<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum bagi konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha dalam rangka perlindungan hak konsumen terhadap produk yang tidak sesuai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan untuk mengidentifikasi berbagai aspek hukum yang melindungi konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum terkait produk yang tidak sesuai diatur dalam beberapa regulasi utama, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang memberikan kerangka hukum umum bagi aktivitas perdagangan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik memperkuat perlindungan dalam transaksi digital. Regulasi ini dapat memberikan landasan hukum yang jelas, juga memastikan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan produk sesuai spesifikasi dan mendorong tanggung jawab pelaku usaha dalam menyelesaikan suat sengketa terhadap perlindungan konsumen. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi untuk melindungi kepentingan konsumen secara menyeluruh. ]]>
Copyrights © 2025
