<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam rangka pengelolaan sampah secara optimal di wilayah Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan hambatan penanganan sampah di wilayah Kabupaten Bogor. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ditambah dengan buku-buku, jurnal, makalah, serta pendapat para ahli hukum serta wawancara dengan pejabat yang berwenang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. Dalam pelaksanaan optimalisasi penanganan sampah di wilayah kabupaten bogor dilandaskan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurangan dan penanganan sampah, terbatasnya anggaran dalam mengakomodir pengelolaan sampah, terbatasnya tempat penampungan sementara (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah, kurangnya armada (truk) dan tenaga kerja dalam pengangkutan sampah serta kurang tegasnya pemberian sanksi administratif kepada para pelaku pelanggaran dalam pengelolaan sampah, Maka perlu bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk memperhatikan permasalahan tersebut guna memenuhi hak-hak masyarakat sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1).]]>
Copyrights © 2025
