Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.366
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) UNISKA LAW REVIEW ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Jurnal Fundamental Justice Jurnal Kolaboratif Sains Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi INTAN CENDEKIA: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Lanang Sakti
Universitas Bumigora, Mataram, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
KEWENANGAN PENGAWASAN DAN PENGUJIAN TERHADAP PERATURAN DESA DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lanang Sakti
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 4, No 2 (2016): HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.695 KB) | DOI: 10.12345/ius.v4i2.307

Abstract

Judicial Regulatory Authority of the Village Seen From the Perspective Regulation Legislation. The enactment of Law No. 12 of 2011 Concerning the Establishment of legislation, giving a different interpretation of the location or position of Village Regulations. This is because the village regulation is no longer listed as one of the hierarchy of legislation. Regulatory village allegedly contrary to legislation on it, regency / municipal government can conduct testing of Village Regulations by monitoring known as the Executive Review, while the authority Testing Legislation under the Act held by the Supreme Court known the Judicial Review.Keywords : Monitoring, Testing, Village Regulations
Public Speaking Class pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XII untuk Siswa MA NW Pringgarata Widia Febriana; Melati Rosa Nensi; Lanang Sakti; Defel Septian; Paradisa Sukma
ADMA : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 2 No 2 (2022)
Publisher : LPPM Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/adma.v2i2.1634

Abstract

Public speaking adalah tata cara untuk bicara di depan umum, sehingga harus dilakukan secara runtut dan terencana. Oleh karena itu, dalam public speaking tidak hanya membutuhkan kemampuan berbicara, tapi lebih pada kemampuan bicara yang terstruktur dan mudah dipahami orang banyak, akan tetapi masih banyak masyarakat yang masih malu-malu atau tidak percaya diri berbicara di depan public. Masalah yang dihadapi oleh MA NW Pringgarata di kelas XII adalah yang paling utama tentang berbicara di depan umum dan menyampaikan inspirasinya didepan kelas. Untuk masalah ini siswa belum paham tentang bagaimana memulai menghilangkan rasa percaya diri atau public speaking. Sedangkan kendala yang lain adalah tidak menguasai materi yang ingin di sampikan di depan kelas dan cara menghilangkan rasa takut, gerogi yang masih ada didalam meanset siswa, sehingga rasa takut dan gerogi masih muncul didalam diri pribadi, bagaimana cara menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan sesuai dengan matri yang sudah dirancang dan bagaimana cara mengurangi rasa takut. Solusi dan target yang ingin dicapai adalah menambah kemampuan dan mengasah public speaking masyarakat khususnya siswa di MA NW Pringgarata. Luaran yang ingin dicapai adalah dipublikasikan di jurnal berakreditasi sinta. Metode yang dilakukan pada pengabdian ini adalah dengan cara membentuk class public speaking disertai dengan simulasi-simulasi pada kelas public speaking khusus nya di mata pelajaran ekonomi. Pada saat pengabdian diawali dari pembelajaran dasar-dasar mengurangi ketidak percayaan diri kepada siswa kemudian dilanjutkan dengan simulasi-simulasi real.
Penerapan Hak Imunitas Dalam Melindungi Hak Konstitusional Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lanang Sakti
Jurnal Fundamental Justice Volume 1 No 1 Maret 2020
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.977 KB) | DOI: 10.30812/fundamental.v1i1.635

Abstract

Hak imunitas diberikan kepada anggota legislatif dengan maksud untuk menjamin status anggota legeslatif dan mencegah anggota legeslatif untuk penyalahgunaan wewenang pihak penguasa dalam kegiatan para wakil rakyat. Lahirnya UU Nomor 27 Tahun 2009 yang kemudian dicabut dan digantikan dengan UU Nomor17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, telah menyebabkan perubahan kaitannya dengan hak imunitas anggota DPR. Perubahan Pasal yang mengatur tentang hak imunitas anggota DPR disebut sebagai perluasan hak imunitas karena batasannya telah diperluas.
Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia Lanang Sakti; Nadhira Wahyu Adityarani
Jurnal Fundamental Justice Volume 1 No 2 September 2020
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (568.768 KB) | DOI: 10.30812/fundamental.v1i2.900

Abstract

Salah satu produk syariah yang ditawarkan kepada masyarakat adalah prinsip sewa-menyewa atau ijarah yang termasuk ke dalam ruang lingkup muamalah. Prinsip ijarah yang ditawarkan kepada masyarakat didasarkan pada sebuah perjanjian (akad). Transaksi muamalah melalui ijarah mengalami perkembangan dan terobosan baru dalam dunia perbankan modern, seperti ijarah operational lease dan ijarah berbentuk fnancial lease yang biasanya diterapkan dalam sistem perbankan syariah, sekarang telah mengalami perkembangan dengan diterapkannya ijarah dalam sistem pasar modal syariah yang berbentuk sukuk atau obligasi Syariah, sehingga perlu ada kajian lebih lanjut terkait bagaimana tinjauan hukum penerapan akad ijarah dan inovasi dari akad ijarah dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan sistem perekonomian tidak hanya dalam sistem perbankan syariah saja melainkan dalam sistem pasar modal syariah, akad ijarah ini digunakan. Penerapan ini menciptakan inovasi dalam prinsip-prinsip ijarah, seperti akad ijarah muntahiah bit tamlik, sukuk ijarah dan sukuk ijarah SBSN
Kewenangan Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Di Indonesia Lanang Sakti; Nadhira Wahyu Adityarani
Jurnal Fundamental Justice Volume 2 No 1 Maret 2021
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.009 KB) | DOI: 10.30812/fundamental.v2i1.1059

