Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.36
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Jurnal Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi
Roberia
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Penguatan Good Governance melalui Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Administrasi Negara Zarma Hanifah; Aldri Frinaldi; Roberia
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 12 (2024): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i12.644

Abstract

Good governance telah menjadi isu penting dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, terutama dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, legalitas, dan partisipasi publik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam konteks Hukum Administrasi Negara (HAN), mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis, penelitian ini mengungkap bahwa meskipun kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah ada, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan seperti lemahnya pengawasan, intervensi politik, rendahnya kapasitas birokrasi, dan kurangnya partisipasi publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip HAN secara konsisten dapat memperkuat good governance, namun memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas. Rekomendasi meliputi penguatan pengawasan internal dan eksternal, pengembangan infrastruktur digital, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka dalam pengambilan keputusan publik.
Penerapan Prinsip Legalitas Dalam Kebijakan Administrasi Publik Rhaysya Admmi Habibani; Aldri Frinaldi; Roberia
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 12 (2024): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i12.751

Abstract

Penerapan prinsip legalitas dalam kebijakan administrasi publik memiliki peran penting untuk menjamin bahwa setiap tindakan administrasi dan kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip legalitas tidak hanya berfungsi sebagai batasan kekuasaan, tetapi juga sebagai panduan dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Artikel ini membahas konsep asas legalitas dalam hukum administrasi negara, tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, serta solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan administrasi publik. Beberapa tantangan yang diidentifikasi meliputi tumpang tindih regulasi, kapasitas birokrasi yang terbatas, pengawasan yang lemah, serta pengaruh politik dalam pengambilan kebijakan. Artikel ini juga menyoroti pentingnya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur negara, dan peran lembaga pengawas sebagai langkah strategis untuk mendukung penerapan prinsip legalitas yang lebih optimal. Dengan demikian, diharapkan prinsip legalitas dapat berfungsi sebagai fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Prinsip-Prinsip Hukum Administrasi Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam ( Air Bersih ) Julianti; Andri Frinaldi; Roberia
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 12 (2024): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i12.939

Abstract

Artikel ini membahas prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya air bersih. Hukum Administrasi Negara berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Prinsip legalitas menekankan bahwa semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga mencegah penyalahgunaan wewenang. Selain itu, prinsip keterbukaan dan partisipasi publik sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan air bersih. Prinsip proporsionalitas juga menjadi kunci, di mana tindakan pemerintah harus seimbang dengan tujuan yang ingin dicapai, seperti menjaga kualitas dan kuantitas air bersih. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan secara adil, transparan, dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Hukum Administrasi Negara Sebagai Instrumen Pengawasan Dan Peningkatan Kinerja Pemerintah Muhammad Afdhal Arrazak; Aldri Frinaldi; Roberia
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 12 (2024): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i12.1158

Abstract

Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan tentang bagaimana hukum administrasi negara sebagai instrumen pengawasan dan peningkatan kinerja pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adakah studi kepustakaan atau library research, dengan pengumpulan data berasal dari telaah berbagai sumber tertulis berupa buu, artikel dan dokumen ilmiah lainnya. Hasil penelitian didapatkan bahwa hukum administrasi negara sebagai instrumen pengawasan berperan dalam mengawasi segala tindakan penyelenggara negara agar tidak menyimpang dan tidak keluar dari batas-batas hukum yang berlaku. Selanjutnya hukum administrasi negara sebagai instrumen peningkatan kinerja pemerintah berfungsi memberikan kerangka atau landasan hukum yang menjadi pedoman dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien.
Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Pelayanan Publik Di Era Digitalisasi Teddy Pratama; Aldri Frinaldi; Roberia
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 12 (2024): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i12.1187

Abstract

Pegawai negeri sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat menjadi pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pada berbagai organisasi yang ada, struktur dan tujuan yang dikembangkan dalam organisasi sama dengan yang ada sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pegawai negeri sipil di bidang pelayanan publik dalam menjalankan tugasnya di era digitalisasi saat ini. Penelitian ini mengambil studi kasus pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam khususnya bagi PNS yang ada. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap PNS diharapkan dapat memberikan kemampuan bagi PNS untuk menaati kewajibannya dan terhindar dari larangan-larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga hasil yang diharapkan bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga kinerja PNS di pemerintahan.
Peranan AAUPB (Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik) Dalam Terwujudnya Good Governance Ira Shanty Dalimunthe; Aldri Frinaldi; Roberia
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 12 (2024): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i12.1192

Abstract

Artikel ini membahas peranan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam mewujudkan konsep Good Governance di Indonesia. Dalam konteks pemerintahan yang semakin kompleks, penerapan AAUPB menjadi sangat penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Melalui analisis berbagai sumber dan data, artikel ini menunjukkan bahwa penerapan AAUPB tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik tetapi juga berfungsi sebagai alat pencegahan korupsi. Dengan menggunakan contoh kasus dari berbagai daerah di Indonesia, artikel ini menggarisbawahi tantangan yang dihadapi dalam implementasi AAUPB serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitasnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum mengenai pentingnya AAUPB dalam menciptakan pemerintahan yang baik.
Kontribusi Hukum Administrasi Negara Dan Prinsip Good Governance Dalam Mendukung Reformasi Birokrasi Yang Berkelanjutan May Sendika; Aldri Frinaldi; Roberia
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 12 (2024): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i12.1195

