Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ensiklopedia of Journal Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Fikarudin, Wildan
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
EFEKTIVITAS PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KOTA BANDUNG Fikarudin, Wildan
Ensiklopedia of Journal Vol 7, No 3 (2025): Vol. 7 No. 3 Edisi 2 April 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v7i3.3224

Abstract

Abstract: This research analyzes the effectiveness of the restorative justice approach in resolving cases of children in conflict with the law in Bandung City following the enactment of Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. Using normative legal methods with statutory, conceptual, and case approaches, the research reveals a significant increase in the application of diversion mechanisms from 65% in 2019 to 72% in 2020, and its effectiveness in preventing  stigmatization, protecting children's rights, and facilitating social reintegration with a  reintegration success rate of 85%. Nevertheless, the implementation of restorative justice still  faces challenges including limitations in comprehensive post-diversion rehabilitation programs, high rotation of trained personnel, disparities in understanding among law enforcement officials, inadequate child placement institutions according to standards, and the persistent retributive paradigm in society. The research recommends regulatory revisions for flexibility in diversion criteria, strengthening institutional capacity and coordination, developing comprehensive  rehabilitation programs, and educating the public to shift from retributive to restorative  paradigms.Keywords: restorative justice, diversion, juvenile criminal justice system, best interest of the child, social reintegration
Efektivitas Penerapan Restorative justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pasca Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 Fikarudin, Wildan; Ermania Widjajanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1010

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan pasca diberlakukannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 sebagai respons terhadap permasalahan overkriminalisasi dan overcrowding di lembaga pemasyarakatan Indonesia. Dengan kapasitas ideal lapas sekitar 140.000 orang yang dalam realitasnya dihuni lebih dari 265.000 narapidana, pendekatan restorative justice menawarkan alternatif penyelesaian perkara yang berfokus pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan rekonsiliasi sosial dalam masyarakat. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan terhadap sumber data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan analisis data kualitatif melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 terbukti efektif dalam mendorong sistem peradilan yang lebih humanis, efisien, dan berkeadilan dengan memperkuat peran jaksa sebagai fasilitator keadilan, memulihkan relasi sosial antara pelaku dan korban, serta mengurangi beban lembaga peradilan dan pemasyarakatan. Meskipun demikian, keberhasilan pendekatan ini masih dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung seperti pemahaman aparat, dukungan masyarakat, dan ketersediaan sarana prasarana, sementara tantangan struktural, kultural, dan teknis tetap menjadi hambatan yang perlu diatasi melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, dan perluasan sosialisasi publik sebagai langkah krusial agar restorative justice benar-benar dapat menjadi pendekatan utama dalam reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia
Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Pagar Laut di Kabupaten Tangerang dari Persepktif Hukum Progresif Fikarudin, Wildan; Ade Darajat Martadikusuma; Sandy Yudha Pratama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1035

Abstract

Praktik pemasangan pagar laut di wilayah perairan Kabupaten Tangerang telah memunculkan persoalan hukum yang kompleks, karena menandakan adanya upaya privatisasi ruang laut yang semestinya menjadi milik publik. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada terbatasnya akses masyarakat pesisir terhadap laut, tetapi juga mencerminkan krisis keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam konteks hukum kelautan dan perlindungan hak masyarakat tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis praktik pemasangan pagar laut serta mengidentifikasi implikasi hukumnya terhadap para pihak yang terlibat, baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun dampaknya terhadap masyarakat pesisir. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan deskriptif-analitis yang didukung oleh teori hukum progresif, penelitian ini menemukan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan nilai-nilai keadilan sosial dalam Pancasila, serta menunjukkan lemahnya implementasi dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. Ditemukan pula bahwa lemahnya pengawasan, tumpang tindih regulasi, serta penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat menjadi faktor utama suburnya praktik ilegal ini. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya reformasi kebijakan yang tegas, transparan, dan partisipatif, guna memastikan bahwa ruang laut tetap menjadi milik bersama yang dikelola untuk kemakmuran rakyat serta menjamin perlindungan hak-hak masyarakat pesisir secara adil dan berkelanjutan.
Kajian tentang Budaya Hukum sebagai Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan Pinjaman Online Ilegal di Indonesia Fikarudin, Wildan; Ade Darajat Martadikusuma; Sandy Yudha Pratama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1934

Abstract

Proliferasi pinjaman online ilegal di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dengan lebih dari 800.000 konten dan situs web yang diblokir hingga akhir 2023. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh budaya hukum masyarakat Indonesia terhadap fenomena maraknya pinjaman online ilegal dan merumuskan strategi penguatan budaya hukum sebagai upaya preventif. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan analisis normatif yang didukung data empiris dari OJK, Kominfo, dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum Indonesia yang didominasi pola patrimonial, rendahnya kesadaran hukum preventif, dan adanya legal culture gap menciptakan kondisi kondusif bagi pertumbuhan platform ilegal. Budaya permisif terhadap pelanggaran hukum, persepsi tentang kelemahan penegakan hukum, dan rendahnya literasi keuangan telah dimanfaatkan platform ilegal melalui modus biaya tersembunyi, bunga tinggi, intimidasi penagihan, dan pelanggaran privasi data. Penelitian menyimpulkan bahwa mengatasi pinjaman online ilegal membutuhkan transformasi budaya hukum yang komprehensif melalui penguatan literasi hukum, kampanye digital masif, penegakan hukum yang tegas, peningkatan financial inclusion, dan sistem monitoring proaktif
Pengaruh Program BPNT Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sindangsari Kecamatan Cigedug Syaripudin, Enceng Iip; Fikarudin, Wildan; Munir, Ridwan
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No 1 (2022): Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : STAI Al Musaddadiyah Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37968/jhesy.v1i1.167

Abstract

Abstrak Program Bantuan Non Tunai ialah upaya mereformasi progam subsidi rastra yang dilaksanakan berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran. Program ini ialah salah satustrategipemerintahmengatasi permasalahan kemiskinan yang mana diharapkan memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif regresi linear sederhana, data yang digunakan dalam studiini adalah data primer yaitu data hasil kuisioner dan wawancara. Riset ini menggunakan uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik serta hipotesis dengan menggunakan Program Statistic Product and Service Solution (SPSS) versi 25.0. Berdasarkan pengujian, diketahui nilai Fhitung sebesar 98,656 pada sig 0,000, hal ini menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan, Harga dan Kualitas Produkberpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat yaitu Kepuasaan Masyarakat. Hipotesisini menjelaskan bawah mempunyai pengaruh secara simultan terhadap Kepuasaan Masyarakat diterima. Berdasarkan hasil analisis, riset ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajeman Advance Desa Sindangsari apabila ingin meningkatkan kepuasaan masyarakat. Kata kunci: BPNT, Kesejahteraan, Desa Sindangsari
Co-Authors Ade Darajat Martadikusuma Enceng Iip Syaripudin Ermania Widjajanti Munir, Ridwan Sandy Yudha Pratama