Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.459
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Journal of Innovation Research and Knowledge Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Media Bina Ilmiah Journal of International Multidisciplinary Research Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora International Journal of Law and Society Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin
Dudik Djaja Sidarta
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Analisis Putusan Nomor 394/Pdt.G/2021 Pn Smg Hukum Terhadap Tidak Terpenuhinya Prestasi Dalam Kontrak Perusahaan Dalam Bidang Jasa Konstruksi Baja Nabila Sahara Cahyaningsurya; Siti Marwiyah; Nur Handayati; Dudik Djaja Sidarta; Hartoyo Hartoyo
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.781

Abstract

This study aims to analyze the settlement of defaults in steel construction services projects between PT Indotrans Construction, PT Bima Agung, and PT Duta Mas, which are discussed in Decision Number 394/Pdt.G/2021 PN Smg. The research method used is a normative legal research method with statutory, case conceptual, and qualitative analysis approaches. The results of the study show that Decision Number 394/Pdt.G/2021 PN Smg is in accordance with the principles of contract law. The legal consequences experienced by PT Bima Agung and PT Duta Mas Indah as the defendants who were declared in default by the panel of judges were required to pay for the losses suffered by the plaintiffs.
Legal Responsibility for Type C Mining Activities : a Study in Gondang District, Mojokerto, Indonesia Mustiko Romadhoni Putro Widodo; Dudik Djaja Sidarta; Subekti Subekti
Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan Vol. 1 No. 3 (2024): Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/desentralisasi.v1i3.341

Abstract

mining activities are an important sector in the extractive industry which has the potential to make a significant economic contribution. However, in Gondang sub-district, Mojokerto Regency, East Java, C excavation mining activities also face challenges in terms of legal accountability. This research aims to analyze legal aspects related to the accountability of C excavation mining business actors in the area. The research methods used are literature studies and interviews with related parties, such as local government, business actors and the community. The research results show that there are a number of legal problems related to licensing, implementation of activities, and environmental impacts. Business actors often ignore legal obligations related to business permits, environmental protection and corporate social responsibility. The monitoring and law enforcement system at the local level also still experiences obstacles which result in a lack of effective sanctions for violations. Recommendations from this research include increasing coordination between relevant parties, implementing stricter environmental audits, and stricter law enforcement to ensure compliance with applicable regulations. With these steps, it is hoped that excavation C mining activities in Gondang District can take place sustainably and provide optimal benefits without harming the environment and society.
Tindak Pidana Penggelapan Objek Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Oleh Debitur Devi Astriya Siahaan; Dudik Djaja Sidarta
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Januari)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i1.94

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi kreditur yang menjadi korban tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia oleh debitur. Dalam praktiknya, debitur seringkali mengalihkan atau menggadaikan objek jaminan fidusia tanpa izin kreditur, yang berpotensi merugikan pihak kreditur. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tindak pidana penggelapan objek fidusia dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan analisis terhadap Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan perlindungan melalui pendaftaran jaminan dan sertifikat fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, terutama ketika debitur melakukan penggelapan. Perlindungan hukum bagi kreditur dapat dilakukan melalui upaya hukum pidana berdasarkan ketentuan dalam UU Jaminan Fidusia dan KUHP. Penelitian ini menyarankan perlunya pengawasan yang lebih ketat dari pihak kreditur dan peningkatan pemahaman masyarakat terkait hak dan kewajiban dalam perjanjian fidusia
Kajian Yuridis Terhadap Pemulihan Hak Politik Mantan Narapidana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU/VII/2009 dalam Perlindungan Konstitusi Hak Asasi Manusia Suyitno Suyitno; Dudik Djaja Sidarta; Renda Aranggraeni
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2025): Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v2i1.1345

