Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
10.974
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Ekonomi dan Bisnis Jagaditha KERTHA WICAKSANA Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) KOLONI West Science Interdisciplinary Studies Ethics and Law Journal: Business and Notary West Science Interdisciplinary Studies Journal of Contemporary Law Studies Jurnal Media Akademik (JMA) Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
I Dewa Gede Dana Sugama
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 72 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 72 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DARING PADA SAAT BERTRANSAKSI E-COMMERCE DI INDONESIA Bayu Mahendra, I Putu; Dana Sugama, I Dewa Gede
Kertha Desa Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah agar masyarakat Indonesia sadar dan mengetahui mengenai pentingnya perlindungan hak atas privasi dan data pribadinya pada saat betransaksi di media internet seiring dengan makin meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangandan pendektan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa Indonesia secara umum memiliki regulasi hukum yang mengatur mengenai privacy policy dalam E-Commerce, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang PSTE). Hal ini bertujuan agar konsumen terhindar dari penipuan yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab. Kata Kunci: Data Pribadi, Internet, E-Commerce. Abstract The purpose of this study is to make Indonesians aware of and aware of the importance of protecting the right to privacy and data when transacting on the internet, along with the increasing number of cellphone and internet users in Indonesia in recent years. The research method used in this study is a normative legal research method with a statutory approach and conceptual opinion. The results of the study show that Indonesia generally has legal regulations governing privacy policies in E-Commerce, contained in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (Law Number 18 of 2008 concerning ITE) and Government Regulation Number 28 of 2012 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions (PP Number 28 of 2012 concerning PSTE). This is intended so that consumers avoid fraud by irresponsible persons. Key Words: Personal Data, Internet, E-commerce.
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH BALI Darmawan, I Gede Aditya Lucky; Sugama, I Dewa Gede Dana
Kertha Desa Vol 10 No 2 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui mendalami faktor-faktor apa saja yang menyebakan anak anak melaksanakan kejahatan pidana pencurian, serta untuk memahami bagaimana upaya penanggulangan pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencurian oleh anak di daerah Bali. Studi ini menggunakan metode penelitian secara empiris, Penelitian ini mempergunakan pendekatan fakta (The Fact Approach) ialah pendekatan yang dilakukan upaya perspektif kejadian yangg benar ada, agar upaya dengan adanya pelajaran lapangang perihal faktor sebab dan upaya penanggulangan kejahatan pencurian oleh anak yakni anak melakukan sebuah tindak pidana pencurian anak berkonflik dengan hukum. Hasil dari studi ini menunjukan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan pencurian dilatar belakangi oleh beberapa faktor eksternal maupun internal yakni faktor keluarga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor ekonomi, faktor bacaan dan media. Serta upaya penanggulangan yang diupayakan oleh pihak kepolisian Polda Bali terdapat 3 tindakan yaitu tindakan pre-emtif dengan cara melakukan pendekatan persuasif dari keluarga maupun lingkungan usaha yang dilakukan ini bertujuan agar keluarga maupun lingkungan lebih peka terhadap yang terjadi pada lingkungan pergaulan anak, Tindakan preventif yakni melakukan sosialisasi, penyuluhan tentang tindak pidana anak kepada masyarakat, melakukan siaran radio dan seimnar tentang anak. Tindakan represif yakni melakukan himbauan kepada masyarakat, melaksanakan penyidikan dan patroli. Kata Kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana, Pencurian, Anak, ABSTRACT This study aims to find out what factors cause children to commit the crime of theft, as well as to find out how the police efforts to deal with the perpetrators of the crime of theft by children in the Bali area. This study uses empirical research methods. This study uses a factual approaach (The Fact Approach) whch is an approaach that is caried out by loking at event tat actualy occurred, or an approacch by condcting field