Abstract

Reformasi birokrasi menjadi aspek penting dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi terutama di era modern dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kontribusi hukum administrasi negara dan prinsip good governance dalam mendukung reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya hukum administrasi negara berkontribusi sebagai landasan hukum dalam mendukung reformasi birokrasi, sebagai instrumen penyelesaian sengekta administratif dalam mendukung reformasi birokrasi serta sebagai intrumen pengawasan. Selanjutnya prinsip good governance berkontribusi mejadi kerangka kerja dalam mendukung reformasi birokrasi. Sinergi antara hukum administrasi negara dan prinsip good governance dapat menjadi pondasi kuat dalam mendukung keberhasilan reformasi birokrasi yang berkelanjutan.
Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Syabran Jabar; Aldri Frinaldi; Roberia
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 12 (2024): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i12.1196

Abstract

Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks hukum administrasi negara, kedua prinsip ini memainkan peran krusial dalam menjamin bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah sesuai dengan aturan hukum, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam hukum administrasi negara di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis, mengkaji regulasi, doktrin hukum, dan praktik administrasi di berbagai lembaga pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi terkait akuntabilitas dan transparansi telah cukup memadai, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman hukum di kalangan aparatur negara dan budaya birokrasi yang kurang mendukung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas hukum dan perubahan budaya birokrasi untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
The Dynamics of the Relationship Between Government and Citizens from the Perspective of Administrative Court Decisions: Dinamika Hubungan antara Pemerintah dan Warga Negara dalam Perspektif Keputusan Tata Usaha Negara Putra Tri Rezeki, Angga; Aldri Frinaldi; Roberia
Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Vol 9 No 6 (2025): SANTHET: (JURNAL SEJARAH, PENDIDIKAN DAN HUMANIORA)
Publisher : Proram studi pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/santhet.v9i6.5687

Abstract

The relationship between the government and citizens within the realm of administrative law often encounters tensions, particularly when State Administrative Decisions (Keputusan Tata Usaha Negara/KTUN) fail to embody principles of justice and the protection of rights. This study aims to explore the dynamics of this relationship by analyzing academic literature related to KTUN. The research employs a systematic literature review combined with a bibliometric approach using 176 journal articles sourced from Google Scholar. Overlay visualization analysis was conducted through VOSviewer software to identify thematic trends and keyword co-occurrence. The results reveal that terms such as e-government, authority, and state administrative decision dominate recent academic discourse, indicating the growing relevance of digital governance and administrative accountability. The study finds that the effectiveness of KTUN is closely linked to its legal validity, institutional accountability, and the extent of public participation in administrative processes. This research highlights a critical gap in how KTUN is formulated and implemented in practice, suggesting that existing administrative legal frameworks may lack responsiveness to evolving societal needs. The novelty of this study lies in its bibliometric-based mapping of current academic perspectives on KTUN, which provides a clearer understanding of emerging patterns and theoretical directions in the field. The study recommends strengthening adaptive legal frameworks in state administration that are more participatory and responsive to societal transformations, thereby improving the quality of public decisions and governance outcomes in Indonesia.
INOVASI PELAYANAN PUBLIK DIGITAL SIPP: ANALISIS PROSES, MAKNA, DAN KEBERLANJUTAN DALAM KERANGKA E-GOVERNANCE KABUPATEN PASAMAN BARAT Sari Lubis, Finan; Aldri Frinaldi; Roberia
Jurnal Manajemen, Ekonomi dan Akutansi (JUMEA) Vol. 3 No. 2 (2026): Januari INPROGRESS
Publisher : Merwin Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69820/jumea.v3i2.438

Abstract

Digital transformation in public services is increasingly pressing to improve government efficiency and accountability  (Yusifov  &  Gurbanov,  2024).  This study aims to examine how the digital public service innovation  SiPP  (Training and  Unemployment  Data  Information  System)  in  West  Pasaman  Regency functions in three dimensions:  Process,  Meaning,  and  Sustainability.  Using a qualitative case study design,  data were collected through a triangulation of methods:  in-depth interviews with  Department employees and  Village/Jorong  Wali operators,  direct observation of operational processes,  and analysis of official documentation  (SOPs and system logs).  Key findings indicate that  SiPP is able to reduce data search and compilation time from a full day to  less than  10  minutes and achieves  a  very  high  level  of  user  acceptance  (93.3%  of  respondents  reported  no  problems),  indicating  that  the  system  is  accepted  and  functional  in  daily  bureaucratic  practice.  On  the  sustainability  front,  although  the  system  supports  real-time  data  updates,  internal  regulations  that  mandate  data  updates  only  semiannually  create  an  implementation  gap.  Theoretically,  this  study  extends  the  digital  public  services  literature  by  demonstrating  that  institutional  constraints  can  limit  the  full  potential  of  technology,  not  just  technical  factors  or  user  resistance  (Alshallaqi,  2024).  Practically,  these  results  emphasize  the  importance  of  synchronizing  data  update  frequency  with  system  capabilities  and  cross-sector  needs  so  that  SiPP  can  support  more  responsive  social  and  employment  interventions.
Co-Authors Aldri Frinaldi Andri Frinaldi Ira Shanty Dalimunthe Julianti May Sendika Muhammad Afdhal Arrazak Putra Tri Rezeki, Angga Rhaysya Admmi Habibani Sari Lubis, Finan Syabran Jabar Teddy Pratama Zarma Hanifah