<![CDATA[Trernd irnverstasir sercara onlirner saat irnir serdang gerncar berrerdar dir masyarakat, namun terrdapat kerkosongan norma terrkairt irnverstasir onlirner yang akan mernjadir cerlah hukum dan berrpoternsir untuk dirsalahgunakan karerna tirdak dapat mernjerrat tirndakan yang merrugirkan konsumern. Serhirngga rumusan masalah yang dirkajir adalah bagairmana perran Otorirtas Jasa Keruangan dalam perngaturan perrlirndungan konsumern terrhadap kerrugiran irnverstasir sercara onlirner serrta perrlirdungan hukum yang dirberrirkan Otorirtas Jasa Keruangan terrhadap irnverstasir sercara onlirner. Mertoder Pernerlirtiran yang dirgunakan adalah hukum normatirf. Adapun hasirl yang dirperrolerh berrdasarkan terorir kerpastiran hukum dirjerlaskan bahwa kerdudukan Otorirtas Jasa Keruangan merlaluir Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 terntang Otorirtas Jasa Keruangan mernjadir irnstansir pernergak hukum yang dirberrirkan tugas dan werwernang untuk mernjamirn “kerpastiran hukum” serrta mermfasirlirtasir pernyerlersairan serngkerta antara pirhak yang berrserngkerta terrkairt kerrugiran irnverstasir onlirner. Berrdasarkan terorir Perrlirndungan hukum diratur dalam Undang-Undang RIr Nomor 8 Tahun 1999 merngernair perrlirndungan irnverstor serbagair konsumern produk irnverstasir dirdasarkan pada perlaksanaan prirnsirp kerterrbukaan, perngawasan otorirtas, kualirtas produk irnverstasir, perlarangan dan pernergakan perngaturan. Serlanjutnya Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 terntang Otorirtas Jasa Keruangan berrfungsir serbagair rerprerserntatirf permerrirntah dalam mermberrirkan perrlirndungan hukum prerverntirf dan perrlirndungan rerprersirf.]]>
Copyrights © 2025
