<![CDATA[Politisasi pendidikan merupakan cerminan dari kompleksitas hubungan antara kekuasaan politik dan sistem pendidikan suatu negara. Fenomena ini menjadi perhatian utama dalam diskusi tentang pembangunan pendidikan di berbagai belahan dunia. Pendidikan, seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat, sering terlibat dalam konteks politik yang kompleks, mengalami berbagai bentuk kontrol, manipulasi dan intervensi oleh pemerintah, partai politik, kepentinganlainnya.Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan dan bersifat kualitatif yang memanfaatkan tulisan-tulisan yang sudah diterbitkan, seperti buku, jurnal, dan artikel, yang kemudian diolah secara benar untuk menemukan pengetahuan baru sehingga bermanfaat bagi pelajar dan masyarakat umumPeranan kelompok kepentingan dalam politik pendidikan nasional Indonesia adalah untuk mengedepankan budaya berpikir kritis dan menghadirkan kebaruan berbasis ilmu pengetahuan dalam proses pembangunan. Kritis terhadap aspirasi politik pengurus besar PGRI merupakan suatu aspek yang perlu diperhatikan dalam konteks pentingnya kepentingan dalam politik pendidikan nasional Indonesia. politik pendidikan nasional Indonesia adalah untuk mengedepankan budaya berpikir kritis dan menghadirkan kebaruan berbasis ilmu pengetahuan dalam proses pembangunanPGRI juga berfungsi untuk memperjuangkan alternatif kebijakan umum menjadi kebijakan politik. Kritik yang disebutkan terkait aspirasi politik pengurus PGRI yang besar tidak tersedia dalam hasil pencarian. Namun dapat dijelaskan bahwa PGRI mempunyai beberapa kendala, seperti keterbatasan penelitian yang menunjukkan rendahnya transparansi manajemen pengelolaan dan kurangnya partisipasi anggota dalam membesarkan organisasi. Untuk memperbaiki situasi tersebut.]]>
Copyrights © 2024
