Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Legalita Indonesian Journal of Law and Justice
Nabillah, Tahsya
Unknown Affiliation
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Peran Pemerintah Kabupaten Jember dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Air pada Masyarakat (Ditinjau dari Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang SDA) Nabillah, Tahsya; Pawestri, Aris
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 3 (2025): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i3.3769

Abstract

Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air yang membahas tugas dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyediakan layanan air di Daerahnya, menjadi perintah dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan amanat tersebut. Tetapi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pandalungan tidak mencanangkan perintah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, Peraturan Daerah tersebut secara luas membahas mengenai struktur organisasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pandalungan serta tata kerja dari struktur organisasi Perumdam. Berkaca terhadap Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jember tidak menjelaskan secara sempurna perintah dalam UU SDA. Mengakibatkan masyarakat tidak memiliki payung hukum yang jelas untuk menuntut hak mereka atas layanan air bersih yang belum optimal. Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis Pemerintah Kabupaten Jember dalam menjalankan Penyediaan Air ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Kajian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan jenis penelitian yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember belum melaksanakan penyediaan air secara optimal kepada masyarakat Jember. Dibuktikan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pandalungan yang belum terakomodir secara sempurna pengaturannya sesuai dengan amanat Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.
Hakikat Keilmuan Hukum Sistem Civil Law dalam Perspektif Teori Hukum Murni Nabillah, Tahsya; Prasetiyo, Rio Wibowo Agung; Ohoiwutun, Y.A Triana; Rato, Dominikus
Legalita Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47637/legalita.v7i2.2003

Abstract

In the development of modern legal science, understanding the essence of legal science has become increasingly important in explaining the position of law as an autonomous discipline amid social, moral, and political influences. This study aims to examine the essence of legal science based on Hans Kelsen's pure theory of law and its relevance to the development of legal science in civil law and common law systems. The research method used is normative jurisprudence with three approaches, namely the legislative approach to examine the hierarchy of norms in the legal system, the conceptual approach to examine the Grundnorm and Stufenbau des Recht theories, and the comparative approach to compare the application of these theories in the two legal traditions. The results of the study show that Kelsen's concept of the hierarchy of norms is in line with the codification system in civil law, because each norm derives its validity from a higher norm, culminating in the basic norm. Meanwhile, in common law, Kelsen's thinking remains relevant because judicial decisions can be understood as legal norms that are valid and binding within the hierarchy of norms. Thus, Hans Kelsen's Pure Theory of Law provides a universal conceptual foundation for the development of legal science as a rational, systematic, and autonomous discipline.
Co-Authors Dominikus Rato Ohoiwutun, Y.A Triana Pawestri, Aris Prasetiyo, Rio Wibowo Agung