Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.306
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Sociological Jurisprudence Journal KERTHA WICAKSANA Jurnal Analisis Hukum POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Jurnal Media Akademik (JMA) Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum International Journal of Law, Crime and Justice Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Jurnal Hukum dan Sosial Politik
I Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Bali-Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
Kenaikan Tarif Air Minum Dalam Standar Contract: Tinjauan Perlindungan Konsumen Utami, Devi Yustisia; Yustiawan, Dewa Gede Pradnya
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jiis.v6i2.25669

Abstract

Negara memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya air di daerah Kabupaten/Kota melalui perusahaan air minum daerah. Untuk memperoleh pelayanan air minum maka masyarakat harus berlangganan air kepada perusahaan air minum. Perusahaan air minum sewaktu-waktu dapat menaikkan tarif air secara sepihak yang terkesan menimbulkan kerugian bagi pelanggan. Hal ini menarik untuk dikaji dari aspek perlindungan konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan air minum dengan konsumennya dan untuk mengetahui pengaturan yuridis yang memuat aspek perlindungan konsumen atas kenaikan tarif air minum. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengkaji norma hukum dengan pendekatan perundang- undangan dan konseptual. Hasil penelitian yang diperoleh, bahwa hubungan hukum yang terjadi antara pelanggan dengan perusahaan air minum adalah hubungan contractual, dan pengaturan yuridis aspek perlindungan  konsumen atas kenaikan tarif air minum diatur dalam UU Perlindungan Konsumen No. 8-1999 serta Permendagri mengenai Perhitungan dan Penetapan Air Minum No. 71-2016.
PERLINDUNGAN INDUSTRI DALAM NEGERI DARI PRAKTIK DUMPING Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Jurnal Analisis Hukum Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.643 KB) | DOI: 10.38043/jah.v1i1.250

Abstract

Dumping in international trading is an unfair competition which is commonly adopted by the entrepreneurs, that is by selling their product abroad with lower price then in domestic, in attention to have more customer. The strategy of dumping which is done by the entrepreneur gives an effect of financial loss to the domestic industries that produce the similar product. The problems are how is the control of protection for the domestic industries that produce the similar product, what is the measurement in establishing the financial loss for the domestic industries from the practice of dumping, and what effort can be done by the domestic producer who are suffered a financial loss because of the practice of dumping. The result of this research show that the regulations of the domestic industrial protection from the practice of dumping are the regulation in GATT and WTO and national law regulation. The criteria for the measurement in stating the financial loss of the domestic industries which produce the similar product from the practice of dumping are the financial loss, the threat of a real financial loss wich will be faced by the domestic industries that produce the similar product and the obstruction of the development of the domestic industries. The effort to avoid the practice of dumping that can be done by them is to follow the government procedures which have been stated in the government regulation No. 34.Keywords: International Trading, Protection Industries, Dumping
Kenaikan Tarif Air Minum Dalam Standar Contract: Tinjauan Perlindungan Konsumen Devi Yustisia Utami; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Vol. 6 No. 2 (2020): Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jiis.v6i2.25669

Abstract

Negara memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya air di daerah Kabupaten/Kota melalui perusahaan air minum daerah. Untuk memperoleh pelayanan air minum maka masyarakat harus berlangganan air kepada perusahaan air minum. Perusahaan air minum sewaktu-waktu dapat menaikkan tarif air secara sepihak yang terkesan menimbulkan kerugian bagi pelanggan. Hal ini menarik untuk dikaji dari aspek perlindungan konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan air minum dengan konsumennya dan untuk mengetahui pengaturan yuridis yang memuat aspek perlindungan konsumen atas kenaikan tarif air minum. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengkaji norma hukum dengan pendekatan perundang- undangan dan konseptual. Hasil penelitian yang diperoleh, bahwa hubungan hukum yang terjadi antara pelanggan dengan perusahaan air minum adalah hubungan contractual, dan pengaturan yuridis aspek perlindungan  konsumen atas kenaikan tarif air minum diatur dalam UU Perlindungan Konsumen No. 8-1999 serta Permendagri mengenai Perhitungan dan Penetapan Air Minum No. 71-2016.
MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG DALAM IMPLEMENTASINYA DI ERA DIGITAL Cridevi, Putu; Yustiawan, Dewa Gede Pradnya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan penerapan mekanisme perlindungan hukum yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dan untuk melihat pengaplikasian mekanisme perlindungan hukum tersebut dalam perspektif penggunaan rahasia dagang di era digital. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan preventif yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang tidak dapat memberikan kepastian hukum di era digital ini. Arus akselerasi transformasi digital telah membuka ancaman baru bagi rahasia dagang melalui keterbukaan informasi yang tidak terkontrol. Penerapan mekanisme perlindungan hukum yang masih belum berubah selama lebih dari dua dekade tersebut akan berakhir dengan diperolehnya perlindungan yang pasif oleh para inventor. Sehingga pembaharuan terhadap mekanisme perlindungan rahasia dagang akan diperlukan.
Praktik Black Market Pada Transaksi Iphone Ex-Inter Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen Ni Luh Putu Novita Sari; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): DESEMBER : Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mandub.v1i4.482

