Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

Kenaikan Tarif Air Minum Dalam Standar Contract: Tinjauan Perlindungan Konsumen Utami, Devi Yustisia; Yustiawan, Dewa Gede Pradnya
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jiis.v6i2.25669

Abstract

Negara memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya air di daerah Kabupaten/Kota melalui perusahaan air minum daerah. Untuk memperoleh pelayanan air minum maka masyarakat harus berlangganan air kepada perusahaan air minum. Perusahaan air minum sewaktu-waktu dapat menaikkan tarif air secara sepihak yang terkesan menimbulkan kerugian bagi pelanggan. Hal ini menarik untuk dikaji dari aspek perlindungan konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan air minum dengan konsumennya dan untuk mengetahui pengaturan yuridis yang memuat aspek perlindungan konsumen atas kenaikan tarif air minum. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengkaji norma hukum dengan pendekatan perundang- undangan dan konseptual. Hasil penelitian yang diperoleh, bahwa hubungan hukum yang terjadi antara pelanggan dengan perusahaan air minum adalah hubungan contractual, dan pengaturan yuridis aspek perlindungan  konsumen atas kenaikan tarif air minum diatur dalam UU Perlindungan Konsumen No. 8-1999 serta Permendagri mengenai Perhitungan dan Penetapan Air Minum No. 71-2016.
Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim Diah Ratna Sari Hariyanto; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Kertha Patrika Vol 42 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2020.v42.i02.p06

Abstract

Discriminatory treatments of judges have dominated the reports to the Judicial Commission. Injustice, in fact, is one of the lowest value attitudes of judges according to Judicial Commission assessment results. Indeed, showing justice is not easy for judges but to date in its development appears restorative justice that provides justice for all parties. Its future existence and response are interesting to be criticized. Based on this, the purpose of this study is to examine the paradigm of restorative justice in making legal decisions of judges on legal cases and the construction of the judges’ decisions which are paradigmatic in Restorative Justice. This research uses normative legal research with four types of approaches, which are case approach, legislative approach, conceptual approach, historical approach, and comparative approach. The results of the study show the restorative justice paradigm prioritizing restoration or amelioration will seek to provide justice, certainty and usefulness of the law, as well as realize progressive and responsive laws, and this makes it appropriate to be used as a judge’s paradigm in deciding a case. In constructing restorative justice-based judges’ decisions, judges do only make decisions based on the Criminal Procedure Code (KUHAP), but substantially, through the restorative justice paradigm the judges will consider justice for all parties (victims, perpetrators of crime, and the public). Judges do not make decisions based on retributive or retaliation goals but hold on to the values, concepts, principles, and basics of restorative justice prioritizing restoration or amelioration of the parties, meeting the needs of the parties, and prioritizing expediency. Discriminatory treatments of judges have dominated the reports to the Judicial Commission. Injustice, in fact, is one of the lowest value attitudes of judges according to Judicial Commission assessment results. Indeed, showing justice is not easy for judges but to date in its development appears restorative justice that provides justice for all parties. Its future existence and response are interesting to be criticized. Based on this, the purpose of this study is to examine the paradigm of restorative justice in making legal decisions of judges on legal cases and the construction of the judges’ decisions which are paradigmatic in Restorative Justice. This research uses normative legal research with four types of approaches, which are case approach, legislative approach, conceptual approach, historical approach, and comparative approach. The results of the study show the restorative justice paradigm prioritizing restoration or amelioration will seek to provide justice, certainty and usefulness of the law, as well as realize progressive and responsive laws, and this makes it appropriate to be used as a judge’s paradigm in deciding a case. In constructing restorative justice-based judges’ decisions, judges do only make decisions based on the Criminal Procedure Code (KUHAP), but substantially, through the restorative justice paradigm the judges will consider justice for all parties (victims, perpetrators of crime, and the public). Judges do not make decisions based on retributive or retaliation goals but hold on to the values, concepts, principles, and basics of restorative justice prioritizing restoration or amelioration of the parties, meeting the needs of the parties, and prioritizing expediency.
Non Performing Loan sebagai Dampak Pandemi Covid- 19: Tinjauan Force Majeure Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Putu Devi Yustisia Utami; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Kertha Patrika Vol 43 No 3 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2021.v43.i03.p07