Abstract

Pengadilan Agama telah diperluas kewenangannya yaitu seiring dengan perubahan Undang-Undang mengenai Peradilan Agama, yang mana perubahan ini kewenangan Pengadilan Agama berhak memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Ekonomi syariah. Selain itu, kewenangan inipun dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penyelesaian sengketa dalam bidang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama ini mengalami kendala dalam perjalannya. Sebagai contoh, jika Perbankan Syariah mengalami pailit maka kewenangan absolut Pengadilan Agama tidak dapat diterapkan, mengingat Perbankan Syariah adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Contoh lain, dalam hal para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan sengketa di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), yang putusan arbitrase tersebut baru dapat dieksekusi setelah di daftarkan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka kewenangan absolut Pengadilan Agama tidak dapat diterapkan.
Hukum Teknologi Informasi; Karakteristik Cyberporn Anak Dalam Social Media Di Internet Melati Rosanensi; Lanang Sakti
Jurnal Fundamental Justice Volume 2 No 2 September 2021
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.828 KB) | DOI: 10.30812/fundamental.v2i2.1521

Abstract

Kemajuan teknologi membawa banyak perubahan polapola hidup dan nilai-nilai budaya di masyarakat. Teknologi informasi cenderung memberikan pengaruh yang berarti terhadap masalah gaya hidup masyarakat. Melalui inernet, dengan mudah menemukan tontontonan dan juga informasi yang berbau pornografi. Manfaat teknologi informasi selain memberikan dampak yang positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindakan kejahatankejahatan baru, kejahatan baru tersebut di sebut dengan cyber crime. Cyber crime disebut juga dengankejahatan dunia maya yaitu jenis kejahatan yang berkaitan dengan sebuah teknologi informasi tanpa batas Bentuk kejahatan cyber crime yang menjadikan anak sebagai sasaran korbannya merupakan dampak negatif dari perkembangan teknologi komunikasi yang sangat memprihatinkan, sebab hal itu dapat mempengaruhi mental anak hingga kehidupan sosialnya. Salah satu penyalahgunaan internet yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang melibatkan anak sebagai korban yaitu pelecehan dan pengeksploitasian seksual akibat dari kejahatan seksual. Rumusan masalah yang akan dibahasa dalam skripsi ini yaitu mengenai bagaimana pengaturan tentang tindak pidana pornografi melalui media internet menurut hukum pidana di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pornografi anak melalui media internet. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengaturan tentang tindak pidana pornografi melalui media internet menurut hukum pidana di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
Implikasi Yuridis Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dalam Pengangkatan Duta Dan Konsul Oleh Presiden Lanang Sakti
Jurnal Fundamental Justice Volume 3 No 1 Maret 2022
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v3i1.1857

Abstract

Sistem ketatanegaraan pasca amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), sesungguhnya mengandung dimensi yang sangat luas, yang tidak hanya berkaitan dengan hukum tata negara, tetapi juga bidang-bidang hukum yang lain seperti hukum administrasi, hak asasi manusia dan lain-lain. Dimensi perubahan itu juga menyentuh tatanan kehidupan politik di tanah air, Serta membawa implikasi perubahan yang cukup besar di bidang sosial, politik, ekonomi, pertahanan, dan hubungan internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach) terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan dalam pengangkatan duta besar sebelum amandemen UUD 1945, dilakukan secara penuh oleh presiden terlebih dahulu meminta pertimbangan DPR karena merupakan hak prerogatif presiden. Setelah amandemen, kewenangan penuh presiden dalam menentukan duta Besar nya dibatasi oleh kewenangan DPR dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat Duta Besar sesuai dengan ketentuan Pasal 13 UUD 1945 dan UU No 37 Tahun 1999. Akan tetapi, kewenangan DPR dalam memberikan pertimbangan apabila ditinjau secara yuridis tidaklah mengikat, namun demikian hendaknya presiden tetap memperhatikan hasil pertimbangan DPR tersebut, hal ini dikarenakan kewenangan DPR yang telah diatribusikan oleh konstitusi itu bermakna sebagai implementasi fungsi pengawasan DPR (legislatif) terhadap presiden (eksekutif).
Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penanggulangan Terorisme Johan Rahmatulloh; Lanang Sakti; Lalu Muhammad Dul Rifa’i
UNISKA LAW REVIEW Vol 3 No 1 (2022): Uniska Law Review
Publisher : Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/ulr.v3i1.2507

