<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi kreditur yang menjadi korban tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia oleh debitur. Dalam praktiknya, debitur seringkali mengalihkan atau menggadaikan objek jaminan fidusia tanpa izin kreditur, yang berpotensi merugikan pihak kreditur. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tindak pidana penggelapan objek fidusia dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan analisis terhadap Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan perlindungan melalui pendaftaran jaminan dan sertifikat fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, terutama ketika debitur melakukan penggelapan. Perlindungan hukum bagi kreditur dapat dilakukan melalui upaya hukum pidana berdasarkan ketentuan dalam UU Jaminan Fidusia dan KUHP. Penelitian ini menyarankan perlunya pengawasan yang lebih ketat dari pihak kreditur dan peningkatan pemahaman masyarakat terkait hak dan kewajiban dalam perjanjian fidusia]]>
Copyrights © 2025
