemerintah; serta (3) secara internal, mereka menjalankan proses manajemen perubahan yang bertahap guna menyesuaikan struktur tanpa mengikis identitas sosial. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis pada literatur kewirausahaan sosial dan tata kelola publik, sekaligus implikasi praktis bagi perancang kebijakan untuk menciptakan sistem pengadaan yang lebih inklusif terhadap pelaku berbasis misi sosial