Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM PETANI KERAPU TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) CABANG PANJANG Rozika, Tara Fitria
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 11 (2024): Tema Hukum Lingkungan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The impacts that occur due to waste disposal by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang which indirectly results in damage to the ecosystem in the sea around Ringgung Island, Pasaran, and Pahawang. So that the community who work as grouper farmers are harmed due to the damage to the ecosystem so that the fish they farm die en masse. So that the grouper farmers sue for the losses they have received. The results obtained are known that the permit for dredging the sail current has been obtained but related to dumping has not been obtained which results in exceeding the sea water quality standards. As well as legal protection for the community, there are 3 existing legal instruments, namely administrative law, criminal law, and civil law. The grouper farmer community has also tried to obtain legal protection through these 3 instruments.
Penegakkan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Bandar Lampung Putri, Marlia Eka; Riananda, Martha Martha; Rozika, Tara Fitria
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai ibu kota provinsi di Lampung, Kota Bandar Lampung memanglah harus mendapatkan perhatian khusus dari berbagai aspek salah satunya adalah masalah sampah. Sampah ini berasal dari daratan yang kemudian hanyut ke sungai dan bermuara ke laut, dan juga sampah yang berada di pesisir Kota Bandar Lampung bersumber dari sampah kiriman dari laut lepas yang karen karakteristiknya memiliki teluk maka dari itulah menjadi sebuah tempat mendarat sampah dari laut lepas yang mana sampah itu didominasi oleh sampah plastic yang membutuhkan waktu sangat lama untuk proses penguraiannya sehingga permasalaha ini belum terselesaikan.Penulisan ini menggunakan penulisan hukum doktrinal/normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta data dikumpulkan melalui studi kepustkaan kemudian di analisis secara kualitatif.Tujuan penulisan ini sendiri untuk mengetahui 1) Bagaimana pengaturan pengelolalan sampah di Kota bandar lampung 2) Bagaimana penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip Good Environmental Governance di Kota Bandar lampung. Beberapa peraturan perundang-undangan yang memilki korelasi denga pengelolaan sampah yaitu Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang lainnya. Penegakan hukum lingkungan pengelolaan sampah terdapat beberapa gabungan dari berbagai unsur-unsur yaitu struktur, substansi, dan budaya. Berkaitan dengan penegakkan hukum di bidang pengelolaan sampah dapat dikaji dari 2 sisi yatu penegakkan hukum secara prventif dan represif.Penegakan hukum pengelolaan sampah juga menjadi sebuah perwujudan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip Good Environmental Governance dengan tujuan akan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat. Saran penulis, Indonesia sendiri memiliki berbagai pengaturan tentang pengelolaan sampah sehingga penegakkan hukum lingkungan dapat di lakukan dengan efektif secra prventif dan membuat program-program pengelolaan sampah sehingga dapat menumbuhakn kesadaran daam masyarakat.
The Effect of Fiscal Decentralization on the Performance of Regional Apparatus Organizations Yustianto, Dr. Benny Prakarsa; Epenetus, Abraham Josiah; Rozika, Tara Fitria; Syarif, Arman
Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen Vol. 5 No. 1 (2025): Juli
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/sakman.v5i1.3611

Abstract

Purpose: This study investigates the extent to which clearer and more structured fiscal decentralization regulations can reduce overlapping functions between government agencies, enhance the clarity of monitoring and evaluation mechanisms, and ultimately improve budget accountability at the regional level. In particular, the study assesses the influence of these regulatory improvements on the performance of Regional Apparatus Organizations (Organisasi Perangkat Daerah/OPD) and their institutional readiness to adapt to evolving decentralization policies and governance standards. Methodology/approach: This research adopts a literature review method, analyzing 15 previous research articles from Google Scholar and ResearchGate. The selected studies evaluate the performance of OPDs in Indonesia during the publication period from 2014 to 2024. Results/findings: Fiscal decentralization involves fund distribution and delegated authority to regions. Effective decentralization not only distributes power but also improves service quality and public participation. Evaluations should prioritize these aspects. Conlusion: Clear decentralization policies improve OPD performance and accountability but face challenges like regional disparities and limited capacity. Strengthening institutional readiness and coordination is essential. Limitations: Future research should examine specific impacts of decentralization on OPD performance and compare regions to identify influencing factors. Contribution: This study highlights trends, innovations, and challenges in fiscal decentralization, offering insights for policy reform and institutional development.