cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aan Nasrullah
Contact Email
lp2m@staimnglawak.ac.id
Phone
+6282228047272
Journal Mail Official
lp2m@staimnglawak.ac.id
Editorial Address
Jalan Wilis Kramat Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Telp: (0358) 325743
Location
Kab. nganjuk,
Jawa timur
INDONESIA
ILJS
Published by Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk
ISSN : -     EISSN : 27467511     DOI : 10.53429
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Islamic Law is a scientific journal that contains original works of experts in the field of Islamic law that have not been published in the form of articles regarding empirical research and problematic conceptual ideas of law, politics, and Islam through an interdisciplinary, multidisciplinary, transdisciplinary, and cross-disciplinary approach. This journal is published twice a year in March and September in print and online. Islamic Law was published by Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk, Jawa Timur
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 95 Documents
 1   2   3   4   5 
KEJAHATAN TERHADAP KETERTIBAN UMUM Ahmad Suhaimi; Triyo Ambodo
Bahasa Indonesia Vol 5 No 2 (2020): Islamic Law September 2020
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v5i2.94

Abstract

Standar-standar dalam kode etik bertindak dapat dijadikan sarana untuk menentukan apakah telah terjadi malpraktik dalam penegakan hukum pidana. Malpraktik dapat terjadi apabila aparat penegak hukum dalam menjalankan wewenang, tugas, dan kewajibannya telah melakukan tindakan yang tidak berdasarkan kode etik standar profesi yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Pemahaman aturan hukum secara saksama dan menerapkannya dalam penyelesaian kasus secara cermat dengan bertumpu pada nilai dan asas moral hukum akan menentukan putusan pengadilan yang berkeadilan, berkepastian, dan berkemanfaatan bagi masyarakat pencari keadilan. Perusakan terhadap simbol-simbol bendera organisasi masyarakat agama tertentu wajib dicegah dengan mempraktikkan deliberasi yang mengutamakan sikap saling memahami, menghargai, dan menghormati kemajemukan suku, agama, ras, dan budaya. Penegakan hukum dilakukan dalam rangka memulihkan ketertiban umum bagi kebaikan bersama umat manusia.
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Nurul Syalafiyah; Rona Merita
Bahasa Indonesia Vol 5 No 2 (2020): Islamic Law September 2020
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v5i2.95

Abstract

Masyarakat sebagai obyek pembangunan yang menerima semua program dari pemerintah. Program pemerintah desa yang berbentuk pemberdayaan masyarkat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Masyarakat menempati posisi utama yang memulai, mengelola dan menikmati pembangunan. Pemerintah Desa sebagai fasilitator dalam membuka ruang yang kondusif bagi tumbuhnya prakarsa, partisipasi dan institusi lokal. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat di Bumdes Bersama (Bumdesma) Sejahtera Abadi Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pengelolaan Bumdesma Sejahtera Abadi. Hasil penelitian menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat untuk berperan serta memajukan Bumdesma Sejahtera Abadi. Seyogyanya menguatkan kembali pembinaan dan pengawasan secara bersama-sama antara Satuan Perangkat daerah yang membidangi program tersebut dan mengadakan pelatihan-pelatihan bagi para pelakunya baik tingkat kecamatan maupun pengurus kelompok.
KARAKTERISTIK EKLEKTIK NEGARA HUKUM INDONESIA Myaskur; Samsul Munir
Bahasa Indonesia Vol 5 No 2 (2020): Islamic Law September 2020
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v5i2.97

Abstract

Negara Indonesia adalah negara hukum. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karakteristik negara hukum menampilkan watak eklektik yang bersifat memilih yang terbaik dari berbagai sistem hukum yang ada di dunia sebagaimana terefleksi dari semangat PembukaanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya semangat nomokrasi Islam yang bersumber dari sistem hukum Islam, semangat rechtsstaat bersumber dari sistem hukum eropa kontinental (civil law system), semangat rule of law bersumber dari sistem hukum anglo saxon (common law system), dan nilai-nilai perkembangan dinamis tatanan dunia global kontemporer. Nilai-nilai idealisme (keadilan) berdialek secara kreatif kritis dinamis dengan nilai-nilai materialisme (kesejahteraan) secara utuh dan menyeluruh menjelajahi praksis ketatanegaraan yang berkelanjutan mengarah pada watak konvergensi menuju satu titik koordinat keseimbangan dengan simbol, tanda, dan indeks negara hukum demokratis religius.
MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PERADILAN POLITIK DI INDONESIA Tri Wahyudiono; Asmaul Husna
Bahasa Indonesia Vol 5 No 2 (2020): Islamic Law September 2020
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v5i2.98

