<![CDATA[Keimigrasian memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Kawasan Asia Tenggara yang didalamnya mencakup Negara Indonesia, menjadi titik perlintasan yang rawan terhadap kejahatan lintas negara yang terorganisir, khususnya terorisme. Institute for Economics and Peace (IEP) telah menghimpun data indeks terorisme global (global terrorism index/GTI) di negara- negara ASEAN, dan hasilnya menunjukkan bahwa 6 dari 10 negara di Asia Tenggara memiliki ancaman terorisme. Indonesia menjadi salah satu target potensial karena memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Kementerian Hukum dan HAM melalui institusi imigrasi menjadi sorotan karena memiliki wewenang dalam masalah perlintasan orang, manajemen perbatasan, dan penegakan hukum keimigrasian. Asia Tenggara yang kaya akan keragaman kultural, etnis, agama, politik, dan sosial, serta mobilitas lintas negara, memberikan celah bagi sindikat teroris untuk melakukan migrasi melalui titik-titik rentan yang non prosedural. Oleh karena itu, kerjasama dan pengawasan intelijen sangat penting dalam mitigasi dan penanganan terorisme di Asia Tenggara, melalui forum kerjasama regional sebagai sarana untuk memfasilitasi interaksi antar negara. Institusi imigrasi perlu melakukan kerjasama dalam taraf diplomatik ataupun taktis, serta meningkatkan interkoneksi dengan komunitas intelijen di Asia Tenggara untuk mereduksi jaringan terorisme. Pengawasan intelijen juga diperlukan dalam mengidentifikasi jaringan terorisme sejak dini, sementara kerjasama intelijen memungkinkan pertukaran informasi tentang pergerakan kelompok teroris dan langkah-langkah preventif yang dapat ditempuh.]]>
Copyrights © 2025
