Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

2.177

P-Index

This Author published in this journals

All Journal GANEC SWARA JUSTISI LEGAL BRIEF jurnal hukum agama hindu widya kerta Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Journal Evidence Of Law Dharma Sevanam : Jurnal Pengabdian Masyarakat Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Equilibrium Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan

Ni Wayan Sridiani

Unknown Affiliation

Author-ID : 3762191

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

POLA PENYELESAIAN TANAH ANTARA MASYARAKAT DI DAERAH GILI TRAWANGAN DENGAN PT. WANAWISATA ALAM HAYATI (STUDY KASUS DI GILI TRAWANGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA) DIANI, NI WAYAN SRI
GANEC SWARA Vol 12, No 1 (2018): Maret 2018
Publisher : Universitas Mahasaraswati Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.485 KB)

This study aims to: 1) analyze the control of legal land ownershi by PT. Natural Biological Wanawisata, 2) analyze what factors behind the occurrence of disputes between PT. WAH with the community in Gili Trawangan area, and 3) to recognize and analyze the efforts taken by the parties and the legal solutions used in dispute settlement. The type of research used is empirical normative, using approach method by using approach of legislation, case, conceptual, history, and comparative approach. The results of this research are: in the dispute over land ownership rights by Gili Trawangan residents, local government is more favorable to investors who have business license and building rights certificate. Factors that become problems include the absence of firmness from the Regional Government of North Lombok Regency and lack of coordination by BPN. Dispute resolution mechanisms in this way are classified in non-litigation media as a concept of conflict resolution or cooperative dispute

ANALISA YURIDIS TERHADAP SENGKETA TANAH ANTARA MASYARAKAT ADAT DAN INVESTOR PENGUSAHA PARIWISATA DI GILI TRAWANGAN Diani, Ni Wayan Sri
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 2 No 2 (2019): Vol 2 No 2 Nopember (2019)
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra STAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Upaya pemerintah daerah dalam melaksanakan proses penyelesaian masalah menyangkunt pemilikan hak atas tanah di wilayah Gili Trawangan. Berdasarkan perkiraan yang telah diuraikan dalam rapat di rumuskan masalah sebagai berikut: Apakah Penguasaan ha katas tanah oleh PT Wah sah menurut Hukum? Faktor-faktor apa saja yag melatarbelakangi terjadiya sengketa antara PT. WAH dengan masyarakat di daerah Gili Trawangan? bagaimana upaya yang di tempuh oleh oara pihak dan solusi hukum yang di gunakan dalam penyelesaian sengketa.Jenis penelitian normatif Empiris, dan metode pendekatan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, history dan pendekatan komparatif. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut : Dalam sengketa terhadap hak warga masyarakat Gili Trawangan terhadap pemilikan lahan, pemerintah Daerah lebih bersikap berpihak pada investor yang memiliki ijin usaha dan sertifikat Hak Guna Bangunan , sedangkan dalam hal penyelesaian kasus sengketa lahan pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara tidak tegas dalam mengambil suatu keputusan dan kurang memahami tugas serta wewenangnya dan phak BPN tidak tegas dalam menindaklanjuti terhadap indikasi tanah terlantar dengan belum di lakukannya pengkajian dan penelitian lapangan sehingga penetapan sebagi tanah terlantar belum bisa di putuskan. Faktor yang menjadi permasalahan antara lain tidak ada ketegasan dari pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan BPN tidak melakukan koordinasi secara utuh terkait pengambilan kebijakan dalam penyelesaian sengketa dan BPN juga tidak melakukan tugas dan fungsinya secara tegas dan konkret dalam pengambilan keputusan terkait status lahan PT.WAH serta pada substansi hukum adanya tumpang tindih peraturan perundag-undangan.

