Penguatan Good Governance melalui Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Administrasi Negara

Zarma Hanifah
Aldri Frinaldi
Roberia

Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu
Vol. 2 No. 12 (2024): GJMI - DESEMBER

Good governance telah menjadi isu penting dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, terutama dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, legalitas, dan partisipasi publik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam konteks Hukum Administrasi Negara (HAN), mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis, penelitian ini mengungkap bahwa meskipun kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah ada, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan seperti lemahnya pengawasan, intervensi politik, rendahnya kapasitas birokrasi, dan kurangnya partisipasi publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip HAN secara konsisten dapat memperkuat good governance, namun memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas. Rekomendasi meliputi penguatan pengawasan internal dan eksternal, pengembangan infrastruktur digital, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka dalam pengambilan keputusan publik.