Abstract

This study aims to examine the legal aspects of the restoration of political rights of former convicts in the Constitutional Court Decision Number 4/PUU/VII/2009, with a focus on the protection of human rights in the constitution. The decision is important in the context of changes in the law governing political rights for former convicts in Indonesia, which were previously limited by the existing legal system. In this decision, the Constitutional Court ruled that restrictions on political rights for former convicts were not in line with the principles of human rights guaranteed in the 1945 Constitution. This study uses a normative approach by analyzing laws and regulations, Constitutional Court decisions, and legal doctrines related to human rights and political rights. The results of the study indicate that the restoration of political rights for former convicts is an important step in ensuring the protection of human rights, as well as creating a more rehabilitative and inclusive criminal justice system. In addition, the decision also has important implications for efforts to improve the legal system in Indonesia, which should pay more attention to the rehabilitation of convicts and the restoration of their social status after serving their sentence.
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PELANGGARAN UPAH MINIMUM YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN Sumardi, Sumardi; Subekti, Subekti; Ernu Widodo; Yoyok Ucuk Suyono; Dudik Djaja Sidarta
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 11: April 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelesaian sengketa pelanggaran upah minimum yang dilakukan oleh perusahaan merupakan salah satu isu penting dalam hubungan industrial yang sering kali dihadapi oleh pekerja dan pengusaha. Pelanggaran terhadap ketentuan upah minimum dapat mengakibatkan kerugian bagi pekerja serta menurunkan hubungan harmonis antara pekerja dan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah penyelesaian sengketa dalam pelanggaran upah minimum, mulai dari penyelesaian secara bipartit, mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja, perundingan tripartit di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), hingga langkah hukum lebih lanjut melalui banding atau kasasi. Selain itu, artikel ini juga akan menjelaskan sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan upah minimum, serta hak pekerja untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai prosedur penyelesaian sengketa ini, diharapkan dapat tercipta solusi yang adil bagi kedua belah pihak dalam menjaga kesejahteraan pekerja dan iklim usaha yang kondusif.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBAYARAN UPAH DIBAWAH MINIMUM Ireine Firsty Rahayu; Ernu Widodo; Subekti, Subekti; Y Ucuk Suyono; Dudik Djaja Sidarta
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 11: April 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum pidana terhadap pembayaran upah di bawah minimum merupakan aspek penting dalam perlindungan hak-hak pekerja serta mewujudkan keadilan sosial dalam dunia ketenagakerjaan. Pembayaran upah yang tidak sesuai dengan ketentuan upah minimum yang berlaku dapat merugikan pekerja, menyebabkan ketimpangan ekonomi, dan menciptakan hubungan industrial yang tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran pembayaran upah di bawah minimum, serta untuk menggali mekanisme hukum yang ada dalam menanggulangi pelanggaran tersebut. Fokus penelitian ini adalah pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewajiban perusahaan untuk membayar upah sesuai ketentuan, serta sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih lanjut mengenai pentingnya penegakan hukum pidana dalam menciptakan keadilan dan perlindungan bagi pekerja.
KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN BEGAL YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DI KOTA SORONG Gloria Viona Pattikawa; Yoyok Ucok Suyono; Dudik Djaja Sidarta; Subekti, Subekti; Ernu Widodo
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 11: April 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aksi kejahatan begal di Kota Sorong semakin meresahkan masyarakat. Menurut indeks kejahatan dunia, mencatat di tahun 2023 Indonesia berada pada peringkat 20 negara yang mempunyai potensi kejahatan sangat tinggi. Terkhusus di Kota Sorong, gaya hidup masyarakat yang semakin beragam akibat pengaruh globalisasi juga turut mempengaruhi semakin banyaknya begal yang ada di Kota Sorong. Dalam hukum di Indonesia sendiri pada dasarnya aksi pembegalan tidak diatur khusus, akan tetapi dapat dilihat dari unsur-unsurnya bahwa tindak pidana ini dapat disamakan dengan tindakan kejahatan Pencurian dengan Kekerasan di dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP. Hukum Pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan Masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di Kota Sorong, untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan aparat hukum untuk menanggulangi terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di Kota Sorong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini bahwa faktor yang mempengaruhi kejahatan begal adalah faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, lemahnya penegakan hukum dan juga tak lepas dari kelalaian para korban pencurian. Upaya yang harus dilakukan dalam menanggulanginya adalah upaya preventif dan upaya represif.
RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN Andrianto, Andrianto; Wahyu Prawesthi; Nur Handayati; Dudik Djaja Sidarta
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 2: Juli 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan restorative justice terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan, dengan pendekatan hukum dan kemanusiaan yang menekankan pada kepentingan terbaik bagi anak. Sistem peradilan pidana konvensional sering kali menitikberatkan pada pemidanaan, namun kurang memperhatikan faktor penyebab kenakalan anak serta kebutuhan rehabilitatif bagi pelaku yang masih di bawah umur. Pendekatan restorative justice memberikan alternatif penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai pemulihan. Dalam konteks hukum Indonesia, penerapan restorative justice terhadap anak pelaku kejahatan didasarkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mengatur mekanisme diversi sebagai upaya penyelesaian di luar pengadilan untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016) juga menegaskan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang merugikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan restorative justice membutuhkan dukungan dari aparat penegak hukum, partisipasi aktif keluarga dan masyarakat, serta penguatan regulasi dan pemahaman hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan restorative justice lebih tepat dalam menangani perkara anak, termasuk dalam kasus penganiayaan, karena sejalan dengan prinsip perlindungan dan pembinaan anak.
AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA VANDALISME Bachtiar Rois Rido; Dudik Djaja Sidarta; Nur Handayati; Wahyu Prawesthi
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 2: Juli 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang dihadapi oleh pelaku tindak pidana vandalisme. Vandalisme merupakan perbuatan yang merusak atau mencoret fasilitas umum atau milik orang lain, yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan terkait tindak pidana vandalisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku vandalisme dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara, denda, atau kombinasi keduanya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan pelengkap lainnya. Penelitian ini juga menemukan kendala dalam penegakan hukum, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan efektivitas sanksi yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan edukasi hukum menjadi langkah penting untuk mencegah tindak pidana vandalisme dan memberikan efek jera kepada pelaku.
KNALPOT BROONG (MODIFIKASI) KENDARAAN SEPEDA MOTOR BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Joko Sulistyo; Nur Handayati; Wahyu Prawesthi; Subekti, Subekti; Dudik Djaja Sidarta
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 2: Juli 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggunaan knalpot broong (modifikasi) pada kendaraan sepeda motor menjadi salah satu isu penting dalam dunia transportasi, terutama terkait dengan keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan di jalan raya. Knalpot broong sering kali dimodifikasi untuk meningkatkan suara bising yang dapat mengganggu ketenangan masyarakat, bahkan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya. Dalam konteks hukum, penggunaan knalpot modifikasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pada Pasal 285 Ayat 1, yang mengatur tentang penggunaan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi standar teknis dan/atau lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum terhadap penggunaan knalpot brong pada sepeda motor, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 285 Ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan knalpot broong bertentangan dengan regulasi yang ada dan dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi semua pengguna jalan.
Co-Authors Andrianto Andrianto Bachrul Amiq Bachtiar Rois Rido Bambang Irawan Devi Astriya Siahaan Ernu Widodo Gloria Viona Pattikawa Hartoyo Hartoyo Irawan Soerodjo Ireine Firsty Rahayu Joko Sulistyo M. Yustino Aribawa Moch Rafi Khadafi Mohammad Setyo Puji Raharjo Mustiko Romadhoni Putro Widodo Nabila Sahara Cahyaningsurya Neni Anggraeni Nur Handayati Renda Anggraeni Renda Aranggraeni Rendra Hermansyah Rinadini Hendrasworo Samsul Hadi Siti Marwiyah Siti Marwiyah Subekti Subekti Subekti Subekti Subekti Sugeng Hariadi Sumardi . Suyitno Suyitno Syahrul Borman Wahyu Prawesthi Y Ucuk Suyono Yevy Yanawati Yevy Yoyok Ucok Suyono Yoyok Ucuk Suyono