Nyentana Marriage Divorce Reviewed From Balinese Customary Law And Its Consequences For Children Ni Wayan Sridiani Diani; Dwi Ratna Kamala Sari Lukman; Ni Nyoman Ertnita Ratnadewi
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 1 (2021): Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (449.542 KB)

Marital divorce is a divorce in which the husband returns home. Divorce certainly has an impact on the family, especially the child, especially the status and rights of the child considering the status of the child's inheritance due to divorce of the marriage nyentana different from ordinary marriage. The method of approach is legislation and conceptual approach. The type of research is normative. The data types are primary data (marriage law) and secondary data (research results). Data collection techniques with literature studies. Qualitative methods of analysis. The result of his research that against divorce nyentana marriage reviewed from the customary law of Bali that men will return to their home with the status of mulih teruna. The custody status of the child is in the mother with the consideration that if he in certain matters does not carry out his duties as a mother then custody can be transferred to his father. In terms of inheritance the child will follow his mother's lineage

ANALISIS YURIDIS PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DALAM HUKUM HINDU SEGABAI UPAYA MEPERTAHANKAN KEARIFAN LOKAL Dwi Ratna Kamala sari Lukman; Ni Nyoman Ernita Ratnadewi; Ni Wayan Sridiani
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 4 No 2 (2021): Volume 4 NO 2 Nopember 2021
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tentang Program Keluarga Berencana (KB) Krama Bali dalam Hukum Hindu dimana diarahkan untuk mengatur kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan dengan tetap menghormati hak reproduksi Krama Bali berdasarkan kearifan lokal yang bertujuan mewujudkan manusia/Krama Bali yang unggul dan keluarga yang berkualitas dengan menghormati hak reproduksi yaitu berhak untuk melahirkan anak lebih dari 2 (dua) orang bahkan 4 (empat) orang yang penyebutannya terdiri atas Wayan, Made, Nyoman dan Ketut atau sebutan lain sesuai dengan kearifan lokal yang telah diwariskan oleh para leluhur dan tetua Krama Bali.

ASPEK HUKUM PELAKSANAAN VAKSINASI CORONA VIRUS-19 DI INDONESIA Ni Nyoman Ernita Ratnadewi; Dwi Ratna Kamala Sari Lukman; Ni Wayan Sri Diani Diani; Indah Supbrawati Kusuma Negara
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 5 No 01 (2022): Volume 5 No 1 Juni 2022
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Virus corona merupakan varian virus yang memiliki kemampuan penyebaran yang sangat cepat sehingga oleh WHO menyatakan kasus virus corona sebagai pandemi. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai mavam upaya guna menanggulangi penyebaran terhadap virus ini, misalnya dengan mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan-kebijakan. Salah satunya adalah terkait kebijakan pelaksanaan vaksinasi corona virus-19. Permasalahan yang menarik disini adalah tentang bagaimanakah aspek hukum pelaksanaan proses vaksinasi corona virus-19. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus kemudian pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum dengan cara deskriptif kulaitatif. Aspek Hukum terhadao pelaksanaan vaksinasi corona virus-19 di Indonesia masih belum bisa dikatakan sempurna, hal ini dikarenakan pelaksanaan vaksinasi belum mencakup semua aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat terutama terkait sanksi jika tidak mengikuti vaksinasi dan jaminan perlindungan pasca vaksinasi dilaksanakan. Sehingga sebagian anggota masyarakat masih ragu mengikuti program vaksinasi covid-19 yang diprogramkan oleh pemerintah.

Penyuluhan Hukum Dengan Pendekatan Tri Hita Karana Habibi Habibi; I Nyoman Suarna; I Gusti Ayu Agung Andriani; I Nyoman Sumantri; Susilo Edi Purwanto; Ni Wayan Sridiani; I Ketut Nuasa
Dharma Sevanam : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 2 (2022): December 2022
Publisher : IAHN Gde Pudja Mataram

