<![CDATA[Masih banyak persoalan hukum yang terjadi di Timika Papua, sehingga perlu ada perhatian khusus untuk dilakukan upaya penegakan hukum dan penyelesaian yang bersifat pernanen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelayanan penegakan hukum adat oleh Korps Brimob bagi masyarakat Timika Papua dan untuk mengetahui dan menganalisis tentang kendala yang dihadapi Korps Brimob dalam pelayanan penegakan hukum adat pada masyarakat Timika Papua. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Hasil penelitian menunjukkan Optimalisasi pelayanan penegakan hukum adat di Timika memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap budaya dan konteks lokal. Dengan pendidikan yang baik, dukungan sumber daya, dan kerjasama yang harmonis antara hukum adat dan hukum nasional, penegakan hukum adat dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkeadilan. Menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap kearifan lokal dan kebutuhan untuk penyesuaian dengan hukum yang lebih luas adalah kunci untuk keberhasilan dalam hal ini. Korps Brimob menghadapi berbagai kendala dalam pelayanan penegakan hukum di Timika, Papua, yang melibatkan tantangan geografis, sosial, logistik, dan koordinasi. Untuk meningkatkan efektivitas dan keamanan dalam melaksanakan tugas mereka, penting untuk mengatasi kendala-kendala ini dengan strategi yang tepat dan terencana, serta memastikan adanya dukungan yang memadai dari semua pihak terkait.]]>
Copyrights © 2025
