<![CDATA[Kajian keberadaan propinsi dalam penguatan otonomi daerah dilatarbelakangi oleh praktik otonomi daerah yang perlu ditata ulang sehingga desentralisasi pemerintahan akan mencerminkan logika terwujudnya kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Otonomi daerah seyogyanya harus mampu meningkatkan pelayanan publik dan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan secara berkeadilan.
Peran gubernur dengan fungsi gandanya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan sekaligus sebagai pemerintah otonom harus mendapatkan format ulang sehingga propinsi tetap berwibawa dan terhormat dalam menjaga agar otonomi daerah di kabupaten/kota pada jalur yang seharusnya.
Pemerintah daerah propinsi harus didorong untuk lebih melaksanakan perannya sebagai wakil pemerintah pusat didaerah. Hal tersebut adalah bagian yang sangat strategis untuk ditangani oleh pemerintah daerah propinsi. Propinsi lebih efektif jika memfokuskan pada status dan fungsi pembinaan, pengawasan, koordinasi dan fasilitasi. Pemerintah propinsi menjadi pendorong agar pelaksanaan otonomi daerah di tingkat kabupaten dan kota berjalan pada relnya sebagai pencerminan pelaksanaan desentralisasi pemerintahan yang sebenarnya , yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.
Kata kunci : pemerintah propinsi , otonomi daerah]]>
Copyrights © 2011
