<![CDATA[Kompleksitas dan pergeseran ketatanegaraan di Indonesia paska reformasi mendorong perubahan radikal secara paradigmatik dalam legislasi di Indonesia. Beragam pola dalam pembenahan legislasi di Indonesia juga telah diupayakan dari aspek asas dan prinsip, keterlibatan publik, prosedural dan tata kelola, metodologis, relevansinya dengan negara hukum dan demokrasi, serta penguatan materi muatan yang sejalan dengan ideologi serta konstitusi. Tulisan ini mengkaji, menganalisis dan menelaah problematika legislasi di Indonesia kaitannya dengan praktik ex-ante dan ex-post facto, serta dinamika pendekatan dan penataan praktik ex-ante dan ex-post facto kaitannya dengan pembenahan legislasi di Indonesia. Tulisan ini menegaskan bahwa persoalan legislasi di Indonesia tidak hanya berkisar pada konteks kuantitas legislasi (yang berkaitan dengan hiperregulasi/hiperlegislasi dan persoalan norma) namun juga kualitas legislasi (baik implementasi legislasi, hingga kemampuan produk legislasi menjembatani perkembangan zaman yang adaptif dan kompleks). Pendekatan ex-ante dan ex-post facto yang beragam memicu persoalan dan faktor-faktor yang perlu dicermati kembali dalam konteks pembenahan legislasi di Indonesia kedepan.]]>
Copyrights © 2024