Abstract

Small-scale retail is an economic business that stands alone with capital and is carried out by people who sell Consumer legal protection for the community is very important. Therefore, a synergistic relationship between consumers, employers and the government is needed to realize the performance of customer safety in society. The reason of writing on this thesis includes a standard objective, particularly to meet one of the necessities and duties of finishing a examine to gain a Bachelor of Laws diploma on the Faculty of Law, Udayana University and a particular objective, particularly to recognize and recognize the shape of criminal safety for purchasers in shopping for and promoting transactions of iPhone ex-inter. experiencing IMEI blocking. The approach utilized in scripting this thesis is a normative juridical writing approach that applies the ideas of fantastic law, in scripting this thesis numerous procedures are used, particularly the statutory method and the conceptual method. The conclusions drawn from this writing are First, the shape of criminal safety that may be acquired with the aid of using purchasers is that it is able to be withinside the shape of preventive criminal safety according with Article four of the Consumer Protection Act which regulates customer rights and is achieved earlier than a contravention occurs.
Tafsiran Transaksi Akun Game Online Serta Aspek Perlindungan Hukum Yang Terkena Scam dan Penipuan (BEDROG) I Gusti Made Darwin Damareksa Putra; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober : Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v1i4.522

Abstract

This research is intended to examine and gain a deep understanding of the different types of legal protections applicable to online game account transactions affected by fraud and scams, both prior to and following the establishment of agreements, by referring to the current laws and regulations in Indonesia. The scope of this legal protection includes preventive measures as well as the reinstatement of consumer rights in transactions impacted by fraud or scams, within the framework of national law. The study aims to clarify the various forms of legal protection available to consumers and the legitimacy of online game account transactions according to Indonesian law. Furthermore, the research explores the processes involved in online game account transactions and the definitions and features of scams and fraud from both civil and criminal legal perspectives. It also integrates various pertinent laws, including the Consumer Protection Law, the Information and Electronic Transactions Law, the Civil Code (KUHPerdata), and the Criminal Code (KUHP), along with recent updates to the newly established Criminal Code.
Analisis Yuridis Insolvency Test dalam Penyelesaian Kepailitan dan PKPU Ditinjau dari UU No 37 Tahun 2004 Billy Jayando Parasian Sinaga; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober : Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v1i4.656

Abstract

According to Law Number 37 of 2004 tates that bankruptcy is general confiscation of assets of bankrupt debtor. Those failure to pay debtors commonly beacause of a strain in company's financial condition. The purpose of imposition of bankruptcy is to protect both bankrupt debtor and creditors. In the development of bankruptcy in Indonesia, the regulation of Insolvency test in imposing companies bankruptcy, especially companies with legal status, has not been regulated in Law No. 37 of 2004. Insolvency is the failure to done a financial responsibility in the due date as is appropriate in a company, or the excess of liabilities over assets within certain time. If the debtor has been declared insolvent, the debtor is completely bankrupt and properties will soon be divided. There also has no provision stating that Insolvency Test is a condition for bankrupting a debto. Regulation absence regarding Insolvency Test certainly cause problems for companies that many Indonesia’s companies experience legal bankruptcy. Therefore, author feels it is necessary to do a research related to Insolvency Test which was once applicable in Indonesian Bankruptcy Law, but no longer used, even though the application of Insolvency Test is very helpful for the judge's view in deciding individual or legal entity in a state of bankruptcy in court, and further clarifies the objectivity in bankruptcy judgment.
Mediasi terhadap Kasus Penipuan Konsumen Yang dilakukan Oleh Pihak Grab: (Kasus: PT Grab Toko Indonesia di Tahun 2020) Stefanus Edwin Ferdianto L; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Vol. 1 No. 3 (2024): September: Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publ
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/presidensial.v1i3.91

Abstract

The purpose of this study is to find out efforts to provide legal protection to consumers who experience losses due to business actors, namely elements that are irresponsible, act recklessly and arbitrarily so that it causes harm to consumers, clearly violates and is not in accordance with applicable laws and regulations. apply and regulations. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) which regulates how consumer rights must be fulfilled and the obligations of corporate actors must be carried out in accordance with what has been regulated in it, applies in Indonesia and regulates customers. The perfect example of an online retailer or marketplace that operates honestly, straightforwardly and correctly is PT Grab Toko Indonesia (Grabtoko). As a business actor who has the responsibility to enforce his agreement with customers, Grabtoko does not carry out this commitment properly. It has been determined that Grabtoko is deceiving people who fall for the fake news ads it offers in its advertisements. The fraudulent activities carried out by Grabtoko have fulfilled the fraud requirements stipulated in the UUPK, including default, use of internet-based electronic media in transactions, loss of one party, and incompatibility of trading goods with representatives of the parties.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA VIDEO LIVE TIKTOK YANG DI-REUPLOAD PADA PLATFORM LAIN Alyssa Maydina Putri; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 3 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i3.1638