Konsep tri hita karana adalah konsep dari ajaran agama hindu, yakni konsep hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Norma hukum tidak hanya berbicara tentang aturan yang kesannya dipaksakan. Untuk menjakau hukum agar mudah dipahami perlu pendekatan dengan nilai nilai ajaran tri hita karana yang mudah diterima oleh masyarakat khususnya banjar karya jati laksana karang swela desa Tanjung kabupaten Lombok utara yang sebagaian menganut agama hindu dan hidup berdampingan dengan agama lainnya, dengan penyuluhan hukum ini diharapakan masyarakat mudah memahami hukum dan agama, selain itu diharapkan bahwa norma hukum adalah kepatuhan yang dimplementasikan dengan perbuatan dan sikap, karena norma hukum dan agama adalah jembatan menuju keharmonisan hidup. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan selama 5 hari mulai tanggal 1 juli sampai dengan 5 juli 2022. Kegiatan ini lebih difokuskan kepada penyuluhan hukum dengan materi tentang penyuluhan hukum tentang perkawinan, penyuluhan hukum tentang Hate Speech dan Berita Hoax, selain berupa penyuluhan hukum dilakukan juga game edukasi hukum dengan sasaran anak dan remaja tujuannya agar lebih mempermudah memperkenalkan hukum berupa permaianan, sebelum kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan kegiatan olah tubuh yoga diberikan juga agar masyarakat lebih sehat. Selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat banyak sekali problematika hukum yang disampaikan dan tim pengabdian memberikan jawaban terkait problematika yang dihadapi masyarakat

- peranan petani padi wanita dalam meningkatkan ekonomi keluarga di desa tumokang baru kecamatan dumoga utara kabupaten bplaang mongondow ni wayan sriwidiani made maroini; Olivia Lalamentik; Jones X. Pontoh
Jurnal Equilibrium Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Equilibrium
Publisher : Program Studi Ilmu Ekonomi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kontribusi perempuan petani padi di Desa Tumokang Baru Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow terhadap peningkatan ekonomi keluarga. Mongondow bergantung pada jumlah padi yang ditanam, luas tanah, dan kepemilikan properti. Beberapa unsur seperti cuaca, faktor obat-obatan, dan harga beras saat musim panen juga mempengaruhi pendapatan petani. Di Desa Tumokang Baru, Kecamatan Dumoga Utara, Kecamatan Bolaang Mongondow, sebagian besar istri petani bekerja di ekonomi informal dengan beternak sapi, berdagang, berkebun, dan terkadang bertani. Di Desa Tumokang Baru, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggung jawab istri petani ada dua: rumah tangga dan masyarakat. tanggung jawab di sektor publik, perempuan berkontribusi atau bekerja untuk mendukung ekonomi keluarga. Di Desa Tumokang Baru, istri petani awalnya mengurus pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan menjaga anak, seperti kebiasaan para istri. Para istri petani di Desa Tumokang Baru melanjutkan pekerjaannya ketika pekerjaan rumah tangga selesai dengan membantu kegiatan yang menghasilkan pendapatan seperti bertani, berjualan, dan beternak. Kata Kunci : peranan, petani wanita, ekonomi keluarga

Pengaruh Teknologi Dan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Labuhan Haji (Lombok Timur) Indah Suprabawati Kusuma Negara; Ni Wayan Sridiani; Dwi Ratna Kemala Sari Lukman; Ni Nyoman Ernita Ratna Dewi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.1796

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera, lahiriah maupun batinah, Untuk mewujudkan hal tersebut maka pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia merupakan pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, namun realitanya pembangunan ekonomi di setiap daerah di Indonesia dapat dikatakan masih belum merata karena banyak daerah pelosok yang belum mendapat sentuhan dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk membantu upaya pemerintah dalam mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera dapat dilakukan dengan pengenalan teknologi serta melatih SDM yang ada untuk menjadi insan yang berkualitas di setiap daerah pelosok yang tertinggal, salah satunya kawasan labuhan haji Lombok timur. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan research mengenai perkembangan pembangunan ekonomi di pulau Lombok, sehingga didapat bahwa Lombok timur menjadi Kawasan tertinggal dalam pembangunan ekonomi. Dari hasil perbandingan dengan daerah lain pemahaman mengenai penggunaan teknologi dan juga pelatihan terhadap SDM menjadikan salah satu alasan mengapa Lombok timur tercatat sebagai salah satu daerah dengan pembangunan ekonomi yang kurang.