studis regarding the causes and eforts to overcome the crime of theft by children, namely children. committing a crime of child theft is in conflict with the law. The results of this study indicate that the factors that cause children to commit theft are motivated by several external and internal factors, namely family factors, education and school factors, economic factors, reading and media factors, environmental factors. As well as the countermeasures carried out by the Bali Police, there are 3 actions, namely pre-emptive action by taking a persuasive approach from the family and the business environment. socialization, counseling about criminal acts of children to the community, conducting radio broadcasts and seminars about children. Repressive measures include making appeals to the community, carrying out investigations and patrols. Keyword: Counermeasures, Thef, Child
PENYIMPANAN VIDEO YANG MENGANDUNG UNSUR PORNOGRAFI UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Saputra, Niko Julian; Sugama, I Dewa Gede Dana
Kertha Desa Vol 10 No 2 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimanakah pengaturan dalam peraturan perundang-undangan mengenai penyimpanan video yang mengandung unsur pornografi untuk kepentingan pribadi dalam perspektif hukum pidana dan hak privasi serta pandangan hukum agama dan hukum adat di Indonesia mengenai masalah penyimpanan video yang mengandung pornografi untuk kepentingan pribadi ini menggunakan metode penelitian normatif, dikarenakan masih belum jelasnya pengaturan mengenai penyimpanan video bermuatan pornografi untuk diri sendiri. Pengakuan hak atas materi pornografi sebagai hak privasi perlu diamati karena dapat memberikan akibat serius bagi individu pada masyarakat dalam penghayatan dan penerapan norma kesusilaan di Indonesia, lalu Ijin kepemilikan pornografi secara pribadi dari perspektif hukum adat dan hukum agama hal tersebut dapat menimbulkan perubahan untuk pribadi dalam pemahaman nilai kesusilaan sesuai dengan adat dan agama yang berlaku di Indonesia dikarenakan posisi mengenai kejahatan seksual ini diposisikan sebagai sebuah perbuatan pelanggaran yang sangat serius terhadap adat dan agama yang ada di Indonesia. Kata kunci: Video, Pornografi, Pidana ABSTRACT The purpose of this study is to analyze how the regulations in the legislation regarding the storage of videos containing pornographic elements for personal interests in the perspective of criminal law and privacy rights as well as the views of religious law and customary law in Indonesia regarding the problem of storing videos containing pornography for personal interests are arranged. This study uses a normative research method, because the regulations regarding the storage of pornographic videos are still unclear. Recognition of the right to pornographic material as a privacy right needs to be observed because it can have serious consequences for individuals in society in the appreciation and application of moral norms in Indonesia. Moral values ??are in accordance with the prevailing customs and religion in Indonesia because the position regarding sexual crimes is positioned as a very serious violation of customs and religions in Indonesia. Keywords: Video, Pornography, Criminal
PENGARUH STRES KERJA DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI MELALUI KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING Studi pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Bali I Dewa Gede Yoga Sugama
Jurnal Ekonomi & Bisnis JAGADITHA Vol. 4 No. 1 (2017): Maret
Publisher : Magister Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (832.569 KB) | DOI: 10.22225/jj.4.1.205.11-26

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui Pengaruh Stres Kerja dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Bali. Desain penelitian ini adalah kuantitatif, dengan jumlah sample 30 orang dengan metode sensus, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder baik kualitatif dan kuantitatif. Dengan analisis SEM berbasis PLS hasil penelitian ini adalah (1) Stres kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai, (2) Stres kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepuasan kerja, (3) Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, (4) Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai dan (5) Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, (6) Kepuasan kerja sebagai mediasi yang sempurna antara stress kerja dan kinerja pegawai dan (7) Kepuasan kerja bukan sebagai mediasi antara motivasi dan kinerja pegawai.
