Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legislasi Indonesia
Yusuf Salamat, Yusuf
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENGATURAN MENGENAI HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT (STUDI KASUS PENGAKUAN TERHADAP HAK ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK DI KALIMANTAN TENGAH) Salamat, yusuf
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 13, No 4 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2016
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v13i4.88

Abstract

Pengaturan mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia terdapat salah satunya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menunjukan bahwa keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat telah diterima dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Masyarakat hukum adat Dayak merupakan penduduk asli Kalimantan Tengah yang telah hidup secara turun temurun berdasarkan kearifan budaya setempat. Keberadaan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah sebagai sebuah lembaga adat yang telah ditegaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, diharapkan dapat menjaga, memelihara, dan mempertahankan nilai-nilai hukum adat. Terlebih pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi Hutan Negara. Demikian halnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang juga memberikan ruang bagi pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Peraturan ini tentunya memberikan harapan kepada Masyarakat hukum adat untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak hak yang dimilikinya yaitu Wilayah Adat, Hukum Adat, Harta Kekayaan dan/atau benda-benda Adat serta Kelembagaan/Sistem Pemerintahan.
Peran Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam Mendukung Penyesuaian Kebijakan Hukum di Daerah Salamat, Yusuf
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 21, No 3 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2024
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v21i3.1190

Abstract

AbstrakSalah satu kunci Pemerintah dalam mendukung penyebarluasan selain sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 88 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta dengan perubahannya, namun dalam kajian penulis mendapati bahwa substansi pengaturan dalam beberapa Pasal di dalam Keputusan Presiden tersebut sudah tidak sesuai  dengan kebutuhan hukum saat ini, mengingat keberadaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sehingga dengan kewenangannya Keputusan Presiden tersebut perlu untuk di evaluasi dan disesuaikan kembali dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga berdampak pada positif bagi Pemerintah di Daerah dalam kewajiban mendukung sosialisasi dimaksud. Dan dalam penulisan ini penulis juga mengkaji keterkaitan Satgas dengan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam hal ihwal kegentingan memaksa dan melihat dalam upaya pemerintah di daerah pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode penulisan secara normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. 
ANALISIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUUX/2012 TERHADAP PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN PASAL 67 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN (THE ANALYSIS AFTER THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 35/PUU-X/2012 ON THE FORMATION OF LOCAL REGULATIONS DRAFT UNDER ARTICLE 67 SECTION (2) OF THE LAW NUMBER 41 OF 1999 ON FORESTRY) Salamat, Yusuf
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2015
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v12i1.367

Abstract

Dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukumadat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembanganmasyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.Dalam konteks ini amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945terhadap produk hukum berupa undang-undang di bawahnya seperti Undang-Undang Nomor 41Tahun 1999 tentang Kehutanan, masih belum sejalan dan bertentangan dengan sisi pengaturandalam Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terbukti dengan hasilputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 pada tanggal 16 Mei 2013 tentangpengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hal ini membawa indikasibagi semua Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi tersebutuntuk mengupayakan perlindungan dan perkembangan hutan adat dan hak-hak masyarakat adatuntuk dapat dikelola oleh masyarakat adat secara bijak dan bertanggung jawab sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.  
Co-Authors