DISKRIMINASI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT Sumantri, I Nyoman; Lukman, Dwi Ratna Kamala Sari; Ratnadewi, Ni Nyoman Ernita; Sridiani, Ni Wayan
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 7 No 1 (2024): Volume 7 Nomor 1 Juni 2024
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v7i1.1804

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk diskriminasi berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat kaitannya dengan penyelesaian perkara dalam sistem peradilan di Indonesia oleh seorang Advokat khususnya advokat yang menangani perkara perdata waris hindu dan perkawinan hindu dan lainnya yang sampai saat ini masih banyak yang tunduk terhadap hukum adat setempat serta jarang menggunakan hukum perdata nasional untuk menyelesaikan sengketanya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan analisis normatif dan teknik analisis data yang digunakan yaitu kualitatif interpretatif. Dari hasil penelitian ini maka terhadap berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, masih mengandung unsur diskriminasi terhadap agama yang ada di Indonesia dimana makna dari azas Undang-undang tersebut telah dipersempit pengertiannya dalam penjelasan pasal demi pasalnya, terutama Pasal 2 ayat 1 yaitu “yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat”. Bentuk diskriminasi tersebut juga terkandung dalam penjelasan pasal tersebut bahwa “Yang dimaksud dengan berlatar belakang pendidikan tinggi hukum adalah lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian”. Dari penjelasan tersebut mengandung bentuk diskriminasi dengan tidak diakomodirnya sarjana hukum lain dari agama minoritas yang ada di Indonesia, khususnya agama Hindu. Segala regulasi peraturan perundang-undangan yang ada, baik dari pancasila, UUD 1945, Undang-Undang maupun peraturan yang dibawahnya mengisyaratkan agar peraturan yang dibuat harus mencerminkan tujuan hukum itu sendiri, yakni kemanfaatan, kepastian dan keadilan bagi masyarakatnya, sehingga supremasi hukum dan hak-hak azasi manusia dapat terlindungi.

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK DASAR BURUH MIGRAN DAN KELUARGANYA BERDASARKAN KONVENSI INTERNASIONAL DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA Alfurqan, Imam; Sridiani, Ni Wayan
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 6 No 2 (2022): December
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v6i2.8987

Mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah terkait kelangsungan dan keberadaan buruh migran/pekerja, pemerintah memberikan kemudahan kepada warga negara dalam memperoleh dan memilih pekerjaan melalui pemanfaatan dan pengaturan pasar kerja luar negeri (Supply). Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat permasalahan menyangkut perlindungan bagi hak-hak buruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan terhadap hak-hak dasar buruh migran dan keluarganya berdasarkan konvensi internasional dalam hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaturan perlindungan hak-hak dasar pekerja migran dan keluarganya dalam konvensi internasional, diantaranya adalah Konvensi Internasional Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, Konvensi ILO mengenai Migrasi untuk Bekerja, dan Konvensi ILO mengenai Pekerja Migran. Adapun perlindungan terhadap hak-hak dasar buruh migran dan keluarganya dalam Hukum positif Indonesia kaitannya dengan konvensi internasional, ternyata belum sepenuhnya mengakomodir sebagaimana yang tertuang dalam Konvensi Internasional.

Co-Authors Dudiatman, Heri Dwi Ratna Kamala Sari Lukman Dwi Ratna Kemala Sari Lukman Ernita Ranadewi, Ni Nyoman Habibi Habibi I Gusti Ayu Agung Andriani I Nyoman Suarna I Nyoman Sumantri Imam Alfurqan Indah Supbrawati Kusuma Negara Indah Suprabawati Kusuma Negara Jones Xaverius Pontoh Kamala Sari Lukman, Dwi Ratna Lanang Sakti Lukman, Dwi Ratna Kamala Sari Ni Nyoman Ernita Ratna Dewi Ni Nyoman Ernita Ratnadewi Ni Nyoman Ernita Ratnadewi Ni Nyoman Ernita Ratnadewi, Ni Nyoman Ernita Ni Nyoman Ertnita Ratnadewi Nuasa, I Ketut Olivia Lalamentik Prayuda, Hilman Sumantri, I Nyoman Susilo Edi Purwanto Wihelmus Jemarut

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search