<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi bahwa tingginya jumlah tenaga kerja di Indonesia tidak sebanding dengan tersedianya jumlah lapangan kerja yang ada di Indonesia. Oleh karena itu banyak tenaga kerja yang mencari pekerjaan ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) meskipun tanpa dokumen resmi atau izin kerja yang sah di negara tujuan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri tanpa dokumen resmi atau ilegal. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait. Kesimpulan dari tulisan ini ialah bahwa Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan PMI Di luar negeri. Dengan Undang-Undang Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pemerintah kini menempatkan perlindungan dan hak asasi manusia sebagai fokus utama dalam setiap tahapan, mulai dari pra-keberangkatan hingga kepulangan pekerja migran. Terhadap pekerja migran yang berstatus illegal, tidak diakui secara resmi, pemerintah Indonesia tetap berupaya memberikan perlindungan dasar sebagai bentuk tanggung jawab terhadap warga negara yang mengalami kesulitan maupun permaslahan hukum di luar negeri.]]>
Copyrights © 2024
