Articles
<![CDATA[KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL POLICY) TERHADAP PERBUATAN PERUNDUNGAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA ONLINE ]]>
<![CDATA[Erisa Wulandari]]>;
<![CDATA[I Gde Putra Ariana]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 7 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perundungan merupakan suatu perbuatan atau prilaku yang memiliki karakteristik merugikan bagi orang lain dapat berupa tindakan kekerasan secara fisik atau secara verbal. Perundungan melalui media online tidak diatur subtansinya dalam ketentuan KUHP maupun Undag-Undang ITE, sehingga ada kekosongan norma hukum. Peneiltian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaturan terhadap tindakan perundungan di media online dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini, yaitu kebijakan kriminal hukum pidana menekankan pada aspek materiil dari penanggulangan serta penegakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Kriminalisasi tindakan perundungan melalui media online menekankan pada aspek penyalahgunaan teknologi dan transaksi elektronik. Kata Kunci: Perundungan, Media Online, Kebijakan Hukum.]]>
<![CDATA[PERANAN KURATOR DALAM PROSES PENYELESAIAN BOEDEL PAILIT KEPADA MASING-MASING KREDITOR ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Oki Amrita Wijaya]]>;
<![CDATA[I Gde Putra Ariana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Juli 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This paper shall be entitled as “Role of Curator in Bundling Default to Creditors”. It shall apply normative legal research combined with statutory approach. Default or statement of bankcruptcy shall resulted towards debtor in capability in managing its asset. Within such circumstances, authority shall be undertaken by curator in setting the bankcruptcy. Thus, the authority shall start from management and settlement.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PARUH WAKTU APABILA TERJADI KECELAKAAN KERJA ]]>
<![CDATA[Ketut Wiwit Triani]]>;
<![CDATA[I Gde Putra Ariana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 11, November 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (229.626 KB)
<![CDATA[Business in Indonesia is increasingly growing. Many companies desire to develop their business to be bigger, so it takes a lot of manpower in form of full time employment, part-time employment, temporary or replacement workers. The workers may experience accident in the implementation of their job. So a paper entitled “Legal Protection for The Part Time Workers When Working’s Accident Occurred” was compiled. By using normative research methods, this paper gives knowledge of legal protection for the part-time workers in case of working accidents and how far the responsibilities held by the company when occupational injuries experienced by part-time workers. The Rights of Part-time workers themselves are not regulated specifically in the law of employment. However, in case of accident takes place the company where part-time works should be responsible in full accordance with the legislation in force, by giving insurance or working accident compensation.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM WARGA ROHINGYA TERKAIT DENGAN KONFLIK DI MYANMAR BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Ni Nyoman Sintya Dewi]]>;
<![CDATA[Putu Tuni Cakabawa Landra]]>;
<![CDATA[I Gde Putra Ariana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (322.264 KB)
<![CDATA[Seiring dengan berjalannya waktu banyak sekali kasus-kasus kejahatan kemanusian yang terjadi didunia ini. Katakan saja konflik terhadap etnis Rohingya. Etnis Rohingya tidak diakui keberadaannya oleh Negara Myanmar dan tidak memperoleh kewarganegaraan. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Kewarganegaraan Myanmar (Burma Citizenship Law 1982). Penulisan skripsi ini menggunakan metodelogi penelitian normatif dengan pendekatan kasus (the case approach), pendekatan perundang-undangan (statutes approach), dan pendekatan fakta (the fact approach). Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah bahwa peranan UNHCR dalam menangani kasus Rohingya telah diamanatkan oleh lembaga PBB. Dimana pada tanggal 14 desember 1950 Statuta UNHCR metetapkan fungsi UNHCR yakni memberikan perlindungan internasional dibawah naungan PBB kepada para pengungsi yang berada dalam ruang lingkup statuta tersebut. Terdapat 4 peranan khusus UNHCR dalam menangani kasus etnis Rohingya yaitu: peranan UNHCR sebagai inisiator, fasiliator, konsiliator dan determination. Dimana dalam keempat peranan tersebut pada dasarnya adalah bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh etnis Rohingya, memberikan sebuah perlindungan, keamanan, dan memfasilitaskan bantuan-bantuan apa saja yang dibutuhkan oleh para pengungsi Rohingya. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konflik, Rohingya.]]>
