<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai keabsahan penggunaan bahasa asing pada perjanjian yang melibatkan lembaga swasta Indonesia dengan pihak asing. Penelitian berfokus pada kekosongan norma pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (“UU Bahasa”) terkait pengadaan sanksi akibat ketiadaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang tunduk pada hukum Indonesia. Penelitian ini merupan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan analitis (analytical approach). Kedua pendekatan ini digunakan bersamaan dalam penelitian ini untuk memberikan analisis yang komprehensif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ditelusuri menggunakan teknik studi dokumen. Sumber bahan hukum tersebut akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Sehingga, ditemukan kekosongan norma hukum dalam UU Bahasa terkait pengadaan sanski pelanggaran Pasal 31, maka perlu diadakan revisi ataupun penambahan pasal oleh lembaga yang berwenang dalam undang-undang ini atau peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai permasalahan hukum tersebut.]]>
Copyrights © 2025
