<![CDATA[Salah satu prinsip dalam pembentukan Peraturan Daerah yang baik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah asas kebangsaan dimana dalam asas ini bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip ini merupakan salah satu kunci dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Masyarakat Hukum Adat. Permasalahan yang dialami adalah Keberadaan Masyarakat Hukum adat diakui secara peraturan perundang-undangan namun secara eksplisit keberadaan masyarakat hukum adat saat ini termarjinalkan dengan banyak pro dan kontra serta aturan baik secara materiil dan formil dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan serta kurangnya melibatkan peran serta masyarakat hukum adat yang secara normatif dijamin berdasarkan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun penyusunan karya tulis ini menggunakan metode normatif, dan hasil konklusi adalah bahwa jaminan masyarakat hukum adat secara konstitusi hukum negara Indonesia wajib diakui dan dilindungi oleh negara, pemerintah, dan pemerintah daerah, dan sebaliknya masyarakat hukum adat dalam proses tahapan pembentukan peraturan hingga dibentuknya peraturan perundang-undangan wajib ditaati dalam konteks adagium hukum yakni Ubi societas ibi ius: wherever there is society, there is law atau dimana ada masyarakat, disana ada hukum.]]>
Copyrights © 2023
