Garuda - Garba Rujukan Digital

Tindakan Preventif dari Pemerintah Untuk Mencegah Adanya Tindakan Itikad Tidak Baik dalam Pendirian Perseroan Perorangan Sasongko, Octavia Fatma Nur Kusuma Dewi; Maulidayna, Ninna; Audina, Dhea Januastasya; Rosdiana, Anita; Atriani, Dewi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2569

Dinamika dalam perkembangan konsep Perseroan Terbatas mengalami perubahan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini merupakan upaya pemerintah yang berusaha mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Undang-Undang Cipta Kerja, yang memperkenalkan konsep baru tentang Pendirian Perseroan Terbatas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji Tindakan Preventif dari Pemerintah Untuk Mencegah Adanya Tindakan Itikad Tidak Baik dari Pendirian Perseroan Perorangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 153A Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 mengizinkan pendirian Perseroan oleh satu orang dengan surat pernyataan, yang menimbulkan konflik hukum dengan konsep pendirian tunggal karena kurangnya unsur perjanjian, yang inkonsistensi dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Oleh karenanya diperlukan tindakan preventif yang diambil oleh pemerintah untuk mencegah tindakan itikad tidak baik dari pendirian perseroan perorangan. Dalam hal ini pemerintah dapat mengambil langkah-langkah seperti penegakan hukum yang ketat, pemantauan aktif terhadap aktivitas keuangan, dan peningkatan transparansi dalam proses pendirian perusahaan perorangan. Selain itu, regulasi yang ketat dan audit rutin juga diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan mencegah potensi penyalahgunaan. Dengan adanya tindakan preventif yang efektif, diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berintegritas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

PENGUATAN HARMONISASI HUKUM NASIONAL DAN ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HIBAH TANAH DI KAMPUNG TELUK TEMPUDAU Rahmi, Adelia Hidayatul; Neuflapu, Erich Extrada; Audina, Dhea Januastasya; Andriansyah; Damanik, Amsari; Melati, Nanda Sukma; Radhitya, Atthyya; Hasanudin, Yulita Erika; Maulidayna, Ninna; Yuniarsih; Rosdiana, Anita
Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti Vol. 5 No. 4 (2024)
Publisher : STKIP Citra Bakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38048/jailcb.v5i4.4414

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilatarbelakangi oleh urgensi penyelesaian sengketa hibah tanah di Kampung Teluk Tempudau yang timbul akibat dualisme sistem hukum. Permasalahan ini merupakan manifestasi dari inkonsistensi implementasi antara hukum positif nasional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan hukum adat yang berlaku secara turun-temurun dalam masyarakat setempat. Metode pelaksanaan program ini terdiri dari tiga tahapan sistematis. Pertama, dilakukan survei permasalahan hukum melalui pendekatan yuridis-empiris untuk mengidentifikasi akar masalah dalam konteks pluralisme hukum. Kedua, distribusi instrumen pengukuran berupa kuesioner untuk mengevaluasi tingkat literasi hukum masyarakat terkait regulasi penghibahan tanah. Ketiga, implementasi program sosialisasi hukum sebagai bentuk intervensi edukatif yang bersifat preventif. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan adanya transformasi signifikan dalam tingkat pemahaman masyarakat terhadap aspek yuridis penghibahan tanah. Data pra-sosialisasi menunjukkan distribusi pemahaman dengan kategori tinggi sebesar 27%, sedang 31%, dan rendah 42%. Pasca-sosialisasi, terjadi peningkatan substansial pada kategori pemahaman tinggi menjadi 50%, sedang 32%, dengan penurunan kategori rendah menjadi 18%. Program ini menghasilkan implikasi multidimensional: (1) secara preventif-yuridis, program ini dapat memitigasi potensi sengketa pertanahan, (2) secara sosiologis-yuridis, memperkuat harmonisasi sistem hukum dalam masyarakat, dan (3) secara institusional, menyediakan prototipe sosialisasi hukum yang dapat direplikasi pada komunitas serupa.