Abstract

Bahwa dalam konsep negara hukum, tujuan utama adalah terwujudkan keadilan bagi seluruh rakyat. Hal tersebut dapat terwujud apabila pemerintah melalui aparatnya menjalankan tugas sesuai dengan aturan dasarnya, sehingga tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang. Untuk itu maka diperlukan sebuah lembaga pengawas untuk mengontrolnya. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai penjabaran dari Pasal 24C UUD 1945 hasil amandemen ketiga,menunjukkan kesungguhan pemerintah yang akan memberikan keadilan bagi masyarakat, karena Mahkamah Konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Mahkamah Konstitusi.merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Demikian juga bahwa kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip checks and balances yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara.
Penyelesaian Perkara Penipuan dan Perlindungan Konsumen Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Fathur Rochim; Safinatunajah Safinatunajah
Bahasa Indonesia Vol 5 No 2 (2020): Islamic Law September 2020
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v5i2.99

Abstract

Konsumen sebagai pengguna akhir atas produk barang dan jasa sering dirugikan oleh tindakan produsen. Konsumen dan produsen lazimnya kurang memahami hak dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan aturan hukum Islam. Isu hukumnya berfokus pada penyelesaian perkara penipuan berdasarkan aturan hukum perlindungan konsumen dan hukum Islam. Pendekatan perbandingan diterapkan untuk menemukan persamaan dan perbedaan cara terbaik dari yang baik untuk menyelesaikan isu hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan hukum yang tercipta antara konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan hukum yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Konsumen dan produsen memenuhi hak dan kewajiban secara resiprokal dan seimbang. Seyogyanya konsumen dan produsen dengan iktikad baik memenuhi hak dan kewajiban serta menghindari kecurangan dalam melakukan transaksi.
RELIGIOSITAS SAINS PADA ETIKA NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATAN Tri Wahyudiono; Asmaul Husna
Bahasa Indonesia Vol 6 No 1 (2021): Islamic Law Maret 2021
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v6i1.174

Abstract

Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya Vereenigde Oost Indische Compagnie di Indonesia. Jan Pieterszoon Coen pada waktu itu sebagai Gubernur Jenderal di Jacatra (Jakarta sekarang) antara tahun 1671 sampai 1629, untuk keperluan para penduduk dan pedagang di Jakarta menganggap perlu mengangkat seorang Notaris, yang disebut Notarium Publicum, sejak tanggal 27 Agustus 1620 mengangkat Melchior Kerchem, sebagai Sekretaris College van Schepenen (urusan perkapalan kota) di Jacatra untuk merangkap sebagai Notaris yang berkedudukan di Jacatra. Tugas Melchior Kerchem sebagai Notaris dalam surat pengangkatannya, yaitu melayani dan melakukan semua surat libel (smaadscrift), surat wasiat di bawah tangan (codicil), persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (testament) dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kotapraja. Apa makna religiositas sains terhadap etika notaris dalam menjalankan jabatan dan bagaimana implikasi religiositas sains terhadap etika jabatan notaris. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan perbandingan, pendekatan konseptual. Nilai religiositas sains merupakan kualitas kekuatan kesalehan yang bergerak kreatif, kritis, dan dinamis. Kesalehan Notaris dalam menjalankan jabatannya berlandaskan aturan hukum dan kode etik yang berlaku. Kode Etik Notaris merupakan cerminan nilai-nilai moral yang bersumber dari nilai-nilai moral agama. Esensi nilai kesalehan dan nilai etika jabatan notaris menuju titik temu sebagai pedoman bertindak dalam berhubungan dengan klien dan rekan sejawat.
KONSEP TEOLOGI DAN POLITIK AL-FARABI Nurul Syalafiyah; Budi Harianto
Bahasa Indonesia Vol 6 No 1 (2021): Islamic Law Maret 2021
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v6i1.175

