<![CDATA[Penelitian ini berjudul “Pemeriksaan Terdakwa Pada Putusan In Absentia Dalam Tindak Pidana Korupsi. Korupsi telah berkembang menjadi pelanggaran serius, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dalam peraturan ini diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan dan putusan dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi tanpa kehadiran terdakwa yang dipanggil secara in absentia, negara terdorong untuk bergerak cepat dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia.” Pemeriksaan dan keputusan secara in absentia bertujuan untuk menjamin kejelasan hukum dan memungkinkan kejaksaan untuk segera menyita dan mengeksekusi harta kekayaan pelaku korupsi melalui putusan hakim. Tujuan asas kehadiran terdakwa di depan sidang penuntut umum yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah untuk melindungi hak-hak terdakwa sebelum sidang. Pengadilan in absentia melanggar prinsip ini. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dengan peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan sebagai dasar hipotesis awal penelitian. Jika satu-satunya syarat untuk melaksanakan sidang in absentia adalah bahwa terdakwa harus dipanggil secara sah dan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka sidang dapat dilaksanakan tanpa melanggar hak asasi terdakwa untuk mendapat kesempatan mengajukan pembelaan secara langsung.]]>
Copyrights © 2025
