<![CDATA[The large proportion of forest area in Banyuwangi Regency, which reaches 30%, has triggered many conflicts over land control by the community. This conflict has been going on for 20 years without resolution. The Ministry of Environment and Forestry reorganized forest area boundaries in 2023 through the Land Tenure Settlement in Forest Area Management (PPTPKH) program, and removed 725.81 hectares from forest area status through Decree No. 1004/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2023 (Blue Decree). The momentum for the availability of land for agrarian reform objects from the release of forest areas is the starting point for land redistribution in agrarian reform, providing legal certainty to the community. The first quarter of 2024 saw the electronic issuance and submission of 10,323 land certificates. This research uses descriptive qualitative methods. The triangulation method was carried out to ensure the validity of the data and information obtained. This research revealed that the Agrarian Reform Task Force members actively participate in the largest land redistribution strategy in Indonesia. The acceleration of agrarian reform in Banyuwangi Regency serves as a valuable lesson for the completion of land redistribution in Indonesia. Besarnya proporsi luas kawasan hutan di Kabupaten Banyuwangi yang mencapai 30%, memicu banyak konflik penguasaan tanah oleh masyarakat. Konflik ini telah berlangsung selama 20 tahun tanpa penyelesaian. Pada 2023, melalui program Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, batas kawasan hutan ditata ulang, dan 725,81 hektar dikeluarkan dari status kawasan hutan melalui SK No. 1004/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2023 (SK Biru). Momentum ketersediaan tanah objek reforma agraria dari pelepasan Kawasan hutan ini menjadi titik awal redistribusi tanah dalam reforma agraria, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Sebanyak 10.323 sertifikat tanah diterbitkan dan diserahkan secara elektronik pada kuartal pertama tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode triangulasi dilakukan untuk menjamin validitas data dan informasi yang diperoleh. Penelitian ini menemukan bahwa strategi percepatan redistribusi tanah yang disebut sebagai yang terbesar di Indonesia ini melibatkan peran aktif dari pemangku kepentingan yang tergabung dalam Gugus Tugas Reforma Agraria. Berpijak dari percepatan Reforma Agraria yang dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi, strategi kolaboratif ini layak menjadi pembelajaran yang baik (lesson learned) untuk penyelesaian redistribusi tanah di Indonesia.]]>
Copyrights © 2025
