<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan pasca diberlakukannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 sebagai respons terhadap permasalahan overkriminalisasi dan overcrowding di lembaga pemasyarakatan Indonesia. Dengan kapasitas ideal lapas sekitar 140.000 orang yang dalam realitasnya dihuni lebih dari 265.000 narapidana, pendekatan restorative justice menawarkan alternatif penyelesaian perkara yang berfokus pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan rekonsiliasi sosial dalam masyarakat. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan terhadap sumber data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan analisis data kualitatif melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 terbukti efektif dalam mendorong sistem peradilan yang lebih humanis, efisien, dan berkeadilan dengan memperkuat peran jaksa sebagai fasilitator keadilan, memulihkan relasi sosial antara pelaku dan korban, serta mengurangi beban lembaga peradilan dan pemasyarakatan. Meskipun demikian, keberhasilan pendekatan ini masih dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung seperti pemahaman aparat, dukungan masyarakat, dan ketersediaan sarana prasarana, sementara tantangan struktural, kultural, dan teknis tetap menjadi hambatan yang perlu diatasi melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, dan perluasan sosialisasi publik sebagai langkah krusial agar restorative justice benar-benar dapat menjadi pendekatan utama dalam reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia]]>
Copyrights © 2025
