Penegakkan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Bandar Lampung

Putri, Marlia Eka
Riananda, Martha Martha
Rozika, Tara Fitria

Jurnal Hukum Malahayati
Vol 5, No 2 (2024)

Sebagai ibu kota provinsi di Lampung, Kota Bandar Lampung memanglah harus mendapatkan perhatian khusus dari berbagai aspek salah satunya adalah masalah sampah. Sampah ini berasal dari daratan yang kemudian hanyut ke sungai dan bermuara ke laut, dan juga sampah yang berada di pesisir Kota Bandar Lampung bersumber dari sampah kiriman dari laut lepas yang karen karakteristiknya memiliki teluk maka dari itulah menjadi sebuah tempat mendarat sampah dari laut lepas yang mana sampah itu didominasi oleh sampah plastic yang membutuhkan waktu sangat lama untuk proses penguraiannya sehingga permasalaha ini belum terselesaikan.Penulisan ini menggunakan penulisan hukum doktrinal/normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta data dikumpulkan melalui studi kepustkaan kemudian di analisis secara kualitatif.Tujuan penulisan ini sendiri untuk mengetahui 1) Bagaimana pengaturan pengelolalan sampah di Kota bandar lampung 2) Bagaimana penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip Good Environmental Governance di Kota Bandar lampung. Beberapa peraturan perundang-undangan yang memilki korelasi denga pengelolaan sampah yaitu Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang lainnya. Penegakan hukum lingkungan pengelolaan sampah terdapat beberapa gabungan dari berbagai unsur-unsur yaitu struktur, substansi, dan budaya. Berkaitan dengan penegakkan hukum di bidang pengelolaan sampah dapat dikaji dari 2 sisi yatu penegakkan hukum secara prventif dan represif.Penegakan hukum pengelolaan sampah juga menjadi sebuah perwujudan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip Good Environmental Governance dengan tujuan akan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat. Saran penulis, Indonesia sendiri memiliki berbagai pengaturan tentang pengelolaan sampah sehingga penegakkan hukum lingkungan dapat di lakukan dengan efektif secra prventif dan membuat program-program pengelolaan sampah sehingga dapat menumbuhakn kesadaran daam masyarakat.