<![CDATA[Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi perempuan korban perdagangan orang di Indonesia dari perspektif hak asasi manusia dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Isu hukum yang diangkat mencakup kerangka hukum yang ada, termasuk UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perlindungan hukum bagi perempuan korban perdagangan orang di Indonesia menjadi isu hukum yang signifikan mengingat meningkatnya kasus eksploitasi fisik, seksual, dan kerja paksa. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang ada dan mengidentifikasi hambatan dalam penegakan hukum. Metode yang digunakan meliputi analisis terhadap peraturan perundang-undangan, serta evaluasi terhadap praktik penegakan hukum dan layanan pemulihan korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah memadai, pelaksanaannya terkendala oleh masalah ekonomi, geografis, birokrasi, serta penegakan hukum yang lemah dan korupsi. Untuk meningkatkan perlindungan, diperlukan perbaikan dalam sistem peradilan, penguatan layanan bantuan hukum, serta peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat, di samping kerja sama yang lebih intensif dengan organisasi internasional dan masyarakat sipil.]]>
Copyrights © 2024