<![CDATA[REUNIFIKASI NEGARA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM STUDI KASUS RENCANA REUNIFIKASI KOREA SELATAN DAN KOREA UTARA ]]>
<![CDATA[Bridgete Christanti Irawan]]>;
<![CDATA[I Gde Putra Ariana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 8 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (264.277 KB)
<![CDATA[Reunifikasi merupakan tindakan atau proses penyatuan kembali atas suatu negara yang pernah dipisahkan. Tahun 2018, Moon Jae In dan Kim Jong Un yang merupakan presiden dari kedua negara Korea berupaya untuk melakukan reunifikasi. Reunifikasi diwujudkan secara perlahan dengan dibuka kembali Zona Demiliterisasi yang menjadi perbatasan diantara kedua negara Korea. Hukum internasional yang mengatur tentang reunifikasi memang belum ada, namun kedua negara Korea dapat menggunakan Konvensi dari suksesi negara untuk menjadi dasar dari perjanjian reunifikasi diantara kedua negara Korea. Konvensi-konvensi tersebut yakni Konvensi Wina tahun 1969, Konvensi Wina 1978, dan Konvensi Wina 1983. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan penggabungan dua negara dalam hukum internasional dan mengetahui akibat hukum penggabungan dua negara dalam studi kasus rencana reunifikasi Korea Selatan dan Korea Utara. Metode penelitian ini menggunakan penelitian secara normative dengan jenis pendekatan perundang-undangan dan bahan kepustakaan. Kedua pemimpin negara Korea optimis untuk melakukan reunifikasi, mesikpun hubungan kedua negara tidak terlalu baik. Pembagian nasional oleh negara adikuasa asing terhadap Korea akan menjadi narasi perang dingin yang kuat, maka pembubaran perang dingin global dapat juga dipahami sebagai menghilangkan oposisi asing terhadap reunifikasi kedua negara Korea. Kata Kunci : Reunifikasi, Konvensi Wina, Korea Utara, Korea Selatan.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGATURAN DALAM PERJANJIAN BILATERAL TENTANG YURISDIKSI EKSTRATERITORIAL STATUS PERSONEL PADA PEMBANGUNAN PANGKALAN MILITER ASING ]]>
<![CDATA[Kadek Genia Teresia]]>;
<![CDATA[I Gde Putra Ariana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (694.852 KB)
<![CDATA[Dewasa kini, pembangunan pangkalan militer asing bukanlah suatu hal yang luar biasa. Pembangunan pangkalan militer asing di luar wilayah negaranya masih dilakukan oleh beberapa negara. Permasalahan yang kerap timbul adalah tentang penegakkan yurisdiksi kepada personel militer yang bertugas di pangkalan militer tersebut. Hal tersebut dikarenakan tidak ada pengaturan hukum internasional yang baku terkait penerapan yurisdiksi di pangkalan militer asing. Berbeda dengan yurisdiksi ekstrateritorial pada Kantor Kedutaan Besar negara yang telah diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik. Mengatasi masalah tersebut, dibentuklah perjanjian bilateral antara dua negara, yaitu negara yang akan menempatkan pasukan militer (sending state) dan negara yang akan memberikan kewenangan atas yurisdiksi tersebut (receiving state). Perjanjian bilateral ini disebut Status of Forces Agreement (SOFA). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep yurisdiksi ekstrateritorial dalam perjanjian SOFA tentang status personel pada pangkalan militer asing. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ketidakadilan dan kesamarataan posisi antar negara pihak perjanjian. Hal ini terjadi karena tidak adanya kesepakatan internasional mengenai perjanjian bilateral yang harus mengatur yurisdiksi tersebut.Kata Kunci: pangkalan militer asing; yurisdiksi ekstrateritorial; perjanjian bilateral tentang status personel]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF KEBIJAKAN PEMBATASAN PASAR MODERN BERJEJARING DESA PAKRAMAN BERMODUL SINERGITAS PEREKONOMIAN DALAM HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Ni Komang Sayu Sri Anita Dewi]]>;
<![CDATA[I Gde Putra Ariana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (204.331 KB)
