<![CDATA[Salah satu tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan tersebut mendapat tantangan pada masa pandemi covid-19 ini, yaitu: melindungi dalam hal keselamatan seluruh warga negara Indonesia; dan dalam konteks hukum memberi perlindungan berupa keadilan dan jaminan kepastian hukum bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Untuk itu, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 16 tentang Bantuan Hukum. Akan tetapi, selama ini pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan. Terkait dengan hal tersebut, menarik untuk dikaji mengenai urgensi pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai bantuan hukum dikaitkan pada situasi pandemi covid-19 sekarang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari tulisan ini adalah Pemerintah Daerah perlu membentuk pengaturan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin menyesuaikan dengan perkembangan pengaturan dan kebutuhan yang ada di masyarakat pada masa sekarang.]]>
Copyrights © 2021
