Islam, Agama, dan Politik dalam Lintasan Sejarah

Budi Harianto (Prodi Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung)
Nurul Syalafiyah (Prodi Hukum Tatanegra (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk)
Rona Merita (Prodi Hukum Tatanegra (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk)
Asmaul Husna (Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk)

ILJS
Vol 7 No 02 (2022): Islamic Law September 2022

Artikel ini menjelaskan tentang Islam, Agama, dan Politik. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Berdirinya negara, selain untuk menegakkan perintah Allah SWT dan untuk mewujudkan kewajiban bermusyawarah, juga membutuhkan faktor keterikatan atau keinginan bersama. Dengan faktor ini, hablu min Allah (keterikatan dengan pencipta) dan hablu min al-nas (keterikatan sosial antar masyarakat) bisa tercapai. Dan melapangkan jalan menuju negara makmur yang di ridhai oleh AllahSWT, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dengan mengambil makna substantif atau asas-asas bernegera dan berhukum yang biasanya disebut maqasid al-shar’iyah, maka Islam sebagai rahmatan li al-‘alamin akan lebih mudah dioperasionalkan. Dengan cara ini Islam tak perlu dipaksakan berlakunya secara formal kepada golongan lain, tetapi dirasakan rahmatnya dalam kehidupan bersama dengan memberlakukan asas-asasnya yang dapat diterima karena adanya “kalimatun sawa” .