CUSTOMARY LEGAL PROTECTION FOR THE CANCELLATION OF NGADET CEREMONY FOR DAYAK KENYAH COUPLE Yuniarsih; Radhitya, Atthyya; Rosdiana, Anita
Awang Long Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v7i1.1363

This study explores the Ngadet ceremony, a traditional wedding practice of the Dayak Kenyah community in East Kalimantan, Indonesia, symbolizing the union of two families through sacred customary rituals. Governed by strict customary laws, Ngadet incorporates symbolic elements such as tajau (jars), baing (traditional beads), lekok (traditional rings), uleng udeng (headgear), gongs, iron chains, seraung (traditional hats), and pat uwai (woven mats), each carrying deep cultural significance. The study adopts a socio-legal approach, focusing on the social and legal dimensions of Ngadet, including its stages, requirements, and the legal protections afforded to parties affected by its cancellation. Primary data were obtained through a direct interview conducted via WhatsApp with Mr. Yakub Ngau, the Customary Head of the Dayak Kenyah community in Makmur Jaya Village as a key informant. He provided accurate and detailed insights into the Ngadet tradition and the sanctions imposed in cases of cancellations. The findings reveal the Ngadet ceremony of the Dayak Kenyah Lepo’ Jalan tribe comprises three stages: pre-Ngadet (Mateb), involving preparations and offerings, the ceremony with symbolic rituals like processions, dances, and sacred items, and post-Ngadet, where the couple prepares for a church wedding to validate the marriage. Customary law imposes strict sanctions, including a Rp5,000,000 fine for cancellations, protecting women and reinforcing commitment through discussions, notifications, and mediation. In conclusion, the Ngadet ceremony, embodies unity, cultural heritage, and ancestral values. Governed by strict customary laws, it reinforces commitment and protects individuals through sanctions, ensuring the preservation of tradition.

Perkawinan Endogami di Desa Tenganan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Rosdiana, Anita; Radhitya, Atthyya; Yuniarsih, Yuniarsih; Subroto, Aryo
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4128

Praktik perkawinan endogami di Desa Tenganan Pegringsingan dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM) dengan perkawinan endogamy yang mengharuskan individu untuk menikah dalam kelompok etnis atau suku yang sama, sering kali dianggap melanggar hak individu untuk memilih pasangan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Meskipun praktik ini berfungsi untuk melestarikan identitas budaya dan kohesi sosial dalam komunitas, ia juga menciptakan tekanan sosial yang dapat membatasi kebebasan individu. Dengan mengeksplorasi dilema antara hak-hak kolektif masyarakat adat untuk mempertahankan tradisi dan hak-hak individu untuk memilih pasangan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang interaksi antara tradisi dan hak individu, serta pentingnya penerapan prinsip-prinsip HAM dalam konteks budaya yang beragam. Metode penelitian mengunakan pendekatan doctrinal pada aturan-aturan (norma), semua argumen yang dibangun berdasarkan aturan hukum yang ada, seperti undang-undang, nilai-nilai hukum, dan prinsip-prinsip dasar hukum yang seimbang. Melalui analisis yang mendalam, ditemukan bahwa praktik perkawinan endogami tidak sepenuhnya bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, namun juga tidak sepenuhnya sejalan.

CUSTOMARY LEGAL PROTECTION FOR THE CANCELLATION OF NGADET CEREMONY FOR DAYAK KENYAH COUPLE Yuniarsih; Radhitya, Atthyya; Rosdiana, Anita
Awang Long Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v7i1.1363

This study explores the Ngadet ceremony, a traditional wedding practice of the Dayak Kenyah community in East Kalimantan, Indonesia, symbolizing the union of two families through sacred customary rituals. Governed by strict customary laws, Ngadet incorporates symbolic elements such as tajau (jars), baing (traditional beads), lekok (traditional rings), uleng udeng (headgear), gongs, iron chains, seraung (traditional hats), and pat uwai (woven mats), each carrying deep cultural significance. The study adopts a socio-legal approach, focusing on the social and legal dimensions of Ngadet, including its stages, requirements, and the legal protections afforded to parties affected by its cancellation. Primary data were obtained through a direct interview conducted via WhatsApp with Mr. Yakub Ngau, the Customary Head of the Dayak Kenyah community in Makmur Jaya Village as a key informant. He provided accurate and detailed insights into the Ngadet tradition and the sanctions imposed in cases of cancellations. The findings reveal the Ngadet ceremony of the Dayak Kenyah Lepo’ Jalan tribe comprises three stages: pre-Ngadet (Mateb), involving preparations and offerings, the ceremony with symbolic rituals like processions, dances, and sacred items, and post-Ngadet, where the couple prepares for a church wedding to validate the marriage. Customary law imposes strict sanctions, including a Rp5,000,000 fine for cancellations, protecting women and reinforcing commitment through discussions, notifications, and mediation. In conclusion, the Ngadet ceremony, embodies unity, cultural heritage, and ancestral values. Governed by strict customary laws, it reinforces commitment and protects individuals through sanctions, ensuring the preservation of tradition.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search