<![CDATA[Kekaburan hukum dalam hal penyerangan terhadap perisai manusia (human shields) merupakan isu krusial dalam hukum humaniter internasional. Meskipun prinsip perlindungan warga sipil telah diatur dalam Konvensi Jenewa dan protokol tambahannya, masih terdapat ketidakjelasan dalam penerapan aturan terhadap pihak yang menggunakan perisai manusia maupun pihak yang melakukan serangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakpastian hukum terkait legalitas serangan terhadap individu yang dijadikan perisai manusia, serta menelaah implikasi dari ambiguitas ini terhadap akuntabilitas pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus dari berbagai konflik bersenjata internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan interpretasi dalam hukum humaniter mengenai sejauh mana penggunaan perisai manusia dapat mengubah status perlindungan warga sipil dan bagaimana prinsip proporsionalitas serta pembedaan diterapkan dalam situasi ini. Kekaburan hukum ini berpotensi menghambat proses penegakan hukum internasional dan memberikan celah bagi pihak-pihak yang bertikai untuk menghindari tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan interpretasi hukum yang lebih jelas untuk memastikan perlindungan warga sipil serta akuntabilitas dalam konflik bersenjata.]]>
Copyrights © 2025