Penegasan Keabsahan Bukti Rekaman Elektronik Dalam KUHAP Terhadap Sistem Acara Pidana Di Indonesia Joshua Habinsaranni Rezky Silaban; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i02.p03

Abstract

Penelitian ini bertujuan, untuk menyampaikan suatu pemahaman dari suatu bukti yang tergolong maju, namun masih bersifat dilematis apabila dimasukkan kedalam tatanan beracara pidana di Indonesia. Penelitian hukum normatif adalah metode yang digunakan, merupakan penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder dengan penggunaan perundang-undangan dan secara konseptual. Rekaman Elektronik menjadi alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang berlaku dan dapat berdiri sendiri, namun terbatas pada kasus perkara pidana khusus. Berbeda dalam konteks beracara pidana umum yang berlandaskan KUHAP, jika bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan merupakan perluasan dari bukti “Petunjuk”. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi, rekaman elektronik memiliki nilai sah dan diakui sebagai perluasan alat bukti dalam KUHAP dengan adanya pembatasan, bahwa rekaman tersebut bukan merupakan bagian dari penyadapan yang mana hal tersebut harus dilakukan oleh instansi penegak hukum yang berwenang untuk menguatkan dan menghindari terjadinya unlawful legal evidence dalam sistem beracara pidana. Kata Kunci: KUHAP, Alat Bukti, Rekaman Elektronik ABSTRACT This study aims, to convey an understanding of evidence that is classified as advanced, but the proof is still a dilemma when it is included in the criminal justice system in Indonesia. Normative legal research was the method used of research, is a method used that library materials or secondary data using approach of legislation and conseptual approach. Electronic Records become valid evidence accordance with the provision of applicable laws and can stand alone, but are limited to special criminal cases. The Different in the context of general criminal proceedings based on KUHAP, if the evidence can’t be on one’s own and is an extension of the evidence "Instructions". In the Constitutional Court's of Indonesia Ruling, electronic recordings has a valid value and are recognized as an extension of evidence tools in KUHAP with limitation, that the recording is not part of a wiretapping which must be done by the law enforcement agency authorized to corroborate and avoid unlawful legal evidence in the criminal justice system. Keywords: KUHAP, Evidence Tools, Electronic Recordings
KEKUATAN ALAT BUKTI CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA I Nyoman Wahyu Ariartha; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Closed Circuit Television (CCTV) merupakan dokumen elektronik dan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun didalam praktek pradilan pidana khusunya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam proses pembuktian sering digunakan Closed Circuit Television (CCTV) sebagai alat bukti, tetapi di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak diatur mengenai keberadaan serta kekuatan Closed Circuit Television (CCTV) sebagai alat bukti hukum yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan dan kekuatan alat bukti dengan Closed Circuit Television (CCTV) dalam proses pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain dan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder dan tersier terkait dengan permasalahan yang dibahas dan dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang - undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu keberadaan Closed Circuit Television (CCTV) tidak diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi didalam prakteknya alat bukti dengan Closed Circuit Television (CCTV) sudah digunakan dan dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk karena dapat menambah keyakinan hakim dalam mengambil keputusan. Kekutan alat bukti dengan Closed Circuit Television (CCTV) memiliki kekuatan yang tidak mengikat dan bersifat bebas, hakim dapat menggunakan alat bukti Closed Circuit Television (CCTV) ataupun tidak berdasarkan keyakinan hakim. Kata Kunci : Alat bukti, CCTV, Kekerasan dalam rumah tangga.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Komang Panji Jayawisastra; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi kepada semua pihak bahwa didalam menjalankan proses hukum warga negara juga memiliki hak-hak yang tidak bisa dilanggar oleh para penegak hukum didalam proses peradilan pidana. Disisi lain didalam jurnal ini juga memuat mekanisme dan tanggug jawab negara jika terjadi kejadian salah tangkap yang merupakan penyalahgunaan asas praduga tak bersalah oleh penegak hukum. Jenis penelitian yang digunakan didalam menyusun jurnal ini adalah penelitian normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap telah diatur secara yuridis pada pasal 50 hingga Pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian, perlindungan hukum terhadap warga Negara dalam sistem peradilan pidana secara esensial diserap dari asas persamaan derajat dihadapan hukum, praduga tak bersalah dan Miranda rule. Kedua, konsekuensi hukum terhadap korban salah tangkap adalah Negara dalam hal ini wajib bertanggung jawab untuk memberikan hak-hak hukum yang semestinya diterima oleh korban sesuai dengan amanat pasal 95 hingga pasal 97 KUHAP serta Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 yang pada intinya mengatur bahwa negara harus memberikan ganti kerugian serta rehabilitasi kepada korban salah tangkap demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kontribusi Negara Dan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Miskin Ni Kadek Lidya Yurisvina Arianto; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep “orang miskin” yang layak diberikan bantuan hukum, serta untuk mengetahui pengaturan ius contituendum terkait kontribusi advokat dan negara dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Indonesia negara berkembang yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum. Melalui amandemen ke-4 maka diatur jaminan atas hak asasi manusia merupakan hak setiap warga negara juga menjamin adanya persamaan dihadapan hukum. Kajian dalam tulisan ini merupakan penelitian yuridis normative yang berfokus pada kaidah-kaidah dan asas hukum. Dalam karya ilmiah ini akan memakai beberapa pendekatan, antara lain pendekatan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan obyek pembahasan (statue approach) serta pendekatan konsep “orang miskin” dan konsep-konsep lain yang terkait dengan obyek pembahasan (conseptual approach). Hasil studi menunjukan bahwa parameter yang digunakan untuk menentukan orang itu miskin atau tidak dan layak untuk mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Hukum adalah kemampuan orang tersebut untuk memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Dengan berlakunya UU Bantuan Hukum justru memperkuat peran advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang miskin atau kelompok orang miskin. Kata Kunci: Bantuan hukum, Miskin, Advokat ABSTRACT This study aims to understand the concept of "poor people" who deserve to be given legal aid, and to find out the ius contituendum arrangement related to the contribution of advocates and the state in providing free legal aid. Indonesia is a developing country that claims to be a country based on the law. Through the 4th amendment, the guarantee of human rights is the right of every citizen and guarantees equality before the law. The study in this paper is a normative juridical research that focuses on legal principles and principles. In this scientific paper, several approaches will be used, including the Prevailing Laws approach which is related to the object of discussion (statue approach) and the concept of "the poor" and other concepts related to the object of discussion (conceptual approach). The results of the study show that the parameter used to determine whether a person is poor or not and eligible for legal assistance in accordance with the Legal Aid Law is the person's ability to fulfill basic rights properly and independently. With the enactment of the Legal Aid Law, it actually strengthens the role of advocates in providing free legal assistance to the poor or groups of poor people. Key Words: Legal Aid, Poor, Advocates.
