<![CDATA[Pungutan liar (pungli) merupakan salah satu bentuk korupsi yang merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan di Indonesia. Praktik pungli sering terjadi di berbagai sektor pelayanan publik, seperti administrasi, perizinan, pendidikan, dan transportasi, yang berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam upaya pemberantasan pungli melalui kebijakan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis, seperti pembentukan Satuan Tugas Saber Pungli, peningkatan transparansi melalui digitalisasi layanan, serta kampanye antikorupsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Namun, tantangan seperti kurangnya pengawasan yang konsisten, resistensi budaya, dan keterbatasan sumber daya masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberantasan pungli membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas.]]>
Copyrights © 2025
