<![CDATA[Tindak pidana penganiayaan, terutama yang berujung pada kematian, merupakan isu serius daIam sistem hukum Indonesia yang memerlukan perhatian mendalam. PeneIitian ini mengkaji regulasi hukum mengenai penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dan perlindungan hukum bagi korban serta keluarganya. Dalam konteks ini, penganiayaan tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga menimbulkan efek psikologis yang signifikan, seperti trauma dan beban finansial. Pengaturan hukum mengenai penganiayaan berat diatur daIam Buku Kedua Bab XX PasaI 351 hingga PasaI 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan berbagai pasal yang mengatur sanksi berdasarkan unsur kesengajaan, kekerasan, dan akibat kematian. Selain itu, hak-hak korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang PerIindungan Saksi dan Korban, yang menjamin perIindungan fisik, psikis, kompensasi, serta pendampingan hukum. Lembaga PerIindungan Saksi dan Korban (LPSK) berperan penting daIam menyediakan perIindungan serta bantuan kepada saksi dan korban selama prosedur hukum berlangsung. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, LPSK berupaya menciptakan sistem peradilan yang adil dan berpihak pada korban. Penelitian ini menekankan pentingnya sistem hukum yang ideal tidak hanya menjatuhkan hukuman kepada peIaku, tetapi juga berupaya melindungi dan memulihkan hak-hak korban untuk mencapai keadilan yang lebih menyeluruh.]]>
Copyrights © 2025