Abstract

Pemikiran politik ketatanegaraan Islam pada masa klasik dan abad pertengahan ditandai dengan pandangan yang bersifat khalifah sentries. Selain itu mereka menekankan pada ketaatan rakyat terhadap Kepala Negara demi menjaga stabilitas politik umat Islam, sehingga keadaan Negara benar-benar aman dan penegakan syariat Islam terlaksana dengan baik. Salah satu filsuf Islam yang paling banyak membicarakan masalah keTuhanan dan kemasyarakatan adalah Al-Farabi. Ia berpendapat bahwa Tuhan adalah wujud yang sempurna. Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan alami untuk bermasyarakat dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain.
PROBLEMATIKA POLIGAMI DI NEGARA TURKI Dewi Ulfa Lailatul Fitria; Fitri Ariani
Bahasa Indonesia Vol 6 No 1 (2021): Islamic Law Maret 2021
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v6i1.176

Abstract

Turki adalah salah satu negara yang asas monogami dan memberikan larangan poligami bagi orang Islam, Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi problematika Hukum Poligami di Negara Turki dengan mengidentifikasi kelemahan dan keunggulan penerapan aturan poligami di Turki. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute Approach), dan pendekatan sejarah (historical approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa The Turkish Family Law 1951 melarang praktik poligami atas dasar penafsiran liberal terhadap ketentuan poligami dalam Al-Qur’an. Berdasarkan perspektif Hukum Islam, aturan Turki betentangan dengan Hukum Islam karena telah melarang pernikahan secara Poligami di Negara Turki, sedangkan dalam Hukum Islam telah diatur secara jelas yaitu Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 3 yang menyebutkan bahwa diperbolehkanya Poligami Bagi orang Islam dengan Batasan Jumlah tertentu. Oleh karena itu, penerapan hukum poligami sebaiknya tidak hanya dilatarbelakangi oleh sejarah dan budaya melainkan lebih disesuaikan dengan Hukum Agama dan mengakomodir hak laki-laki dan perempuan dalam perkawinan baik secara monogami maupun poligami.
PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN Samsul Munir; Rona Merita
Bahasa Indonesia Vol 6 No 1 (2021): Islamic Law Maret 2021
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v6i1.177

Abstract

Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang. Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Tingkat kesadaran hukum individu dan kelompok masyarakat terhadap perlindungan kawasan hutan masih rendah. Kasus putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 165/Pid.B/LH/2019/PN.Njk bertanggal 16 September 2019. Perbuatan perusakan hutan termasuk secara tidak langsung turut serta karena kelalaiannya mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP KREDIT MACET PEKERJA YANG MENJAMINKAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEKERJA TETAP AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Fathur Rochim; Mohammad Abrori Setyanugraha
Bahasa Indonesia Vol 6 No 1 (2021): Islamic Law Maret 2021
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v6i1.178

Abstract

Kedudukan seimbang antara bank dan pekerja perusahaan yang menjaminkan SK-nya untuk mendapatkan kredit, namun demikian disaat proses pelunasan kredit, pekerja diberhentikan sebagai pekerja tetap. Muncullah permasalahan gagal bayar atau kredit macet. Tanggungjawab korporasi terhadap pekerja untuk mencegah timbulnya permasalahan pekerja dengan bank tentang gagal bayar atau kerdit macet. Keadilan dan kepastian hukum dapat dirasakan masyarakat. Semangat dibentuknya Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas untuk mewujudkan keadilan bagi pekerja dan korporasi.

Page 1 of 10 | Total Record : 95

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 2 (2025): Islamic Law: Jurnal Siyasah, September 2025 Vol 10 No 1 (2025): Islamic Law: Jurnal Siyasah, Maret 2025 Vol 9 No 2 (2024): Islamic Law: Jurnal Siyasah, September 2024 Vol 9 No 1 (2024): Islamic Law: Jurnal Siyasah, Maret 2024 Vol 8 No 02 (2023): Islamic Law September 2023 Vol 8 No 01 (2023): Islamic Law Maret 2023 Vol 7 No 02 (2022): Islamic Law September 2022 Vol 7 No 01 (2022): Islamic Law Maret 2022 Vol 6 No 2 (2021): Islamic Law September 2021 Vol 6 No 1 (2021): Islamic Law Maret 2021 Vol 5 No 2 (2020): Islamic Law September 2020 More Issue