Abstract

Terjadinya pandemi COVID-19 secara tidak langsung berimbas pada perekonomian nasional dan menyebabkan turunnya pendapatan masyarakat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi dunia bisnis termasuk juga pada industri jasa keuangan perbankan. Tujuan penelitian ini diantaranya untuk mengindentifikasi dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor perbankan, untuk mengidentifikasi apakah pandemi COVID-19 dapat digolongkan sebagai suatu keadaan kahar (force majeure) yang dapat menghapuskan kewajiban kredit dan mengidentifikasi langkah-langkah penyelamatan kredit yang dilakukan oleh pihak Perbankan dalam mengatasi Non Performing Loan (NPL) akibat adanya pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (yuridis empiris) dengan lokasi penelitian pada bank umum milik pemerintah daerah, bank umum milik swasta dan bank perkreditan rakyat di Bali. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa Pandemi COVID-19 berdampak bagi operasional bank, menurunnya aktivitas penyimpanan dana di bank, menurunnya pertumbuhan kredit, serta meningkatnya Non Performing Loan (NPL). Pandemi COVID-19 digolongkan sebagai force majeure relative yang tidak menghapuskan kewajiban kredit dan hanya menangguhkan kewajiban. Upaya yang dilakukan oleh pihak bank adalah restrukturisasi kredit, melakukan pemantauan dan monitoring, serta melakukan penambahan fasilitas kredit. Terdapat perbedaan implementasi antara bentuk restrukturisasi yang diatur dalam POJK dengan pelaksanaannya di lapangan.
PERLINDUNGAN INDUSTRI DALAM NEGERI DARI PRAKTIK DUMPING Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Jurnal Analisis Hukum Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.643 KB) | DOI: 10.38043/jah.v1i1.250

Abstract

Dumping in international trading is an unfair competition which is commonly adopted by the entrepreneurs, that is by selling their product abroad with lower price then in domestic, in attention to have more customer. The strategy of dumping which is done by the entrepreneur gives an effect of financial loss to the domestic industries that produce the similar product. The problems are how is the control of protection for the domestic industries that produce the similar product, what is the measurement in establishing the financial loss for the domestic industries from the practice of dumping, and what effort can be done by the domestic producer who are suffered a financial loss because of the practice of dumping. The result of this research show that the regulations of the domestic industrial protection from the practice of dumping are the regulation in GATT and WTO and national law regulation. The criteria for the measurement in stating the financial loss of the domestic industries which produce the similar product from the practice of dumping are the financial loss, the threat of a real financial loss wich will be faced by the domestic industries that produce the similar product and the obstruction of the development of the domestic industries. The effort to avoid the practice of dumping that can be done by them is to follow the government procedures which have been stated in the government regulation No. 34.Keywords: International Trading, Protection Industries, Dumping
Kenaikan Tarif Air Minum Dalam Standar Contract: Tinjauan Perlindungan Konsumen Devi Yustisia Utami; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Vol. 6 No. 2 (2020): Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jiis.v6i2.25669

Abstract

Negara memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya air di daerah Kabupaten/Kota melalui perusahaan air minum daerah. Untuk memperoleh pelayanan air minum maka masyarakat harus berlangganan air kepada perusahaan air minum. Perusahaan air minum sewaktu-waktu dapat menaikkan tarif air secara sepihak yang terkesan menimbulkan kerugian bagi pelanggan. Hal ini menarik untuk dikaji dari aspek perlindungan konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan air minum dengan konsumennya dan untuk mengetahui pengaturan yuridis yang memuat aspek perlindungan konsumen atas kenaikan tarif air minum. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengkaji norma hukum dengan pendekatan perundang- undangan dan konseptual. Hasil penelitian yang diperoleh, bahwa hubungan hukum yang terjadi antara pelanggan dengan perusahaan air minum adalah hubungan contractual, dan pengaturan yuridis aspek perlindungan  konsumen atas kenaikan tarif air minum diatur dalam UU Perlindungan Konsumen No. 8-1999 serta Permendagri mengenai Perhitungan dan Penetapan Air Minum No. 71-2016.
JURIDICAL REVIEW OF THE CLAUSE OF WITHHOLDING THE ORIGINAL DIPLOMA OF WORKERS BY THE COMPANY IN THE EMPLOYMENT AGREEMENT Mahardika, Kadek Debi Triwangsa; Yustiawan, Dewa Gede Pradnya
POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 3 No. 1 (2024): JANUARY
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/polri.v3i1.1060

