THE ROLE OF VILLAGE APPARATUS IN DETERMINING RECIPIENTS OF THE FAMILY HOPE PROGRAM (PKH) ACCORDING TO MINISTER OF SOCIAL AFFAIRS REGULATION NO. 1/2018 FROM THE PERSPECTIVE OF SIYASAH TANFIDZIYAH: PERAN APARATUR DESA DALAM MENENTUKAN PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN SESUAI PERMENSOS NO. 1/2018 PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH

Santoso, Rudi
Kornia, Ance
Indra, Ghandi Liyorba
Zaharah, Rita

Journal of Constitutional Law Society (JCLS)
Vol. 3 No. 2 (2024): September

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan pemerintah berupa bantuan sosial bersyarat yang diperuntukan kepada keluarga miskin sebagai penerima manfaat PKH. Penerima manfaat PKH adalah masyarakat miskin dengan kriteria seperti ibu hamil/menyusui, keluarga miskin yang memiliki anak berusia 0 sampai 5 tahun 11 bulan, memiliki anak dalam masa belajar (SD sampai SMA sederajat), lansia serta penyandang disabilitas berat. Terbentuknya PKH merupakan upaya dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan. Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan khususnya desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang, merupakan salah satu desa yang telah mengimplementasikan PKH sejak tahun 2014. Namun, bantuan PKH ini banyak menimbulkan berbagai macam kesenjangan sosial dalam masyarakat akibat bantuan PKH yang dirasa kurang tepat sasaran dan tidak merata sampai dengan dugaan adanya campur tangan aparatur desa dengan kepentingan pribadi sehingga banyaknya penerima manfaat PKH dari kalangan masyarakat yang dirasa kurang tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah masyarakat di Desa Bandar Agung adalah masyarakat yang memang layak mendapatkan bantuan tersebut sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 serta untuk mengetahui bagaimana peran dari Aparatur Desa dalam menentukan batasan-batasan penerima PKH di Desa Bandar Agung di tinjau dari Siyasah Tanfidziyyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field-research), dan bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Peran Aparatur Desa dan Pengimplementasian Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Bandar Agung masih kurang sesuai. Hal tersebut dikarenakan adanya kesenjangan sosial yang terjadi dikalangan masyarakat karena penentuan penerima manfaat PKH yang kurang tepat sasaran, disebabkan kurangnya koordinasi panitia PKH dengan aparatur desa yang kurang baik sehingga data yang didapat bukanlah data yang sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.