Pengaturan Perlindungan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi Dimasa Mendatang Ni Wayan Rina Pramesti Wahyundari; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i06.p08

Abstract

Tujuan penulisan daripada jurnal ilmiah ini yaitu untuk memahami pengaturan perlindungan saksi pelaku yang melakukan bekerjasama dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi dimasa mendatang. Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengaturan mengenai perlindungan saksi pelaku yang melakukan kerjasama dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia diatur pada UU PSK dan Peraturan Bersama. Peraturan ini tidak mengakomodir kejelasan mengenai penghargaan dan perlindungan terhadap saksi pelaku yang melakukan kerjasama, sehingga tidak memberikan kepastian hukum kepada saksi pelaku yang melakukan kerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkap kasus korupsi terkait. Perlindungan saksi pelaku yang melakukan kerjasama dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi dimasa mendatang tercermin dalam RUU Korupsi versi masyarakat yang dipelopori oleh ICW, yaitu terdapat pada Pasal 55 yang menjamin prioritas keselamatan dan keamanan Saksi Pelaku Yang melakukan kerjasama, dan pada Pasal 50 seorang saksi pelaku yang melakukan kerjasama mendapatkan pengurangan ancaman hukuman yang pasti yaitu dikurangi 1/3 ancaman dari apa yang dia perbuat. Guna memberikan kepastian atas perlindungan diri dan keluarga serta kepastian diberikan pengurangan hukuman atas kesaksian yang diberikan guna pengungkapan kasus korupsi yang terkait, hal ini yang tidak diakomodir oleh UU PSK yang menjadi permasalahan utama banyak pelaku yang tidak mau bekerjasama dalam pengungkapan kasus korupsi. Kata Kunci : Korupsi, Saksi Yang Bekerjasama, Perlindungan Hukum ABSTRACT The purpose of writing from this scientific journal is to understand the arrangement of witness protection of perpetrators who cooperate in the disclosure of cases of corruption in the future. The writing of this scientific journal uses normative legal research methods. The regulation on the protection of witnesses of perpetrators who cooperate in cases of corruption in Indonesia is stipulated in the Psk Law and The Joint Regulation. This regulation does not accommodate clarity on the award and protection of witnesses who cooperate, so it does not provide legal certainty to witnesses who cooperate with law enforcement in uncovering related corruption cases. The protection of witnesses of perpetrators who cooperate in the disclosure of cases of corruption crimes in the future is reflected in the public version of the Corruption Bill spearheaded by ICW, namely in Article 55 that guarantees the safety and security priorities of The Perpetrator Witness who cooperates, and in Article 50 a witness who cooperates gets a reduction in the threat of punishment that is certainly reduced by 1/3 of the threat of what he did. In order to provide certainty over the protection of self and family and certainty given the reduction of penalties for testimony given for the disclosure of related corruption cases, this is not accommodated by the PSK Law which is the main problem of many perpetrators who do not want to cooperate in the disclosure of corruption cases. Keywords: Corruption, Justice Collaborator, Legal Protection
