<![CDATA[Praktik perkawinan endogami di Desa Tenganan Pegringsingan dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM) dengan perkawinan endogamy yang mengharuskan individu untuk menikah dalam kelompok etnis atau suku yang sama, sering kali dianggap melanggar hak individu untuk memilih pasangan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Meskipun praktik ini berfungsi untuk melestarikan identitas budaya dan kohesi sosial dalam komunitas, ia juga menciptakan tekanan sosial yang dapat membatasi kebebasan individu. Dengan mengeksplorasi dilema antara hak-hak kolektif masyarakat adat untuk mempertahankan tradisi dan hak-hak individu untuk memilih pasangan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang interaksi antara tradisi dan hak individu, serta pentingnya penerapan prinsip-prinsip HAM dalam konteks budaya yang beragam. Metode penelitian mengunakan pendekatan doctrinal pada aturan-aturan (norma), semua argumen yang dibangun berdasarkan aturan hukum yang ada, seperti undang-undang, nilai-nilai hukum, dan prinsip-prinsip dasar hukum yang seimbang. Melalui analisis yang mendalam, ditemukan bahwa praktik perkawinan endogami tidak sepenuhnya bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, namun juga tidak sepenuhnya sejalan.]]>
Copyrights © 2025
