<![CDATA[Reformasi birokrasi nasional Indonesia dimulai sejak tahun 2010 dengan tujuan menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan efektif. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diterapkan untuk memastikan efektivitas dan keandalan pelaporan keuangan serta ketaatan terhadap peraturan. Namun, masih terdapat kelemahan dalam efektivitas SPIP di daerah, termasuk peran APIP sebagai fasilitator SPIP. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana proses SPIP dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kalimantan Timur, khususnya melalui Audit Berbasis Risiko (ARB).Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan wawancara, studi literatur, dan analisis data primer dan sekunder untuk mengevaluasi pengendalian internal dan implementasi ARB di APIP Kalimantan Timur. Ditemukan bahwa APIP di Kalimantan Timur telah menerapkan beberapa aspek SPIP, namun masih terdapat kekurangan dalam pemantauan dan evaluasi, serta kebutuhan peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun telah ada upaya dalam menerapkan SPIP, masih diperlukan perbaikan dan peningkatan dalam aspek pemantauan, evaluasi, dan sumber daya untuk mencapai efektivitas SPIP yang optimal di Kalimantan Timur.]]>
Copyrights © 2024
