<![CDATA[Negara berperan besar untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan dengan tujuan utama menghasilkan kedamaian. Badan Keahlian DPR RI memiliki peranan penting dalam sistem hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung terwujudnya keadilan untuk kedamaian, demi mengoptimalkan sistem pendukung yang pada akhirnya dapat membantu kinerja DPR sebagai upaya pelaksanaan fungsi legislasi DPR sebagaimana amanat Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya Pasal 413 ayat (2), dibentuklah Badan Keahlian DPR. Peran Badan Keahlian DPR yaitu dalam rangka mewujudkan DPR yang memiliki 3 fungsi sebagaimana secara atributif dinyatakan kewenangannya dalam Konstitusi kita. Fungsi-fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut lagi, fungsi legislasi DPR tersebut dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang yang juga merupakan perintah wajib dari UUD NRI tahun 1945. Peranan Badan Keahlian DPR ini adalah semacam “Legislative Counsel” dan “Legislative Reference Service” seperti di Kongres Amerika Serikat yang berisi para ahli guna membantu proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.]]>
Copyrights © 2017