<![CDATA[Kebijakan yang diterapkan oleh desa pakraman dalam hal membatasi peredaran pasar modern di wilayahnya secara tidak langsung telah menyimpang dari komitmen nasional yakni ratifikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan sintetis dan pendekatan fakta. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk partisipasi desa pakraman dalam menjalankan pemerintahan termasuk didalamnya menentukan quantitatif restriction adalah partisipasi pasif dan seharusnya tidak bertentangan dengan hukum nasional serta konsekuensi pembatasan pasar modern berjejaring yang dilaksanakan oleh pihak desa sejatinya telah menyimpangi komitmen nasional dan akan berimplikasi pada hubungan diplomatik dan Politik Luar Negeri Indonesia. Kata Kunci: TRIMs, Perdagangan, Desa Pakraman, Pembatasan, Non Diskriminatif]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PENUNGGAKAN GAJI PEMAIN SEPAKBOLA DILIHAT DARI HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS SERGEI LITVINOV) ]]>
<![CDATA[Benitto Emanuelle Bevansara HB]]>;
<![CDATA[A.A. Sri Utari]]>;
<![CDATA[I Gde Putra Ariana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (245.139 KB)
<![CDATA[Hubungan kerja antara pemain sepakbola professional dengan klub tidak semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Masih banyak kasus-kasus yang terjadi pada dunia persepakbolaan saat ini, terutama di Indonesia. Contohnya adalah penunggakan gaji pemain oleh klub seperti yang dialami oleh pemain sepakbola asal Rusia, Sergei Litvinov. Sergei Litvinov tidak mendapatkan gaji selama enam bulan oleh klubnya PSLS Lhokseumawe dengan nominal kurang lebih 124 juta rupiah. Permasalahan hukum dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana akibat hukum dari penunggakan gaji Sergei Litvinov dilihat dari hukum internasional ? (2) Bagaimana cara penyelesaian sengketa terkait penunggakan gaji Sergei Litvinov ? Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dimana penelitian dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan yang ada seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan hukum, serta kamus atau ensiklopedia. Hasil penelitian menunjukan bahwa sanksi bagi klub yang menunggak gaji pemainnya adalah peringatan, teguran, denda dan larangan untuk mendaftarkan pemain baru. Dalam kasus Sergei Litvinov, PSLS Lhokeseumawe belum mendapatkan sanksi dari PSSI maupun FIFA terkait dengan penunggakan gaji. Sergei Litvinov belum memperoleh gajinya selama memperkuat PSLS Lhokseumawe. Dalam penyelesaian sengketa ini, terdapat konflik norma antara peraturan FIFA melalui Circular FIFA tidak menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa sepakbola dapat diselesaikan melaui peradilan nasional dengan Pasal 88 ayat (3) UU SKN.]]>
<![CDATA[PERANAN UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDREN’S EMERGENCY FUND (UNICEF) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK-ANAK YANG DIANGGAP PENYIHIR DI NIGERIA ]]>
<![CDATA[Putu Saskia Reiskana]]>;
<![CDATA[I Gde Putra Ariana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (286.525 KB)
<![CDATA[Banyak anak-anak di Nigeria yang ditelantarkan dan mengalami tindakan diskriminasi dari masyarakat dan keluarga karena dianggap sebagai penyihir yang berbahaya dan merugikan banyak orang. Sehingga anak-anak yang menjadi korban di Nigeria terkena dampak negatif dari tindak diskriminasi tersebut. Sebenarnya UNICEF telah berupaya untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak di Nigeria. Namun, tampaknya masih saja ada pihak-pihak yang melakukan tindak diskriminasi dan melanggar peraturan yang telah dibuat tentang perlindungan anak. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa peranan UNICEF dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang dianggap penyihir di Nigeria. Kata Kunci: UNICEF, Perlindungan, Diskriminasi, Anak-anak, Penyihir]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Luh Gede Mega Karisma]]>;
<![CDATA[I Gde Putra Ariana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (119.28 KB)
<![CDATA[Penulisan ini membahas mengenai kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Makalah ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sebagai lembaga negara independen, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memiliki posisi setingkat dengan lembaga negara lain namun dalam beberapa pandangan menyatakan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berada dibawah Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pelaksanaannya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bertanggung jawab kepada lembaga negara pembentuknya yaitu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta berada dibawah pengawasan Mahkamah Agung karena memiliki sebagian dari fungsi yudisial.]]>
