<![CDATA[Penelitian ini menganalisis pembagian risiko dan tanggung jawab dalam skema Public-Private Partnership (PPP) di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, dengan fokus pada ketidakseimbangan alokasi risiko, kendala implementasi, dan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa. Metode penelitian hukum normatif-empiris digunakan untuk menggabungkan analisis regulasi dengan evaluasi praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian risiko sering kali tidak proporsional, di mana pemerintah lebih banyak menanggung risiko dibanding badan usaha, sementara kendala seperti birokrasi yang rumit, kapasitas teknis badan usaha yang rendah, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang lambat menjadi hambatan utama pelaksanaan proyek. Dibandingkan praktik di negara lain, implementasi PPP di Indonesia memerlukan penguatan regulasi, reformasi mekanisme arbitrase, serta peningkatan kapasitas manajemen risiko. Rekomendasi meliputi analisis risiko yang lebih komprehensif dan adopsi praktik internasional untuk meningkatkan keberhasilan PPP dalam pembangunan infrastruktur.]]>
Copyrights © 2025