Abstract

Tulisan ini membahas tentang Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penanggulangan Terorisme sebagaimana disebutkan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penanggulangan terorisme yang diatur dalam UU No 5 Tahun 2018 serta untuk mengkaji rancangan bentuk dan fungsi tim pengawas penanggulangan terorisme yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPR sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang belum ditetapkan peraturan lebih teknis untuk melaksanakan fungsi pengawasanya tersebut, melainkan baru hanya berupa rancangan draft peraturan. Kedua, dalam rancangan Tim Pengawas Penanggulangan Terorisme tersebut hanya diisi oleh unsure anggota dewan saja, tidak ada pelibatan aktif masyarakat di luar unsur wakil rakyat.
Pengembangan Kemampuan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan Komputer Microsoft Office Excel untuk Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa Pungkang Lauk, Kecamatan Aikmel, Lombok Timur Widia Febriana; Lela Rahmawati; Melati Rosanensi; Zahrah Zahrah; Lanang Sakti
ADMA : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 3 No 1 (2022): ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/adma.v3i1.1941

Abstract

In facing the era of globalization which is growing rapidly at this time, especially with the development of increasingly advanced science and technology, it is essential to have adequate skills to support the performance of village officials in Pungkang Lauk Village, Aikmel District, East Lombok. This is because in service activities to the community, the village apparatus of Pungkang Lauk, Aikmel District, and East Lombok still have not utilized their potential optimally in operating Microsoft Office programs. This condition certainly has an impact on the less than optimal performance of village officials in serving the community. The purpose of this Community Service is to provide training and improve and maximize the potential of human resources on how to operate computers in the Microsoft Office Excel program on the Pungkang Lauk Village device, Aikmel District, East Lombok, so that they can better serve the needs of the village community. Implementing Community Service activities is a method of training, practice, and question and answer. While the target audience is villagers, especially village officials in Pungkang Lauk Village, Aikmel District, and East Lombok who want to maximize the existing potential by operating computers better. By holding Community Service Activities through training in operating computers, especially village officials in Pungkang Lauk Village, Aikmel District, and East Lombok, can add insight and knowledge and improve the performance of village officials more optimally in providing services to the community as desired by the government.
Analisis Dampak Konsolidasi Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Terhadap Lingkungan (Studi Kasus Perumahan Lungkak Kecamatan Keruak) Asyri Febriana; Nakzim Khalid Siddiq; Lanang Sakti
Jurnal Fundamental Justice Volume 3 No 2 September 2022
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v3i2.2414

Abstract

Sejalan dengan pertambahan penduduk dan meningkatkan kegiatan pembangunan berbagai sektor kehidupan yang didukung dengan adat budaya dan kebiasaan masyarakat Indonesia cenderung menempati pinggiran pantai yang mempunyai fleksibelitas terhadap akses, jika dibandingkan di daratan. Dalam kondisi ini perlu adanya pengaturan dan pemanfaatna di wilayah pesisir. Di satu sisi pesisir adalah kawasan yang rentan terhadap perubahan, sedangkan disisi lain, telah terdapat perumahan yang perlu diakomodir keberadaannya dan perlu pemanfaatan pesisir secara optimal sesuai dengan potensinya. Pembangunan Perumahan didaerah tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat karena masyarakat di daerah tersebut memang sebagian besar adalah nelayan dan penambak garam selain itu masyarakat di daerah tersebut rata-rata adalah masyarakat berpenghasilan rendah namun, Pak Uli sebagai salah satu Pejabat Desa di daerah tersebut sedikit menyayangkan karena, ia merasa bahwa letak perumahan tersebut sangat dekat dengan bibir pantai dan pasca pembangunan perumahan kawasan pantai menjadi semakin kumuh. Jika diperhatikan dengan seksama bahwa dari lima dampak negative tersebut diatas hal ini sudah sangat jauh dari tujuan pembangunan perumahan sesuai dengan apa yang tercantum dalam Permen ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Konsolidasi tanah diartikan sebagai kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah. Dengan kata lain konsolidasi bertujuan untuk menata kembali bentuk dan kepemilikan tanah agar efektif dan efisien. Di butuhkan peran penting masyarakat untuk mendukung dan mengembangkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan Perumahan agar terwujudnya asas kesehatan dan asas kelestarian dan keberlanjutan
Co-Authors Anthony Anggrawan Arif Rahman Asyri Febriana Cahyadi, Irwan christofer satria Dedi Aprianto Defel Septian Dudiatman, Heri Endri Susanto Haryono Haryono Hasbullah Johan Rahmatulloh Lalu M. Dul Rifai Lalu Muhammad Dul Rifa’i Lela Rahmawati Lela Rahmawati Lestari, Humaediah Madani, Miftahul Mardedi, Lalu Zazuli Azhar Mayadi Melati Rosa Nensi Melati Rosanensi Miftahul Madani Miftahul Madani Muhammad Rosikhu Nadhira Wahyu Adityarani Nakzim Khalid Siddiq Ni Wayan Sridiani opan, opansatriamandala Paradisa Sukma Rahmawati, Lela Ridha Nurul Hayati Santoso, Heroe Saputra, Sahdan Sugeng, Santoso Sunardy Kasim Suriyati Syamsurrijal, Syamsurrijal Widia Febriana Zahrah Zahrah Zubaedi