Peran Pemerintah Kabupaten Jember dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Air pada Masyarakat (Ditinjau dari Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang SDA)

Nabillah, Tahsya
Pawestri, Aris

Indonesian Journal of Law and Justice
Vol. 2 No. 3 (2025): March

Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air yang membahas tugas dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyediakan layanan air di Daerahnya, menjadi perintah dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan amanat tersebut. Tetapi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pandalungan tidak mencanangkan perintah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, Peraturan Daerah tersebut secara luas membahas mengenai struktur organisasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pandalungan serta tata kerja dari struktur organisasi Perumdam. Berkaca terhadap Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jember tidak menjelaskan secara sempurna perintah dalam UU SDA. Mengakibatkan masyarakat tidak memiliki payung hukum yang jelas untuk menuntut hak mereka atas layanan air bersih yang belum optimal. Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis Pemerintah Kabupaten Jember dalam menjalankan Penyediaan Air ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Kajian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan jenis penelitian yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember belum melaksanakan penyediaan air secara optimal kepada masyarakat Jember. Dibuktikan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pandalungan yang belum terakomodir secara sempurna pengaturannya sesuai dengan amanat Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.