Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Malahayati Kongga : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Putri, Marlia Eka
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penyuluhan Hukum Tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Terhadap Cyberbullying di SMP Negeri 15 Bandar Lampung Deviani, Eka; Kusworo, Daffa Ladro; Yuswanto, Yuswanto; Nurmayani, Nurmayani; Putri, Marlia Eka
Kongga : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2024): Edisi Desember
Publisher : Laboratorium Ilmu Politik dan Pemerintahan FISIP UHO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/kongga.v2i2.31

Abstract

Cyberbullying merupakan aksi di mana pelaku bertindak di luar batas kepada orang lain dengan cara mengirim atau mengunggah materi yang dapat merusak kredibilitas, menghina atau melakukan serangan sosial dalam berbagai bentuk, dengan memanfaatkan internet atau teknologi digital lainnya sebagai medianya. Pelaku dan korban dari cyberbullying itu sendiri kebanyakan terjadi pada anakanak. Sifat dari anak-anak yang kebanyakan ingin berkuasa atau senang mendominasi. Anak-anak ini biasanya merasa lebih hebat, berstatus sosial lebih tinggi dan lebih populer dikalangan teman-teman sebayanya. Kejahatan intimidasi sendiri telah diatur di dalam aturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu di dalam KUHP maupun Undang-Undang ITE untuk kejahatan Cyberbulyying. Dalam KUHP diatur Pasal 310 ayat (1), (2), (3) KUHP. Cyberbullying pada UU ITE diatur pada Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tak terkecuali dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di  SMP Negeri 15 Bandar Lampung.  Tujuan dari kegiatan ini adalah agar Siswa /i di SMP Negeri 15 Bandar Lampung mengetahui tentang Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Cyberbullying, mengetahui Aspek pidana yang mengatur mengenai Intimidasi melalui media sosial (Cyberbullying), dan mengetahui upaya apakah yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka khususnya tentang Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Cyberbullying.
Penegakkan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Bandar Lampung Putri, Marlia Eka; Riananda, Martha Martha; Rozika, Tara Fitria
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai ibu kota provinsi di Lampung, Kota Bandar Lampung memanglah harus mendapatkan perhatian khusus dari berbagai aspek salah satunya adalah masalah sampah. Sampah ini berasal dari daratan yang kemudian hanyut ke sungai dan bermuara ke laut, dan juga sampah yang berada di pesisir Kota Bandar Lampung bersumber dari sampah kiriman dari laut lepas yang karen karakteristiknya memiliki teluk maka dari itulah menjadi sebuah tempat mendarat sampah dari laut lepas yang mana sampah itu didominasi oleh sampah plastic yang membutuhkan waktu sangat lama untuk proses penguraiannya sehingga permasalaha ini belum terselesaikan.Penulisan ini menggunakan penulisan hukum doktrinal/normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta data dikumpulkan melalui studi kepustkaan kemudian di analisis secara kualitatif.Tujuan penulisan ini sendiri untuk mengetahui 1) Bagaimana pengaturan pengelolalan sampah di Kota bandar lampung 2) Bagaimana penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan sampah sebagai perwujudan prinsip Good Environmental Governance di Kota Bandar lampung. Beberapa peraturan perundang-undangan yang memilki korelasi denga pengelolaan sampah yaitu Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang lainnya. Penegakan hukum lingkungan pengelolaan sampah terdapat beberapa gabungan dari berbagai unsur-unsur yaitu struktur, substansi, dan budaya. Berkaitan dengan penegakkan hukum di bidang pengelolaan sampah dapat dikaji dari 2 sisi yatu penegakkan hukum secara prventif dan represif.Penegakan hukum pengelolaan sampah juga menjadi sebuah perwujudan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip Good Environmental Governance dengan tujuan akan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat. Saran penulis, Indonesia sendiri memiliki berbagai pengaturan tentang pengelolaan sampah sehingga penegakkan hukum lingkungan dapat di lakukan dengan efektif secra prventif dan membuat program-program pengelolaan sampah sehingga dapat menumbuhakn kesadaran daam masyarakat.
Co-Authors Eka Deviani Kusworo, Daffa Ladro NURMAYANI NURMAYANI Riananda, Martha Martha Rozika, Tara Fitria Yuswanto Yuswanto