Abstract

Kajian ini bertujuan menjabarkan pengaturan hak atas video yang diunggah di TikTok menurut UU Hak Cipta serta mengidentifikasi masalah penegakan hukum terkait penayangan ulang video live TikTok tanpa izin. Penelitian dilakukan secara normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan fakta. Hasil kajian menunjukkan bahwa video TikTok tergolong Karya Sinematografi yang dilindungi hak cipta sesuai Pasal 40 UU Hak Cipta. Namun, penegakan hukum menghadapi kendala signifikan, seperti ketidakjelasan aturan terkait penayangan ulang video live, lemahnya implementasi hukum, dan sulitnya pembuktian pelanggaran di ranah digital. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dan platform digital terhadap perlindungan hak cipta memperparah situasi. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan regulasi yang lebih spesifik dan responsif terhadap perkembangan teknologi, serta penguatan peran aparat penegak hukum dan edukasi publik untuk melindungi hak pembuat konten secara optimal di tengah maraknya pelanggaran hak cipta di media sosial. Langkah konkret seperti penyusunan pedoman teknis dan kolaborasi antar lembaga penegak hukum juga penting untuk mempermudah proses penindakan. Perlindungan hukum yang kuat akan mendorong kreator konten lebih aktif berkreasi tanpa rasa khawatir atas pencurian karya. Selain itu, peran platform digital dalam mencegah pelanggaran hak cipta harus ditegaskan melalui kebijakan internal yang mendukung penegakan UU Hak Cipta
Contractual Fairness in Internasional Trade an Analysis of Business Law Standards Putu Laksmi Noviyana; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 2 No. 1 (2025): March : International Journal of Law, Crime and Justice
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijlcj.v2i1.509

Abstract

Contractual fairness is a fundamental principle in international trade, ensuring balanced and equitable agreements between parties of different jurisdictions. However, disparities in bargaining power, varying legal standards, and cultural differences often lead to imbalances that challenge the notion of fairness. This study examines the concept of contractual fairness within the framework of international trade and analyzes the business law standards that govern cross-border agreements. The research explores how contractual fairness is interpreted and enforced under different legal systems, emphasizing its significance in promoting transparency and fostering trust in international business relationships. Through a comparative analysis of legal frameworks in major trading jurisdictions, the study identifies key factors that influence fairness, including standardized contractual terms, dispute resolution mechanisms, and the role of international organizations like the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). This study also highlights the challenges of achieving fairness in complex trade agreements, such as those involving developing economies, where unequal access to legal resources and expertise can create significant disadvantages. By addressing these challenges, the research aims to propose practical solutions for harmonizing business law standards and enhancing contractual fairness in international trade.The findings of this study are expected to contribute to the ongoing dialogue on global trade reform, offering insights for policymakers, legal practitioners, and businesses. The paper concludes by emphasizing the need for a balanced approach that ensures fairness while maintaining the flexibility necessary for dynamic international trade practices.
Co-Authors Alyssa Maydina Putri Angga Putra Pratama Billy Jayando Parasian Sinaga Cridevi, Putu Dewisyara Cahyani, Kadek Devia Diah Ratna Sari Hariyanto Dwikarunia Setiawan Guntik Dwitayani, Ni Made Ayu Rusmega Ega Nabilasari Lesmana Gede Agi Prayoga Gede Agung Mahardika Gusti Putu Krisna Murti AV I Dewa Gede Dana Sugama I Dewa Gede Keisha Adnyana I Dewa Gede Rama Budi Premana I Gusti Made Darwin Damareksa Putra I Gusti Made Oka Mahendra I Gusti Ngurah Made Siwa Mertayasa I Kadek Devara Sandy Pradnyana Putra I Kadek Dwi Permana Putra I Ketut Tjukup I Made Ananda Dwirama Wiguna I Made Dwipa Anggara Putra Duwalang I Made Gunartha I Putu Rasmadi Arsha Putra I Putu Rasmadi Arsha Putra I Putu Rasmadi Arsha Putra I Wayan D. Gotama I Wayan Werasmana Sancaya I.P. R. A. Putra Ida Bagus Adhitya Prayoga D. Jimmy Z. Usfunan Kadek Ari Armando Sutama Kadek Debi Triwangsa Mahardika Kadek Gustama Prabawita Kadek Gustama Prabawita Kesuma, Anak Agung Gede Dwiatmaja Dharma Komang Adi Widiartana Made Ananda Bella Cahyani Muhammad Rafli Akbar Fahriza Ni Luh Putu Novita Sari Ni Putu Putri Karuni Nyoman Arya Gumyartha Jaya Prasetya, Komang Erycko Puspa Sari, Ni Kadek Rista Putra, I Putu Rasmadi Arsha Rasmadi Putu Devi Yustisia Utami Putu Laksmi Noviyana Putu Silkyamara Nandha Rossana Shinta Maulidia Stefanus Edwin Ferdianto L Tjokorda Gde Agung Smara Raditia William Hutapea Yuliawati, Ni Kadek Gita