<![CDATA[Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan harapan peneliti dapat mempelajari dan menjelaskan masalah etika yang dihadapi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya mewujudkan tata kelola yang baik. Etika administrasi merupakan peran penting dalam menjalankan sebuah kebijakan publik baik pelayanan publik maupun tugas wewenang dari Aparatur Sipil Negara. Salah satu masalah dalam administrasi publik yang belum teratasi adalah adanya penyimpangan etika, yang menyebabkan masyarakat meragukan kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas. Menghadapi situasi ini, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi sangat penting. Keluhan masyarakat mengenai berbagai masalah dalam pelayanan publik, seperti praktik pungutan liar (pungli) dan ketidakmerataan layanan, menunjukkan bahwa upaya mencapai good governance masih jauh dari optimal serta terhadap kualitas pelayan publik. Pelanggaran etika pemerintahan tidak hanya terjadi di tingkat pemerintah pusat, tetapi juga merambah ke tingkat pemerintahan daerah, termasuk di tingkat desa. Sejak diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat adanya peningkatan yang signifikan dalam kasus korupsi di desa-desa. Pada tahun 2020, tercatat 129 kasus dengan 172 tersangka.]]>
Copyrights © 2025
