Trial delays are one of the most common issues in the Indonesian criminal justice system. In the context of minor criminal cases, these delays often impact the rights of defendants and victims, as well as affecting the achievement of restorative justice which aims to restore relations between the parties involved. This article aims to analyze the effect of trial delays on efforts to achieve restorative justice in minor criminal cases. The method used in this writing is the normative juridical method, namely by analyzing applicable legal rules, legal doctrines, and related court decisions relating to restorative justice and trial postponement procedures in the Criminal Procedure Code. The analysis shows that the postponement of trial in minor criminal cases often hampers the achievement of restorative justice. This is due to the disruption of the mediation and reconciliation process between defendants and victims, as well as increased legal uncertainty for the parties. This article concludes that there is a need to improve regulations and implement the principles of speedy and efficient trials to ensure the implementation of restorative justice in minor criminal cases. Penundaan persidangan merupakan salah satu isu yang sering terjadi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam konteks kasus pidana ringan, penundaan ini sering kali berdampak pada hak-hak terdakwa dan korban, serta mempengaruhi pencapaian keadilan restoratif yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penundaan persidangan terhadap upaya pencapaian keadilan restoratif dalam kasus pidana ringan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis aturan hukum yang berlaku, doktrin hukum, serta putusan pengadilan terkait yang berkaitan dengan keadilan restoratif dan prosedur penundaan persidangan dalam KUHAP. Hasil analisis menunjukkan bahwa penundaan persidangan dalam kasus pidana ringan sering kali menghambat tercapainya keadilan restoratif. Hal ini disebabkan oleh terganggunya proses mediasi dan rekonsiliasi antara terdakwa dan korban, serta meningkatnya ketidakpastian hukum bagi para pihak. Artikel ini menyimpulkan bahwa diperlukan perbaikan regulasi dan penerapan prinsip persidangan yang cepat dan efisien guna memastikan terlaksananya keadilan restoratif dalam kasus pidana ringan.
Copyrights © 2024