<![CDATA[AbstrakSalah satu kunci Pemerintah dalam mendukung penyebarluasan selain sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 88 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta dengan perubahannya, namun dalam kajian penulis mendapati bahwa substansi pengaturan dalam beberapa Pasal di dalam Keputusan Presiden tersebut sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini, mengingat keberadaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sehingga dengan kewenangannya Keputusan Presiden tersebut perlu untuk di evaluasi dan disesuaikan kembali dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga berdampak pada positif bagi Pemerintah di Daerah dalam kewajiban mendukung sosialisasi dimaksud. Dan dalam penulisan ini penulis juga mengkaji keterkaitan Satgas dengan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam hal ihwal kegentingan memaksa dan melihat dalam upaya pemerintah di daerah pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode penulisan secara normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. ]]>
Copyrights © 2024
