<![CDATA[Perlindungan hak anak, khususnya hak atas pendidikan, merupakan aspek penting dalam pembangunan masyarakat, terutama bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menyelidiki pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan melalui program Sekolah NKRI. Kerangka hukum yang mendukung hak ini meliputi ratifikasi Konvensi Hak Anak dan berbagai undang-undang nasional yang menjamin akses pendidikan yang adil. Namun, LPKA Kelas I Medan menghadapi tantangan signifikan dalam penyampaian pendidikan berkualitas, seperti infrastruktur yang tidak memadai, hambatan administratif dalam transisi dari sekolah sebelumnya, kurangnya identitas sekolah, dan rendahnya motivasi belajar anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan pengumpulan data primer dan sekunder melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Temuan menunjukkan bahwa meskipun inisiatif Sekolah NKRI memberikan kesempatan pendidikan yang penting, masalah sistemik menghambat efektivitas program tersebut. Rekomendasi menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan masyarakat untuk meningkatkan lingkungan pendidikan, memotivasi siswa, dan memperlancar proses administratif. Peningkatan akses pendidikan bagi anak binaan sangat penting untuk rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.]]>
Copyrights © 2024
