Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Wicarana Jurnal Legislasi Indonesia
Wisnu Indaryanto, Wisnu
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Interpretasi Mengenai Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Indaryanto, Wisnu
WICARANA Vol 1 No 1 (2022): Maret
Publisher : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (869.285 KB) | DOI: 10.57123/wicarana.v1i1.3

Abstract

Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Problematika yang menarik untuk dianalisis terkait hukum pidana dalam Peraturan Daerah, yaitu mengenai kata “dapat” dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011. Problematika tersebut menarik perhatian penulis untuk menganalisis tentang Interpretasi mengenai Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut dianggap perlu untuk menjawab permasalahan interpretasi dan formulasi ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah selama ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa pembentuk Peraturan Daerah dalam hal merumuskan ketentuan Pidana kurang memahami regulasi dan doktrin dalam hukum pidana. Hal ini terlihat dari pandangan punitif yang berpandangan harus memasukan ketentuan pidana dalam perumusan Peraturan Daerah. Sedangkan saran yang diberikan penulis adalah: pembentuk Peraturan Daerah perlu berhati-hati dalam merumuskan ketentuan pidana karena sifat ultimum remedium-nya; dan dalam formulasi penetapan sanksi pidana Peraturan Daerah, selain pemahaman mengenai regulasi dan doktrin dalam hukum pidana, sebaiknya perlu meningkatkan proses harmonisasi peraturan perundang-undangan, baik vertikal maupun horizontal.
Korporasi sebagai Subjek dalam Tindak Pidana Paten (Reformulasi Konsep Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan KUHP Baru Indonesia) Syafrinaldi, Syafrinaldi; Hardiago, David; Indaryanto, Wisnu
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 21, No 4 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2024
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v21i4.1074

Abstract

This study aims to analyze theoretical issues regarding the reformulation of the concept of criminal responsibility towards corporations as subjects in criminal offenses in the field of patents by using the parameters of criminal law doctrine and the new Indonesian Criminal Code. As normative legal research, this research uses statutory, historical, and conceptual approaches. The results of the study concluded that based on construction both in terms of criminal law doctrine and the new Indonesian Criminal Code, the rules regarding corporate criminal liability mechanisms for patent crimes are not recognized in Law Number 13 of 2016 concerning Patents (Patent Law). Bearing in mind that corporate criminal liability is related to patent crimes in the provisions of Article 1 point 13 of the Patent Law, the phrase "everyone" means individuals and legal entities. With the use of this term, of course this has a juridical implication that all criminal provisions in the Patent Law can only be applied to the intended legal subject (individuals and legal entities). Therefore, with this problem, projections are needed that are aimed at reformulating the Patent Law therefore that it does not only cover corporations as subjects. Alternatively, it is also aimed at reformulating the theory used and the model for imposing sanctions that can be applied therefore that it conforms to the criminal law doctrine and the corporate concept in Indonesia's new Criminal Code.
Peraturan Daerah Horison dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Tinjauan Yuridis Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing) Indaryanto, Wisnu
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 19, No 3 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2022
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v19i3.927

Abstract

The impact of Law No. 1 of 2022 on Financial Relations between the Central Government and Regional Governments seems to be quite perplexing for Regional Governments. This is due to changes in the nomenclature of several user fees that are a source of revenue for the region. The levy on the use of foreign workers is one of them. A quo law also includes orders for an omnibus law regional regulation in terms of regional taxes and levies, as well as a horizon regional regulation. A horizon regulation is a regional regulation whose validity period is limited or whose validity period is known at the time it is formed. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The conclusion of this paper is the formation of a Perda Horizon by the Regional Government as a consequence of Law No. 1 of 2022.
SAKSI PELAKU DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI Indaryanto, Wisnu
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16, No 4 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2019
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v16i4.544

Abstract

Istilah saksi pelaku muncul belakangan setelah adanya revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dengan Undang-Undang ini ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat. Selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, salah satunya adalah Saksi Pelaku. Oleh karena itu, terhadap mereka perlu diberikan Perlindungan. Tindak pidana tertentu tersebut di atas yakni tindak pidana pelanggaraan hak asasi manusia yang  berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkotika, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Dalam tulisan ini dibahas secara singkat mengenai kedudukan Saksi Pelaku yang seringkali menjadi korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (dalam perspektiv viktimologi).
KEDAULATAN INDONESIA DIANTARA VIRUS CORONA VERSUS ASAS RESIPROSITAS DAN ASAS MANFAAT (TINJAUAN YURIDIS PERTURAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN) Indaryanto, Wisnu
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2020
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v17i2.654

Abstract

Sebagai negara berdaulat dan bagian dari masyarakat internasional, Indonesia memiliki kemerdekaan terhadap negara-negara lain. Oleh karena itu, Indonesia juga perlu menerapkan asas-asas dalam hukum internasional dalam mengambil kebijakan negara. Salah satu asas tersebut adalah asas resiprositas atau timbal balik dan asas manfaat. Asas resiprositas pada dasarnya mengandung makna bahwa jika suatu negara menginginkan suatu perlakuan yang baik dari negara lain, maka negara yang bersangkutan tersebut juga harus memberi perlakuan yang baik terhadap negara. Sedangkan asas manfaat pada intinya memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban untuk diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia. Untuk itu, Indonesia mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Apabila dikaitkan dengan kasus penyebaran virus corona yang akhir-akhir ini meluas dan meresahkan masyarakat internasional, maka kedaulatan Indonesia mendapat tantangan dari kedua asas tersebut (resiprositas dan manfaat). Selain itu, kebijakan pemberian Bebas Visa Kunjungan perlu mendapat evaluasi berdasarkan kedua asas tersebut, terlebih mengenai jumlah negara yang diberikan bebas Visa Kunjungan.
DAMPAK PANDEMI COVID-19 DAN URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM Indaryanto, Wisnu
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 18, No 3 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2021
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v18i3.777

Abstract

Salah satu tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan tersebut mendapat tantangan pada masa pandemi covid-19 ini, yaitu: melindungi dalam hal keselamatan seluruh warga negara Indonesia; dan dalam konteks hukum memberi perlindungan berupa keadilan dan jaminan kepastian hukum bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Untuk itu, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 16 tentang Bantuan Hukum. Akan tetapi, selama ini pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan. Terkait dengan hal tersebut, menarik untuk dikaji mengenai urgensi pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai bantuan hukum dikaitkan pada situasi pandemi covid-19 sekarang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari tulisan ini adalah Pemerintah Daerah perlu membentuk pengaturan mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin menyesuaikan dengan perkembangan pengaturan dan kebutuhan yang ada di masyarakat pada masa sekarang.
Co-Authors David Hardiago Syafrinaldi Syafrinaldi