Abstract

The purpose of this research is to understand the aspects of legal certainty related to the Retention/Submission of Original Diplomas Clause in the employment contract applied by the Company and this research also aims to find out the legal protection efforts given to workers who agree to the retention of diploma clause in their employment contract, especially in the context where the Company is considered negligent in maintaining the original diploma belonging to its workers. The research method is normative legal research with an approach to legislation. The results of this study show that in the implementation of employment contracts that include diploma retention/submission clauses, there are no explicit statutory provisions that allow or prohibit the practice. However, regarding the legal requirements of agreements in employment contracts, this is regulated by the Civil Code. Therefore, the legal vacuum regarding whether or not the withholding of diplomas can cause this practice to occur as a result of customs in the world of work, and when related to RI Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights is contrary to the principles of human rights because it hampers workers' rights to get better jobs and improve their quality of life. In addition, in the legal protection efforts for workers who agree to the clause of withholding/submission of diplomas in their employment contracts, there are preventive and responsive legal protections. This shows that there are measures to prevent and respond to potential violations of workers' rights in the context of such clauses.
MEKANISME PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG DALAM IMPLEMENTASINYA DI ERA DIGITAL Cridevi, Putu; Yustiawan, Dewa Gede Pradnya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan penerapan mekanisme perlindungan hukum yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, dan untuk melihat pengaplikasian mekanisme perlindungan hukum tersebut dalam perspektif penggunaan rahasia dagang di era digital. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan preventif yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang tidak dapat memberikan kepastian hukum di era digital ini. Arus akselerasi transformasi digital telah membuka ancaman baru bagi rahasia dagang melalui keterbukaan informasi yang tidak terkontrol. Penerapan mekanisme perlindungan hukum yang masih belum berubah selama lebih dari dua dekade tersebut akan berakhir dengan diperolehnya perlindungan yang pasif oleh para inventor. Sehingga pembaharuan terhadap mekanisme perlindungan rahasia dagang akan diperlukan.
Praktik Black Market Pada Transaksi Iphone Ex-Inter Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen Ni Luh Putu Novita Sari; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): DESEMBER : Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mandub.v1i4.482

Abstract

Small-scale retail is an economic business that stands alone with capital and is carried out by people who sell Consumer legal protection for the community is very important. Therefore, a synergistic relationship between consumers, employers and the government is needed to realize the performance of customer safety in society. The reason of writing on this thesis includes a standard objective, particularly to meet one of the necessities and duties of finishing a examine to gain a Bachelor of Laws diploma on the Faculty of Law, Udayana University and a particular objective, particularly to recognize and recognize the shape of criminal safety for purchasers in shopping for and promoting transactions of iPhone ex-inter. experiencing IMEI blocking. The approach utilized in scripting this thesis is a normative juridical writing approach that applies the ideas of fantastic law, in scripting this thesis numerous procedures are used, particularly the statutory method and the conceptual method. The conclusions drawn from this writing are First, the shape of criminal safety that may be acquired with the aid of using purchasers is that it is able to be withinside the shape of preventive criminal safety according with Article four of the Consumer Protection Act which regulates customer rights and is achieved earlier than a contravention occurs.
Tafsiran Transaksi Akun Game Online Serta Aspek Perlindungan Hukum Yang Terkena Scam dan Penipuan (BEDROG) I Gusti Made Darwin Damareksa Putra; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober : Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/demokrasi.v1i4.522

Abstract

This research is intended to examine and gain a deep understanding of the different types of legal protections applicable to online game account transactions affected by fraud and scams, both prior to and following the establishment of agreements, by referring to the current laws and regulations in Indonesia. The scope of this legal protection includes preventive measures as well as the reinstatement of consumer rights in transactions impacted by fraud or scams, within the framework of national law. The study aims to clarify the various forms of legal protection available to consumers and the legitimacy of online game account transactions according to Indonesian law. Furthermore, the research explores the processes involved in online game account transactions and the definitions and features of scams and fraud from both civil and criminal legal perspectives. It also integrates various pertinent laws, including the Consumer Protection Law, the Information and Electronic Transactions Law, the Civil Code (KUHPerdata), and the Criminal Code (KUHP), along with recent updates to the newly established Criminal Code.
Analisis Yuridis Insolvency Test dalam Penyelesaian Kepailitan dan PKPU Ditinjau dari UU No 37 Tahun 2004 Billy Jayando Parasian Sinaga; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober : Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v1i4.656

Abstract

According to Law Number 37 of 2004 tates that bankruptcy is general confiscation of assets of bankrupt debtor. Those failure to pay debtors commonly beacause of a strain in company's financial condition. The purpose of imposition of bankruptcy is to protect both bankrupt debtor and creditors. In the development of bankruptcy in Indonesia, the regulation of Insolvency test in imposing companies bankruptcy, especially companies with legal status, has not been regulated in Law No. 37 of 2004. Insolvency is the failure to done a financial responsibility in the due date as is appropriate in a company, or the excess of liabilities over assets within certain time. If the debtor has been declared insolvent, the debtor is completely bankrupt and properties will soon be divided. There also has no provision stating that Insolvency Test is a condition for bankrupting a debto. Regulation absence regarding Insolvency Test certainly cause problems for companies that many Indonesia’s companies experience legal bankruptcy. Therefore, author feels it is necessary to do a research related to Insolvency Test which was once applicable in Indonesian Bankruptcy Law, but no longer used, even though the application of Insolvency Test is very helpful for the judge's view in deciding individual or legal entity in a state of bankruptcy in court, and further clarifies the objectivity in bankruptcy judgment.