DISKRESI POLISI DALAM KERUSUHAN DEMONSTRAN DI INDONESIA Ivo Valensio Weston Sitinjak; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 7 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mengemukakan pendapat di hadapan khalayak ramai merupakan ham setiap orang. Mengemukakan pendapat di hadapan khalayak ramai sudah diatur oleh hukum. Begitu pula dengan pelaksanaan dari mengemukakan pendapat di khalayak ramai telah diatur oleh hukum. Tujuan pengkajian lebih mendalam penelitian ini untuk serta mengetahui diskresi polisi dalam kerusuhan demonstrasi. Metode yang dipakai dalam mengkaji penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini yakni prosedur yang harus ditempuh dalam meyampaikan pendapat dihadapan khalayak ramai yang terdapat dalam Pasal 9-14 Undang- Undang No. 9 Tahun 1998. Diskresi yang dilakukan polisi dibenarkan apabila berdasarkan hukum yang berlaku guna mencapai tujuan hukum itu sendiri. Diskresi polisi tidak melanggar ham orang lain karena kewenaangan polisi dalam melaksanakan diskresi sudah diatur dalam hukum positif Indonesia. Kebiasaan orang Indonesia hanya mementingkan dirinya sendiri. Orang Indonesia melakukan penyampaian pendapat di hadapan khalayak ramai selalu berakhir dengan anarkis. Sehingga polisi terpaksa menggunakan kewenangannya yang dianggap melanggar ham. Kata Kunci : Penyampaian Pendapat di hadapan khalayak ramai, Diskresi Polisi, Hak Asasi Manusia
Co-Authors A.A Istri Agung Nindasari Trisnawijayanti A.A. N.Y. Darmadi Aditya Wisnu Prabowo Wahyono Anak Agung Gede Bagus Widiadi Putra Anak Agung Mas Iswari Trisnawathi Angga Rizaldi Arisani, Luh Dela Yuni Astra Wiguna, I Made Agus Bayu Mahendra, I Putu Cokorda gede agung tri Palguna pemayun Cornelius, Rocky D. G.P. Yustiawan D.G.P. Yustiawan Darmawan, I Gede Aditya Lucky Debora Novayanti, Hasibuan, Ester Taruli Diah Ratna Sari Hariyanto fey, nisa br sibarani Gede Narendra Harry Pramudya Gita Wangsa, Anak Agung Istri Agung Haloho, Elisa Satriani Br I Dewa Gede Pradnya Yustiawan I Gusti Agung Bagus Oka Wijana I Gusti Ayu Shabaina Jayantari I Kadek Andi Pramana Putra I Ketut Tjukup I Made Ade Irmawan I Nyoman Wahyu Ariartha I Putu Gede Titan Bismantara I Putu Rasmadi Arsha Putra I.P.R.A. Putra Ida Ayu Sri Dewi Kusuma Ida Bagus Dwi Cahyadi Putra Ida Bagus Wisnuputra Raditya Ivo Valensio Weston Sitinjak Jessyca Br Nainggolan Joghinanda Raihan Febrianto Josep Linsaner Diadema Joshua Habinsaranni Rezky Silaban K. A. Sudiarawan Ketut Ria Wahyudani Oktavia Khrisni Vashu Devi, Kadek Bhagawati Kirana, Kadek Andra Fadly Komang Panji Jayawisastra Luh Putu Pasek Indira Mahaputri Astika Made Julia Mahayanti Mahayasa, I Nengah Budha Maria Margareta Alahcoq Aping Mian Martalena Josephine Nababan Natasya Nur Daniah Nathan Christy Noah Rantetandung Ni Kadek Erna Dwi Hapsari Ni Kadek Lidya Yurisvina Arianto Ni Luh Wira Pramesthi Cahyani Ni Made Mira Junita Ni Nengah Adiyaryani Ni Putu Ayu Christy Ivyana Agung Dewi Ni Wayan Rina Pramesti Wahyundari Ni Wayan Suma Wardhani Parani, Made Vanessa Surya Puspitaningtyas, Sagung Agung Diah Prameswari Putra, Putu Agus Risma Nanda Putu Tania Liemena Ravindo Agung Darmawan Ricky Sitanggang Saputra, I Made Bayu Saputra, Niko Julian Sedana, Luh Made Pasek Selisca Prabawati Tarigan, Egya Ridhona Wardah Berby Namirah Wulandari, Kadek Ayu Yasa, Komang Danan Prayudhi Dharma Yoga, Dewa Putu Putra Pradnya