<![CDATA[Di Indonesia, administrasi kontrak memiliki peran penting dalam mengelola risiko hukum pada proyek konstruksi yang sering menghadapi berbagai tantangan hukum akibat kompleksitas proyek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran administrasi kontrak dalam mitigasi risiko hukum melalui studi literatur dan analisis dokumen, tanpa melibatkan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama: (1) penyusunan kontrak konstruksi sering kali kurang optimal, ditandai dengan ambiguitas bahasa hukum dan klausul yang tidak mencakup perubahan lapangan; (2) terdapat ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban pihak-pihak dalam kontrak, dengan posisi dominan pemilik proyek yang berpotensi merugikan kontraktor; (3) pengelolaan kontrak yang berkelanjutan melalui pencatatan, dokumentasi perubahan pekerjaan, dan pemanfaatan teknologi berkontribusi signifikan dalam memitigasi risiko hukum. Temuan ini menekankan pentingnya penerapan standar kontrak berbasis internasional, seperti FIDIC Red Book, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta adopsi teknologi manajemen kontrak. Dengan langkah-langkah ini, risiko hukum pada proyek konstruksi dapat dikelola secara efektif, mendukung keberhasilan proyek, dan mengurangi potensi sengketa di masa depan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pelaku industri dan pembuat kebijakan dalam memperbaiki tata kelola proyek konstruksi nasional.]]>
Copyrights © 2025
